DPR Ungkap Alasan Minimnya Kepercayaan Publik Terhadap Gerakan Wakaf Uang
Merdeka.com - Anggota Komisi XI DPR RI, Ecky Awal Mucharam menilai kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam mendorong gerakan wakaf tunai sudah hilang. Turunnya kepercayaan itu seiring dengan banyaknya penyelewengan dana publik dari beberapa lembaga besutan pemerintah.
"Pemerintah ditangkap akan mengumpulkan gerakan ini padahal mengelola keuangan negara saja enggak bisa. Mengelola uang seperti Jiwasraya puluhan triliun itu dana publik Asabri puluhan triliun itu dana publik Jamsostek ratusan triliun dan lembaga-lembaga lain yang mengelola dana publik," kata dia dalam diskusi bertemakan Dana Wakaf Mengalir ke Mana? ditulis Kamis (4/2).
Dia juga menyoroti soal kasus bantuan sosial (bansos) yang dikorupsi yang dilakukan langsung oleh menteri. Sederet kasus tersebut, semakin membuat publik ragu terhadap apa yang dicanangkan oleh Pemerintah Jokowi, termasuk gerakan wakaf uang ini.
-
Bagaimana Polri tingkatkan kepercayaan publik? Sebelumya Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan, bahwa kepercayaan publik terhadap Polri meningkat karena transformasi Polri melalui program Presisi (prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan) yang digagas oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
-
Bagaimana cara mendapat kepercayaan? Orang yang suka berkata jujur mendapatkan tiga hal: kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.“
-
Mengapa persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi di era Jokowi menurun? Adapun jika melihat trennya, persepsi positif menurun, sebaliknya persepsi negatif meningkat.
-
Kenapa Polri mendapatkan kepercayaan masyarakat? 'Alhamdulillah Polri mendapatkan 73,1% dari 1.200 responden di seluruh tanah air dari Sabang sampai Merauke di 38 provinsi,' ucap Khusniyati. Menurut Khusniyati, angka tersebut membuktikan bahwa Polri dekat dengan masyarakat. Hal ini tak lepas dari kerja keras Polri dibawah komando Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
-
Bagaimana persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi di era Jokowi? Survei Indikator menunjukkan bahwa responden menilai kondisi pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) buruk, dengan jumlah persentase sebesar 32,7 persen.
-
Siapa yang mengimbau masyarakat agar tidak terpancing isu uang hilang? PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengimbau masyarakat agar tidak terpancing isu uang hilang dan bijaksana dalam menggunakan social media.
"Itu menjadi lampu kuning buat pemerintah harus memberikan kepercayaan publik," jelas dia.
Sebelumnya, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan menilai gerakan wakaf uang yang dicanangkan oleh Pemerintah tidak akan menggerakan roda ekonomi. Terlebih gerakan itu justru sebaliknya akan membuat ekonomi domestik semakin negatif.
"Justru saya melihat uang uang ini akan membuat ekonomi lebih negatif," kata dia dalam diskusi secara virtual, ditulis Kamis (4/2).
Dia memandang, dengan adanya gerakan wakaf uang maka konsumsi masyarakat akan menurun. Kondisi ini berbanding lurus dengan upaya pemerintah yang ingin mendorong tingkat konsumsi masyarakat, sebagai penggerak ekonomi.
"Ini akan terjadi crowding-out dalam arti semua dana kebanyakan pindah ke pemerintah sehingga untuk swasta yaitu berkurang sehingga memicu suku bunga naik dan akan membuat ekonomi bertambah parah," jelas dia.
Tanggapan BWI
Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI), Muhammad Nuh menanggapi santai polemik yang terjadi terkait dengan gerakan wakaf uang di Tanah Air. Bahkan dia tidak mau ambil pusing, karena menurutnya wakaf mestinya harus dilaksanakan tidak untuk didiskusikan.
"Sekarang sudah dijadikan wakaf sebagai potret publik. Wakaf bukan diskusikan tapi dilaksanakan," kata dia dalam diskusi bertemakan Dana Wakaf Mengalir ke Mana? ditulis Kamis (4/2).
"Saya kira esensinya disitu kalau tidak ada polemik saya yakin ini tidak diangkat," tambahnya.
Oleh karena itu, dia mengajak seluruh lapisan masarakat di Indonesia untuk beramai-ramai berwakaf. Sebab, manfaat dari wakaf itu sendiri selain buat diri sendiri juga sebagai ladang amalan di akhirat.
"Ayo sekarang ramai ramai berwakaf yang ujung-ujunganya untuk diri kita sendiri sebagai fasik dari income sendiri dan untuk masyarkat di akhirat dan untuk masyarakat secara keseluruhan sebagai tnggungjawab sosial kita," jelas dia.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penurunan tingkat kepercayaan ini menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintahan Prabowo Gibran mendatang
Baca SelengkapnyaPolitik uang dalam pemilu adalah sebuah praktik yang melanggar aturan pemilu, di mana calon atau tim kampanye memberikan uang kepada pemilih.
Baca SelengkapnyaGanjar berkomitmen mengembalikan kepercayaan publik kepada lembaga-lembaga negara yang dinilai memiliki catatan buruk
Baca SelengkapnyaTernyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah
Baca SelengkapnyaPersoalan politik uang menempati posisi pertama di angka 37,2 persen.
Baca SelengkapnyaIkhsan pernah melakukan penelitian saat pemilihan Walikota Serang, Banten tahun 2013 dan mendapati salah satu calon membayar Rp5 miliar.
Baca SelengkapnyaPPP menuding kegagalan akibat dampak pertarungan politik selama kampanye dikendalikan kekuatan dana yang besar.
Baca Selengkapnya"Trust terhadap KPK saat ini angkanya cukup mengkhawatirkan," kata Arya.
Baca SelengkapnyaErick Thohir menyebut nama Jiwasraya, yang mengambil dana pensiun masyarakat.
Baca SelengkapnyaHasil itu terpotret dalam survei dilakukan Lembaga Survei Indonesia.
Baca SelengkapnyaDalam survei dilakukan Populi Center, tingkat kepercayaan publik terhadap MK mencapai 54,8 persen.
Baca SelengkapnyaDia menilai pansel harus 'jemput bola' kepada tokoh-tokoh yang kompeten dalam pemberantasan korupsi.
Baca Selengkapnya