Follow
DPR tolak pemerintah suntik modal tiga BUMN Rp 2,5 triliun
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat menolak penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 2,5 triliun pada tiga perusahaan pelat merah.
Yaitu, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) sebesar Rp 1 triliun, PT Perusahaan Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebesar Rp 1 triliun, dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebesar Rp 500 miliar.
"Putusan ini sesuai dengan hasil rapat intern, jadi ketiga BUMN tersebut kami tolak pengajuan PMN-nya," kata Ketua Komisi VI DPR-RI Teguh Juwarno saat rapat kerja dengan Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro, Jakarta, Kamis (23/6).
-
Siapa saja yang termasuk Bank Pemerintah di Indonesia? Daftar bank BUMN di Indonesia antara lain adalah BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.
-
Di mana PPPI berdiri? Dirangkum dari berbagai sumber, Perhimpoenan Peladjar-Peladjar Indonesia atau ejaan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia berdiri pada September 1926 oleh sekelompok mahasiswa dari Rechtshoogeschool atau sekolah hukum, Stovia atau sekolah kedokteran, dan Technische Hoogeschool atau sekolah ilmu teknik.
-
Siapa pendiri PPPI? Beberapa nama besar yang pada saat itu masih menjadi mahasiswa di balik berdirinya PPPI ada Raden Tumenggung, Soegondo Djojopoespito, Abdullah Sigit, Suwiryo, Suryono, Susalit, Goenarso, dan lain sebagainya.
-
Apa tujuan PPPI? Para anggota didik akan dibina untuk menjadi pemimpin bangsanya demi mencapai negara yang berdaulat penuh.
-
Apa yang diproduksi PTPN I? PTPN I berfokus pada pengelolaan sektor perkebunan dengan komoditas utama seperti kelapa sawit, karet, dan kakao, yang dikelola di lahan seluas 80.343 hektare. Berlokasi di Provinsi Aceh, perusahaan ini memproduksi Crude Palm Oil (CPO) dan Lump sebagai produk akhir.
-
Apa layanan keuangan yang BRI berikan kepada PMI? Kerjasama yang telah dimulai sejak tahun 2017 ini ke depan akan semakin diperluas, dimana Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Korea Selatan akan mendapatkan akses yang lebih lengkap atas seluruh layanan keuangan yang ditawarkan oleh BRI melalui jaringan E9pay.
Rapat ini membahas rencana pencairan PMN, baik tunai maupun nontunai, senilai Rp 53,98 triliun. Suntikan modal ini masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016.
Hadir dalam rapat tersebut Direktur Utama PT Wijaya Karya Bintang Perbowo, Dirut Angkasa Pura II Budi Karya Sumadi, Dirut PT Jasa Marga Adityawarman, dan Dirut Bulog Djarot Kusumayakti.
Sedianya, rapat kerja dijadwalkan pada pukul 10.00 WIB. Namun, menkeu dan sejumlah petinggi perusahaan pelat merah harus menunggu hingga Komisi VI menyelesaikan rapat internal tiga jam kemudian, tepatnya pukul 13.15 WIB. (mdk/yud)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Komisi XI DPR RI menyetujui penyertaan modal negara (PMN) kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) hanya sebesar Rp5 triliun
Baca Selengkapnya
Sebelum dicairkan, Sri Mulyani mengatakan anggaran PMN ketiga BUMN tersebut harus melalui tahapan pendalaman oleh Komisi XI DPR-RI.
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengusulkan jika LPEI ini segera dibubarkan. Menyusul, tidak adanya perbaikan kinerja.
Baca Selengkapnya
Kemenkeu berencana memberikan dana suntikan PMN kepada tiga perusahaan pelat merah senilai Rp28,15 triliun.
Baca Selengkapnya
Pemerintah perlu menyampaikan roadmap perkeretaapian Indonesia tentang kebutuhan transportasi penduduk.
Baca Selengkapnya
Ryan menyampaikan, Kementerian BUMN yang sudah melakukan sejumlah terobosan besar melalui transformasi saja masih dihadapkan pada sejumlah persoalan.
Baca Selengkapnya
Merespons persetujuan itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengamini setiap catatan yang diberikan anggota legislatif.
Baca SelengkapnyaPerusahaan pelat merah ini butuh suntikan dana dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) untuk menopang program milik Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Baca Selengkapnya
Erick Thohir merasa persetujuan anggaran tahun depan sebagai bagian dari cobaan.
Baca Selengkapnya
Penyertaan modal negara ini akan melibatkan BPK untuk memastikan akuntabel kinerja BUMN.
Baca Selengkapnya
Komisi VI DPR menggelar rapat dengan sejumlah perusahaan BUMN terkait pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN).
Baca Selengkapnya
Rieke mengatakan, total alokasi yang telah digelontorkan negara kepada BUMN sebesar Rp243 T
Baca Selengkapnya