Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR tuding pengangkatan wadirut baru Pertamina cacat hukum

DPR tuding pengangkatan wadirut baru Pertamina cacat hukum Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang. ©2015 merdeka.com/novita intan sari

Merdeka.com - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) fraksi PDIP, Darmadi Durianto, menyayangkan pengangkatan Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Ahmad Bambang sebagai Wakil Direktur PT Pertamina (Persero) oleh Menteri BUMN Rini Soemarno. Sebab, Bambang diduga tersangkut kasus korupsi penyediaan dan operasional kapal di PT Pertamina Transkontinental pada 2012 sampai 2014.

"Sekarang terlihat ketika Wadirut Pertamina dipanggil oleh Kejagung atas dugaan kasus korupsi dalam penyediaan dan operasional kapal di PT Pertamina Transkontinental tahun 2012-2014. Meskipun baru dugaan. Apa fungsinya fit and proper test jika begini faktanya?," kata Darmadi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/1).

Pengangkatan Bambang, kata dia, diduga melanggar melanggar UU Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 16. Dalam aturan itu secara jelas diatur bahwa direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Persero.

Orang lain juga bertanya?

"Kan aneh ini, kok tiba-tiba dia (Ahmad Bambang-red) yang diduga tindak pidana korupsi, tapi saat ini malah diangkat dan menduduki jabatan bergengsi di PT Pertamina sebagai Wadirut PT Pertamina," terangnya.

Kejanggalan lainnya, yakni jabatan yang diemban Ahmad Bambang sama sekali tidak ada dasar hukumnya. Bahkan, jabatan tersebut tidak sesuai dengan UU BUMN. "Pertama, tidak ada jabatan Wadirut di Pertamina. Kedua, pengangkatan direksi Ahmad Bambang ini melanggar pasal 16 UU BUMN No 19 tahun 2003," tegas Darmadi.

Politisi PDIP ini menyatakan DPR akan melakukan pengawasan intensif terkait pengangkatan Bambang tersebut. "Apa kriteria menteri BUMN mengangkat Ahmad Bambang? Padahal, yang bersangkutan sedang ada dugaan kasus korupsi. Menteri yang ngangkat lain di mulut, lain di hati, lain di tindakan alias munafik. Bagaimana mengangkat Wadirut yang sudah punya dugaan korupsi? Katanya fit and proper test? Kenyataannya semau-maunya," pungkasnya.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Nada Tinggi, PDIP Komisi VI Skakmat Wamen Jadi Komisaris
VIDEO: Nada Tinggi, PDIP Komisi VI Skakmat Wamen Jadi Komisaris "Apa Lagi Dikejar, Uang?"

Dia mencontohkan Wamen BUMN Dony Oskaria yang baru saja diangkat menjadi Wakil Komisaris Utama Pertamina.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Nada Tinggi PDIP di Komisi VI DPR Skakmat Wamen BUMN Jadi Komisaris,
VIDEO: Nada Tinggi PDIP di Komisi VI DPR Skakmat Wamen BUMN Jadi Komisaris, "Apa Lagi Dikejar, Uang?"

Anggota DPR PDIP Komisi VI, Darmadi Durianto menyentil soal wakil menteri yang menjadi komisaris di BUMN. Menurutnya, hal itu menyalahi aturan.

Baca Selengkapnya
JK Nilai Dakwaan Kerugian Negara Eks Dirut Pertamina Murni Masalah Bisnis
JK Nilai Dakwaan Kerugian Negara Eks Dirut Pertamina Murni Masalah Bisnis

JK hadir sebagai saksi yang meringankan mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Baca Selengkapnya
Mantan Direktur Umum Pertamina jadi Tersangka Korupsi Kasus Pembelian Lahan, Rugikan Negara Rp348 Miliar
Mantan Direktur Umum Pertamina jadi Tersangka Korupsi Kasus Pembelian Lahan, Rugikan Negara Rp348 Miliar

Berdasarkan perhitungan sementara pihak Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, korupsi ditelan Luhur mencapai ratusan miliar.

Baca Selengkapnya
Menko Luhut: Ekspansi Bisnis yang Merugi Bukan Korupsi, Saya Tidak Sepakat Mantan Dirut Pertamina Dipenjara
Menko Luhut: Ekspansi Bisnis yang Merugi Bukan Korupsi, Saya Tidak Sepakat Mantan Dirut Pertamina Dipenjara

pemerintah tengah menyusun payung hukum bagi langkah ekspansi BUMN. Salah satunya PT Pertamina (Persero) ke beberapa sumber energi di luar negeri.

Baca Selengkapnya
Pejabat Pemprov Papua Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Insfrastruktur Hampir Rp2 Miliar
Pejabat Pemprov Papua Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Insfrastruktur Hampir Rp2 Miliar

Modusnya adalah pembangunan dermaganya tidak sesuai dengan kontrak kerja.

Baca Selengkapnya
Erick Thohir Angkat Purnawirawan Jenderal TNI Jadi Komisaris Pertamina, Ini Profil Lengkapnya
Erick Thohir Angkat Purnawirawan Jenderal TNI Jadi Komisaris Pertamina, Ini Profil Lengkapnya

Pengangkatan Bambang berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT Pertamina (Persero) No. SK-263/MBU/09/2023 tanggal 22 September 2023.

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan Dua Tersangka Baru Kasus Korupsi LNG Pertamina
KPK Tetapkan Dua Tersangka Baru Kasus Korupsi LNG Pertamina

KPK kembali menetapkan dua orang tersangka korupsi LNG.

Baca Selengkapnya
3 Eks Kadis Babel Didakwa Rugikan Negara Rp300 Triliun
3 Eks Kadis Babel Didakwa Rugikan Negara Rp300 Triliun

Terdakwa tidak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP).

Baca Selengkapnya
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Ajukan Banding usai Divonis 9 Tahun Penjara
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Ajukan Banding usai Divonis 9 Tahun Penjara

Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan mengajukan banding atas vonis 9 tahun kasus korupsi LNG.

Baca Selengkapnya
FOTO: Wajah Senyum Mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan saat Memperpanjang Masa Penahanan di KPK
FOTO: Wajah Senyum Mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan saat Memperpanjang Masa Penahanan di KPK

Karen menandatangani perpanjangan masa tahanan untuk mendalami pemeriksaan dugaan korupsi LNG di Pertamina pada 2011-2021 yang merugikan negera Rp2,1 triliun.

Baca Selengkapnya
Karen Agustiawan, Lolos dari Kasus Korupsi Rp568 Miliar kini Masuk Bui Gara-Gara Rugikan Negara Rp2,1 T
Karen Agustiawan, Lolos dari Kasus Korupsi Rp568 Miliar kini Masuk Bui Gara-Gara Rugikan Negara Rp2,1 T

Karen langsung ditahan di rumah tahanan (Rutan) KPK terhitung 19 September 2023 hingga 8 Oktober 2023.

Baca Selengkapnya