Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR tuding Dirjen Minerba ESDM lebih berpihak ke Freeport

DPR tuding Dirjen Minerba ESDM lebih berpihak ke Freeport Bambang Gatot. Fikri Faqih©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mochtar Tompo mengkritik sikap Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Bambang Gatot yang dinilai lebih berpihak kepada PT Freeport Indonesia. Salah satu contohnya bisa dilihat dari kebijakan pemerintah yang masih saja terus memberi izin perpanjangan ekspor konsentrat pada Freeport.

Dalam undang-undang (UU) Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, Freeport seharusnya tidak boleh melakukan ekspor mineral apabila belum membangun smelter. Namun kenyataannya beleid tersebut seolah hanya sebuah formalitas karena pemerintah memberi izin ekspor mineral tanpa adanya kejelasan pembangunan smelter.

"Pak Dirjen Minerba beberapa kali hadir menjelaskan ini yang tidak sesuai disampaikan ini. Bapak mewakili pemerintah tentunya tampil untuk membela kepentingan negara. Kesejahteraan rakyat. Jangan kita dipertontonkan dengan sebuah sikap kebodohan yang rakyat pasti sudah tahu," ujarnya di Gedung Nusantara I, DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/12).

"Jadi tidak usah dengarkan banyak penjelasan dari Freeport dan Petrokimia seolah diadu ini. Seolah kita dijebak di situ pak. Kita diadu. Habis waktu kita," tambahnya.

Tompo menjelaskan, pemerintah seharusnya konsisten dengan apa yang sudah dinyatakan. Sebab, sudah seharusnya Freeport membangun pabrik pemurnian sesuai perjanjian perpanjangan izin ekspor yang diperpanjang pada 26 Januari 2015 lalu.‎

‎"Dirjen minerba tolong lihat baik baik dan pernyataan bapak ini terekam dengan baik di komisi VII, yang pasti penjelasan ini berbeda dengan penjelasan Sudirman Siad waktu jadi menteri pada saat itu, beda juga dengan pak Pak Luhut dan beda dengan Dirjen Minerba. Saya minta ketegasan sikap pemerintah saja. Nggak usah minta banyak penjelasan dengan Freeport. Ini dimasukan tanggal persetujuan 26 januari 2015, ini kan persetujuan yang paling terbaru. Seolah kita berikan kebijakan kemarin. Hampir setahun kita berharap ternyata hanya persoalan ini yang tidak jelas ini. Ini jelas pelanggaran UU," pungkasnya.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Panas DPR Cecar Bos PT Timah Soal Kasus Korupsi Rp271 T, Omongan Mahfud Ikut Dibahas
VIDEO: Panas DPR Cecar Bos PT Timah Soal Kasus Korupsi Rp271 T, Omongan Mahfud Ikut Dibahas

Dalam rapat, Dirut PT Timah, Ahmad Dani Virsal, menjadi bulan-bulan anggota DPR.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Bahlil Emosi Sebut Menteri ESDM Kader PDIP di DPR, Ternyata Salah & Minta Maaf Kelabakan Tarik Ucapan
VIDEO: Bahlil Emosi Sebut Menteri ESDM Kader PDIP di DPR, Ternyata Salah & Minta Maaf Kelabakan Tarik Ucapan

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mendapat teguran dari anggota DPR dalam rapat.

Baca Selengkapnya
Bahlil Risih, Banyak Pihak 'Main-Main' Urus Perizinan Minerba
Bahlil Risih, Banyak Pihak 'Main-Main' Urus Perizinan Minerba

Bahlil tak ingin anak buahnya membuat langkah-langkah di luar wewenang yang justru menimbulkan kerugian negara.

Baca Selengkapnya
Kejagung Tahan Diduga Anggota DPR Terkait Kasus Pemalsuan Dokumen Tambang
Kejagung Tahan Diduga Anggota DPR Terkait Kasus Pemalsuan Dokumen Tambang

Kejagung menyebut sosok high profile atau tokoh penting terkait kasus dugaan pemalsuan dokumen pertambangan.

Baca Selengkapnya
Kejagung Ungkap Pengakuan Mengejutkan Mantan Gubernur Babel, Tidak Tahu Potensi Kekayaan Timah
Kejagung Ungkap Pengakuan Mengejutkan Mantan Gubernur Babel, Tidak Tahu Potensi Kekayaan Timah

Dia disebut tidak mengetahui potensi kekayaan alam di wilayah yang dipimpinnya itu.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Panas DPR Cecar Bos PT Timah Soal Kasus Korupsi Rugikan Negara Rp271 T, Omongan Mahfud Ikut Dibahas
VIDEO: Panas DPR Cecar Bos PT Timah Soal Kasus Korupsi Rugikan Negara Rp271 T, Omongan Mahfud Ikut Dibahas

Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha

Baca Selengkapnya
Rieke Dukung Kejagung Usut Tuntas Kasus Korupsi Timah: Jangan Hanya Swasta yang Disasar
Rieke Dukung Kejagung Usut Tuntas Kasus Korupsi Timah: Jangan Hanya Swasta yang Disasar

Hal ini lantaran adanya dugaan keterlibatan pihak lain selain PT Timah Tbk dan swasta.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Nada Tinggi, PDIP Komisi VI Skakmat Wamen Jadi Komisaris
VIDEO: Nada Tinggi, PDIP Komisi VI Skakmat Wamen Jadi Komisaris "Apa Lagi Dikejar, Uang?"

Dia mencontohkan Wamen BUMN Dony Oskaria yang baru saja diangkat menjadi Wakil Komisaris Utama Pertamina.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Keras Deddy PDIP ke Bahlil soal Kelola Izin Tambang
VIDEO: Keras Deddy PDIP ke Bahlil soal Kelola Izin Tambang "Legiun Veteran Berdarah-Darah"

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia rapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (11/6)

Baca Selengkapnya
VIDEO: Dibocorkan Mahfud, Ada Anggota DPR Galak Tekan Menteri di Rapat Tapi Minta Proyek
VIDEO: Dibocorkan Mahfud, Ada Anggota DPR Galak Tekan Menteri di Rapat Tapi Minta Proyek

Mahfud menyayangkan ada conflict of interest saat rapat kerja dengan DPR

Baca Selengkapnya
VIDEO: Panas! Komisi VII Blak-blakan Aksi Mafia Migas, Ada Perwira Polisi Terlibat
VIDEO: Panas! Komisi VII Blak-blakan Aksi Mafia Migas, Ada Perwira Polisi Terlibat "Kapolri, Harus Dicopot"

Anggota Komisi VII, Muhammad Nasir blak-blakan aksi mafia migas di Inhil.

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Gus Rivqy Singgung Serikat Pekerja Terima Intimidasi dari Anak Perusahaan Pertamina
Anggota DPR Gus Rivqy Singgung Serikat Pekerja Terima Intimidasi dari Anak Perusahaan Pertamina

Serikat Pekerja ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Baca Selengkapnya