DPR tolak dana haji digunakan untuk pembangunan infrastruktur Jokowi

Merdeka.com - Pemerintah berencana menggunakan dana haji untuk percepatan pembangunan infrastruktur. Mendengar adanya wacana tersebut, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agus Hermanto menilai penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur kurang tepat.

"Ini pemerintah harus pertimbangkan masak-masak. Ini tidak tepat. Penggunaan dana haji itu difokuskan ke kegiatan keagamaan. Misalnya fasilitas-fasilitas maktab dan tenda disanakan (Mekkah) harus perlu diperbaiki," kata Agus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (28/7).

Menurut politisi Partai Demokrat itu, sebaiknya dana haji itu digunakan untuk meningkatkan pelayanan haji dan umroh bagi masyarakat Indonesia. Seperti pembangunan hotel yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Ka'bah.

"Jadi, lebih bagus meningkatkan pelayanan haji dan umrah. Kalau punya hotel yang dekat dengan Ka'bah, nikmatnya. Sehingga hal-hal itu harus dilaksanakan. Kita harus bangun infrastruktur, tapi tidak harus pake dana kita sendiri, bisa dana BUMN, swasta, kerjasama Indonesia dan swasta dan asing, sesuai koridor," ucapnya.

Sebelumnya diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mengatakan dana haji dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan di Tanah Air. Saat ini, dana haji Indonesia mencapai Rp 80 triliun sampai Rp 93 triliun.

Presiden mengatakan pemanfaatan dana haji untuk pembangunan infrastruktur juga telah diterapkan oleh negara lain. "Taruh saja, misalnya di pembangunan jalan tol, aman. Tidak akan rugi. Karena jalan tol, tol tidak akan rugi. Dan untuk pembangunan pelabuhan," kata Presiden Jokowi dalam sambutan di acara peluncuran Komite Nasional Keuangan Syariah, Istana Negara, Jakarta.

Menurut Presiden Jokowi, hal ini telah disampaikan olehnya ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang baru dilantiknya, Rabu (26/7) kemarin. Presiden Jokowi mencontohkan, Malaysia menaruh dana haji di industri perkebunan.

Namun, Presiden Jokowi tak ingin dana haji disimpan di industri perkebunan lantaran masih mungkin menimbulkan resiko bila terjadi kebakaran hutan. Sebab itu, Presiden Jokowi mengatakan lebih aman dana haji disimpan untuk pembangunan infrastruktur.

"Kalau (dana haji disimpan di) jalan tol, pelabuhan, airport, tidak akan ada ruginya. Dan, itu sudah saya sampaikan agar dana haji kita berikan peluang untuk dananya di taruh taruh yang enak-enak saja, yang enak-enak ditaruh, yang resiko jangan, karena ini dana umat, hati-hati," tukasnya.