DPR target revisi UU Migas selesai awal 2017
Merdeka.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Satya Yudha memperkirakan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas akan selesai pada awal tahun depan. Saat ini, revisi tersebut masih dibahas dalam internal Komisi VII.
"Tunggu sampai nanti sinkronisasi, mungkin Desember sampai Baleg (Badan Legislasi DPR) kalau sudah sampai Baleg berarti semua fraksi sudah sepakat. Dari baleg dibawa ke paripurna, Januari bisa diketok, baru dibentuk panja atau pansus. Bisa mulai diskusi dengan pemerintah," ujar Satya dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (25/10).
Selama ini banyak perbedaan pendapat soal posisi revisi RUU Migas, namun Satya memastikan itu bukan pendapat komisi VII, tapi mungkin pendapat fraksi atau pribadi. Ini karena memang komisi yang dia ikuti belum memberikan pernyataan resmi.
-
Kapan pelipatan surat suara DPRD DKI dimulai? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Apa usulan Baleg DPR tentang DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Bagaimana usulan Baleg DPR soal DKJ di sampaikan? Mulanya, Awiek menyoroti Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU DKJ Nomor 572 terkait pemindahan status ibu kota ke IKN.
-
Mengapa DPR RI mengajak komitmen bersama? Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin tekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara.
-
Kapan pelantikan anggota DPRD Jateng? Ayah dan anak secara bersamaan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah periode 2024-2029 terpilih yang dilantik pada rapat paripurna di Gedung DPRD Jateng, Semarang, Selasa.
-
Kapan 'detik kabisat' berikutnya dijadwalkan? Selama tiga dekade terakhir, beberapa detik telah ditambahkan ke jam global dan tambahan berikutnya dijadwalkan di 2026.
"Pemerintah boleh saja menyatakan sudah ada draft revisi RUU Migas, namun belum tentu disetujui oleh DPR karena posisi DPR belum satu," ungkapnya.
Pembahasan RUU Migas nantinya belum tentu hanya dilakukan komisi VII tapi juga bisa dari komisi lain yang berhubungan dengan migas misal karena migas kan berhubungan dengan infrastruktur, kehutanan dan lainnya jadi bisa saja gabungan dari beberapa komisi.
"Jadi pembahasan resmi RUU migas itu tergantung Baleg DPR di mana ada dua mekanisme jika mekanisme pansus bukan hanya komisi VII saja tapi komisi lain yg berkaitan bisa ikut, kalau mekanisme panja yang membahas komisi VII. Dan mekanisme itu belum dipilih sekarang ini," ungkapnya.
Sementara Ketua Komisi VII DPR, Gus Irawan menyatakan akan memprioritaskan revisi UU Migas lebih dulu. Alasannya, pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah baru yang merupakan turunan dari UU tersebut. "Kita lebih di migas karena pemerintah tengah melakukan kajian untuk menerbitkan PP," ujar Gus Irawan.
Menurut Gus Irawan, semua pembahasan revisi UU di sektor energi memang mengalami keterlambatan. Sebab keduanya harus melalui proses yang panjang. "Revisi migas dan dan minerba tertunda. Karena prosesnya panjang," kata Gus Irawan.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Keputusan tersebut diambil dalam rapat pleno bersama Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas dan Menpan RB Azwar Anas.
Baca SelengkapnyaMenkum HAM Supratman Andi Agtas menegaskan, RUU Pilkada yang bakal disahkan besok bukan menganulir putusan MK.
Baca SelengkapnyaMemasuki akhir periode DPR mempercepat penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
Baca SelengkapnyaDraf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.
Baca SelengkapnyaSaat ini RUU Perampasan Aset hanya masuk dalam dalam daftar prolegnas tahun 2025-2029.
Baca SelengkapnyaRevisi UU MD3 sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas periode 2023-2024.
Baca SelengkapnyaDari daftar RUU yang diusulkan masuk Prolegnas Prioritas 2025, tak ada RUU Perampasan Aset.
Baca SelengkapnyaMateri revisi ditargetkan sudah disepakati serta disahkan dibawa ke Rapat Paripurna DPR, pada malam harinya
Baca Selengkapnyaapakah berpeluang untuk dibahas saat periode selanjutnya, Dasco tak menjawab secara rinci.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan terbuka peluang revisi UU pilkada disahkan pada DPR selanjutnya atau periode 2024-2029.
Baca Selengkapnya