Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR Ungkap Alasan Minimnya Kepercayaan Publik Terhadap Gerakan Wakaf Uang

DPR Ungkap Alasan Minimnya Kepercayaan Publik Terhadap Gerakan Wakaf Uang rupiah. shutterstock

Merdeka.com - Anggota Komisi XI DPR RI, Ecky Awal Mucharam menilai kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam mendorong gerakan wakaf tunai sudah hilang. Turunnya kepercayaan itu seiring dengan banyaknya penyelewengan dana publik dari beberapa lembaga besutan pemerintah.

"Pemerintah ditangkap akan mengumpulkan gerakan ini padahal mengelola keuangan negara saja enggak bisa. Mengelola uang seperti Jiwasraya puluhan triliun itu dana publik Asabri puluhan triliun itu dana publik Jamsostek ratusan triliun dan lembaga-lembaga lain yang mengelola dana publik," kata dia dalam diskusi bertemakan Dana Wakaf Mengalir ke Mana? ditulis Kamis (4/2).

Dia juga menyoroti soal kasus bantuan sosial (bansos) yang dikorupsi yang dilakukan langsung oleh menteri. Sederet kasus tersebut, semakin membuat publik ragu terhadap apa yang dicanangkan oleh Pemerintah Jokowi, termasuk gerakan wakaf uang ini.

"Itu menjadi lampu kuning buat pemerintah harus memberikan kepercayaan publik," jelas dia.

Sebelumnya, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan menilai gerakan wakaf uang yang dicanangkan oleh Pemerintah tidak akan menggerakan roda ekonomi. Terlebih gerakan itu justru sebaliknya akan membuat ekonomi domestik semakin negatif.

"Justru saya melihat uang uang ini akan membuat ekonomi lebih negatif," kata dia dalam diskusi secara virtual, ditulis Kamis (4/2).

Dia memandang, dengan adanya gerakan wakaf uang maka konsumsi masyarakat akan menurun. Kondisi ini berbanding lurus dengan upaya pemerintah yang ingin mendorong tingkat konsumsi masyarakat, sebagai penggerak ekonomi.

"Ini akan terjadi crowding-out dalam arti semua dana kebanyakan pindah ke pemerintah sehingga untuk swasta yaitu berkurang sehingga memicu suku bunga naik dan akan membuat ekonomi bertambah parah," jelas dia.

Tanggapan BWI

Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI), Muhammad Nuh menanggapi santai polemik yang terjadi terkait dengan gerakan wakaf uang di Tanah Air. Bahkan dia tidak mau ambil pusing, karena menurutnya wakaf mestinya harus dilaksanakan tidak untuk didiskusikan.

"Sekarang sudah dijadikan wakaf sebagai potret publik. Wakaf bukan diskusikan tapi dilaksanakan," kata dia dalam diskusi bertemakan Dana Wakaf Mengalir ke Mana? ditulis Kamis (4/2).

"Saya kira esensinya disitu kalau tidak ada polemik saya yakin ini tidak diangkat," tambahnya.

Oleh karena itu, dia mengajak seluruh lapisan masarakat di Indonesia untuk beramai-ramai berwakaf. Sebab, manfaat dari wakaf itu sendiri selain buat diri sendiri juga sebagai ladang amalan di akhirat.

"Ayo sekarang ramai ramai berwakaf yang ujung-ujunganya untuk diri kita sendiri sebagai fasik dari income sendiri dan untuk masyarkat di akhirat dan untuk masyarakat secara keseluruhan sebagai tnggungjawab sosial kita," jelas dia.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Hasil Survei, Gara-Gara ini Kepercayaan Presiden Hingga TNI Turun Peringatan Untuk Prabowo
VIDEO: Hasil Survei, Gara-Gara ini Kepercayaan Presiden Hingga TNI Turun Peringatan Untuk Prabowo

Penurunan tingkat kepercayaan ini menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintahan Prabowo Gibran mendatang

Baca Selengkapnya
Fenomena Politik Uang dalam Pemilu, Begini Pengaruhnya
Fenomena Politik Uang dalam Pemilu, Begini Pengaruhnya

Politik uang dalam pemilu adalah sebuah praktik yang melanggar aturan pemilu, di mana calon atau tim kampanye memberikan uang kepada pemilih.

