DPR tuntut aturan intip data rekening nasabah genjot Tax Ratio
Merdeka.com - Anggota Komisi XI DPR RI Amir Uskara mengatakan penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan harus berdampak pada peningkatan rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (Tax Ratio) di Indonesia.
"Kita berharap bisa sampai 5 persen, sehingga pembuatan UU ini hasilnya signifikan. Kalau nanti kenaikannya tidak signifikan, kita jadi ragu jangan sampai UU yang kita buat justru menguntungkan negara lain," ungkap Amir usai rapat Komisi XI dengan Menteri Keuangan di DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/7).
Dia pun meminta agar pemerintah dapat membahas setiap aturan turunan dari Perppu bersama dengan DPR. "Kita harap setiap aturan turunan kita dikonsultasikan dengan DPR agar sesuai dengan UU dan supaya kita bisa jelaskan ke konstituen," kata Amir.
-
Apa itu Pajak Progresif? Sementara itu, pajak progresif adalah biaya yang harus dibayarkan jika seseorang memiliki lebih dari satu kendaraan, dimana total pajak akan bertambah seiring dengan jumlah kendaraan yang semakin banyak.
-
Apa manfaat pajak untuk ekonomi Sumut? Pajak dapat digunakan untuk mengatur aktivitas ekonomi dengan memberikan insentif melalui berbagai pajak seperti pajak penjualan, pajak pertambahan nilai, dan lain sebagainya. Hal ini dapat membantu mengendalikan inflasi dan mengurangi dampak ketimpangan sosial.
-
Kenapa PDB per kapita Indonesia ditargetkan naik? Dia menyebut target ambisius ini mencakup peningkatan PDB sekitar Rp13.000 triliun. kata Dirgayuza dalam acara Economist Gathering INDEF, Jakarta, Senin (29/07). 'Nah, kita punya target selama 5 tahun ke depan untuk meningkatkan PDB kita sebesar sekiranya kurang lebih Rp13.000 triliun. Jadi kita mau naik ke 35.500,' Menurut Setiawan, pencapaian target ini krusial untuk menghindari jebakan pendapatan menengah (middle income trap) yang dapat menghambat kemajuan ekonomi Indonesia.
-
Kenapa DPR ingin Kemenpan RB buat aturan khusus? 'KemenPAN-RB harus segera membuat aturan spesifik demi menghadirkan ruang kerja yang aman bagi para ASN. Aturan-aturan ini penting agar pelecehan yang sebelumnya seringkali dianggap lazim, bisa diberantas dan dicegah. Kita tidak mau lagi ada ruang abu-abu dalam kasus pelecehan ini,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (25/3).
-
Apa rencana Prabowo untuk meningkatkan pendapatan negara? Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto berencana akan membuat lembaga khusus bernama Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk memaksimalkan pendapatan negara.
-
Bagaimana DPR RI harap BI edukasi soal uang? 'Meski rasionya turun, tapi justru uang palsu semakin mirip uang asli karena pembuatannya menggunakan alat-alat yang canggih. Untuk itu, kami ingatkan supaya bisa terus meningkatkan upaya edukasi terkait ciri-ciri keaslian uang Rupiah sebagai langkah preventif.'
Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI, Melchias Markus Mekeng mengatakan saat ini tentunya pengajuan dari Kementerian Keuangan sedang dibahas di masing-masing fraksi. Setelah itu, fraksi akan memberikan catatan-catatan yang diperlukan demi efektivitas peraturan tersebut.
"Kita lagi mau bahas, saya rasa setiap fraksi punya catatan. Catatan itu kita minta supaya kita coba buat lebih smooth (lembut) sehingga Wajib Pajak tidak merasa terancam," pungkasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional.
Baca SelengkapnyaPemerintah berencana menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen di tahun 2025.
Baca SelengkapnyaLatar belakang pengembangan Core Tax Administration System adalah kebutuhan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.
Baca SelengkapnyaAturan ini untuk memberikan kewenangan Ditjen Pajak memantau keuangan masyarakat yang menghindari pajak.
Baca SelengkapnyaGanjar menjelaskan strateginya untuk meningkatkan rasio pendapatan pajak.
Baca SelengkapnyaJokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca SelengkapnyaTax amnesty ini akan memberikan rasa ketidakadilan terhadap wajib pajak yang telah patuh.
Baca SelengkapnyaPemanggilan ini dilakukan agar tidak adanya kesalahpahaman atas aturan tersebut.
Baca SelengkapnyaBadan Penerimaan Negara dibentuk agar bisa mendongkrak rasio penerimaan pajak.
Baca SelengkapnyaRasio pajak adalah perbandingan atau presentasi penerimaan pajak terhadap PDB nominal suatu negara.
Baca SelengkapnyaPenyusunan APBN 2025 telah dilakukan melalui konsultasi langsung dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaRealisasi kenaikan PPN sebesar 12 persen pun pernah diungkap oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal.
Baca Selengkapnya