Follow
DPR tuding pengangkatan wadirut baru Pertamina cacat hukum
Merdeka.com - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) fraksi PDIP, Darmadi Durianto, menyayangkan pengangkatan Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Ahmad Bambang sebagai Wakil Direktur PT Pertamina (Persero) oleh Menteri BUMN Rini Soemarno. Sebab, Bambang diduga tersangkut kasus korupsi penyediaan dan operasional kapal di PT Pertamina Transkontinental pada 2012 sampai 2014.
"Sekarang terlihat ketika Wadirut Pertamina dipanggil oleh Kejagung atas dugaan kasus korupsi dalam penyediaan dan operasional kapal di PT Pertamina Transkontinental tahun 2012-2014. Meskipun baru dugaan. Apa fungsinya fit and proper test jika begini faktanya?," kata Darmadi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/1).
Pengangkatan Bambang, kata dia, diduga melanggar melanggar UU Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 16. Dalam aturan itu secara jelas diatur bahwa direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Persero.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? 'Permintaan kebutuhan operasional Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi serta transfer uang pembayaran kebutuhan menteri dan keluarganya.
-
Apa yang dilakukan Pertamina dan Polri? PT Pertamina (Persero) bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) jalin sinergi publikasi sebagai sumber informasi yang mengedukasi masyarakat melalui kanal pemberitaan maupun media sosial, dalam upaya membangun kepercayaan masyarakat mengenai informasi publik.
-
Siapa yang memimpin Pertamina? Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menjelaskan bahwa sejak restrukturisasi organisasi, tren kinerja keuangan konsolidasian Pertamina positif dan terus meningkat dari tahun ke tahun.
-
Siapa yang diduga melakukan korupsi? KPK telah mendapatkan bukti permulaan dari kasus itu. Bahkan sudah ada tersangkanya.
-
Kenapa Pertamina turun tangan? Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengatakan, penanggulangan karhutla penting dilakukan untuk meminimalisir penyebaran dan dampak lainnya, terutama dampak bagi kesehatan masyarakat dan keberlangsungan lingkungan.
-
Siapa yang memimpin Pertamina saat ini? Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati mengatakan Pertamina secara intens terus memantau perkembangan terkini dan dampak memanasnya geopolitik terhadap rantai pasok energi global.
"Kan aneh ini, kok tiba-tiba dia (Ahmad Bambang-red) yang diduga tindak pidana korupsi, tapi saat ini malah diangkat dan menduduki jabatan bergengsi di PT Pertamina sebagai Wadirut PT Pertamina," terangnya.
Kejanggalan lainnya, yakni jabatan yang diemban Ahmad Bambang sama sekali tidak ada dasar hukumnya. Bahkan, jabatan tersebut tidak sesuai dengan UU BUMN. "Pertama, tidak ada jabatan Wadirut di Pertamina. Kedua, pengangkatan direksi Ahmad Bambang ini melanggar pasal 16 UU BUMN No 19 tahun 2003," tegas Darmadi.
Politisi PDIP ini menyatakan DPR akan melakukan pengawasan intensif terkait pengangkatan Bambang tersebut. "Apa kriteria menteri BUMN mengangkat Ahmad Bambang? Padahal, yang bersangkutan sedang ada dugaan kasus korupsi. Menteri yang ngangkat lain di mulut, lain di hati, lain di tindakan alias munafik. Bagaimana mengangkat Wadirut yang sudah punya dugaan korupsi? Katanya fit and proper test? Kenyataannya semau-maunya," pungkasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dia mencontohkan Wamen BUMN Dony Oskaria yang baru saja diangkat menjadi Wakil Komisaris Utama Pertamina.
Baca Selengkapnya
Anggota DPR PDIP Komisi VI, Darmadi Durianto menyentil soal wakil menteri yang menjadi komisaris di BUMN. Menurutnya, hal itu menyalahi aturan.
Baca Selengkapnya
JK hadir sebagai saksi yang meringankan mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan
Baca Selengkapnya
Berdasarkan perhitungan sementara pihak Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, korupsi ditelan Luhur mencapai ratusan miliar.
Baca Selengkapnya
pemerintah tengah menyusun payung hukum bagi langkah ekspansi BUMN. Salah satunya PT Pertamina (Persero) ke beberapa sumber energi di luar negeri.
Baca Selengkapnya
Modusnya adalah pembangunan dermaganya tidak sesuai dengan kontrak kerja.
Baca Selengkapnya
Pengangkatan Bambang berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT Pertamina (Persero) No. SK-263/MBU/09/2023 tanggal 22 September 2023.
Baca Selengkapnya
KPK kembali menetapkan dua orang tersangka korupsi LNG.
Baca Selengkapnya
Terdakwa tidak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP).
Baca Selengkapnya
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan mengajukan banding atas vonis 9 tahun kasus korupsi LNG.
Baca Selengkapnya
Karen menandatangani perpanjangan masa tahanan untuk mendalami pemeriksaan dugaan korupsi LNG di Pertamina pada 2011-2021 yang merugikan negera Rp2,1 triliun.
Baca Selengkapnya
Karen langsung ditahan di rumah tahanan (Rutan) KPK terhitung 19 September 2023 hingga 8 Oktober 2023.
Baca Selengkapnya