Baca Selengkapnya
Ganjar Ungkap Cara Kembalikan Kepercayaan Publik pada Penegakan Hukum
Ganjar Ungkap Cara Kembalikan Kepercayaan Publik pada Penegakan Hukum

Ganjar berkomitmen mengembalikan kepercayaan publik kepada lembaga-lembaga negara yang dinilai memiliki catatan buruk

Baca Selengkapnya
Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan
Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan

Ternyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah

Baca Selengkapnya
Hasil Survei Populi: Masyarakat Cemas Permainan Politik Uang di Pilpres 2024
Hasil Survei Populi: Masyarakat Cemas Permainan Politik Uang di Pilpres 2024

Persoalan politik uang menempati posisi pertama di angka 37,2 persen.

Baca Selengkapnya
Mengenal ‘Uang Perahu’, Mahar Politik Dibutuhkan untuk Jadi Calon Wakil Rakyat
Mengenal ‘Uang Perahu’, Mahar Politik Dibutuhkan untuk Jadi Calon Wakil Rakyat

Ikhsan pernah melakukan penelitian saat pemilihan Walikota Serang, Banten tahun 2013 dan mendapati salah satu calon membayar Rp5 miliar.

Baca Selengkapnya
Terancam Kehilangan Dua Kursi di DPRD Jateng, PPP Ungkap Suara Caleg Tergerus 'Serangan Fajar' Lawan Politik
Terancam Kehilangan Dua Kursi di DPRD Jateng, PPP Ungkap Suara Caleg Tergerus 'Serangan Fajar' Lawan Politik

PPP menuding kegagalan akibat dampak pertarungan politik selama kampanye dikendalikan kekuatan dana yang besar.

Baca Selengkapnya
Survei CSIS: Kepercayaan Publik ke KPK Mengkhawatirkan, Ini Kabar Buruk
Survei CSIS: Kepercayaan Publik ke KPK Mengkhawatirkan, Ini Kabar Buruk

"Trust terhadap KPK saat ini angkanya cukup mengkhawatirkan," kata Arya.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Erick Thohir Emosi, Ada Perusahaan BUMN Korupsi Dana Pensiun
VIDEO: Erick Thohir Emosi, Ada Perusahaan BUMN Korupsi Dana Pensiun

Erick Thohir menyebut nama Jiwasraya, yang mengambil dana pensiun masyarakat.

Baca Selengkapnya
KPK Minta Maaf ke TNI Usai Tetapkan Kabasarnas Tersangka Bikin Kepercayaan Publik Merosot
KPK Minta Maaf ke TNI Usai Tetapkan Kabasarnas Tersangka Bikin Kepercayaan Publik Merosot

Hasil itu terpotret dalam survei dilakukan Lembaga Survei Indonesia.

Baca Selengkapnya
Survei Populi Center: Kepercayaan Publik Terhadap MK Turun Usai Putusan Batas Usia Capres-Cawapres
Survei Populi Center: Kepercayaan Publik Terhadap MK Turun Usai Putusan Batas Usia Capres-Cawapres

Dalam survei dilakukan Populi Center, tingkat kepercayaan publik terhadap MK mencapai 54,8 persen.

Baca Selengkapnya
Seleksi Capim KPK Sepi Peminat, Agus Rahardjo Singgung Komitmen Pimpinan Negara
Seleksi Capim KPK Sepi Peminat, Agus Rahardjo Singgung Komitmen Pimpinan Negara

Dia menilai pansel harus 'jemput bola' kepada tokoh-tokoh yang kompeten dalam pemberantasan korupsi.

Baca Selengkapnya