DPR usul makanan berpengawet dikenakan cukai
Merdeka.com - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Willgo Zainar mengatakan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen dalam RAPBN 2018, maka pemerintah harus mampu menggenjot penerimaan negara. Dia pun mengusulkan agar pemerintah memasukkan makanan berpengawet dalam daftar barang kena cukai.
Di mana sebelumnya, telah diusulkan plastik, minuman berkarbonasi dan berpemanis, cakram optik hingga baterai masuk dalam daftar barang kena cukai.
"Dari sisi rokok dan minuman beralkohol. Kita sudah wacanakan ada ekstensifikasi cukai plastik. Kalau bicara plastik kita tidak hanya bicara tas kresek, tapi juga kantong atau kemasan dari unsur plastik. Lalu makanan dan minuman yang mengandung kimia (berpengawet) juga dikenakan cukai," ujar Willgo di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (7/9).
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
-
Bagaimana Komisi XI DPR mendorong industri pinjol? 'Karenanya, kami terus mendorong upaya penindakan ini untuk menciptakan industri pinjol yang aman dan produktif. Hal ini karena penyaluran pembiayaan pinjol legal terus tumbuh sebesar 21,98 persen menjadi Rp61,10 triliun pada Februari 2024.'
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Apa rencana Prabowo untuk meningkatkan pendapatan negara? Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto berencana akan membuat lembaga khusus bernama Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk memaksimalkan pendapatan negara.
-
Kenapa PDB per kapita Indonesia ditargetkan naik? Dia menyebut target ambisius ini mencakup peningkatan PDB sekitar Rp13.000 triliun. kata Dirgayuza dalam acara Economist Gathering INDEF, Jakarta, Senin (29/07). 'Nah, kita punya target selama 5 tahun ke depan untuk meningkatkan PDB kita sebesar sekiranya kurang lebih Rp13.000 triliun. Jadi kita mau naik ke 35.500,' Menurut Setiawan, pencapaian target ini krusial untuk menghindari jebakan pendapatan menengah (middle income trap) yang dapat menghambat kemajuan ekonomi Indonesia.
-
Bagaimana DPR ingin membantu mengatasi mahalnya beras? 'Untuk itu, kami ingin mendorong pemerintah supaya terus melakukan upaya-upaya untuk menjaga stabilitas harga beras,' ungkap Puteri.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara menjelaskan usulan penambahan makanan berpengawet dalam daftar barang kena cukai diperlukan kajian terlebih dahulu. Mengingat, pihaknya baru saja mendapatkan persetujuan pengenaan barang kena cukai terhadap barang plastik.
"Pengusulan barang kena cukai yang baru harus melalui persetujuan DPR. Kalau yang sudah dimintai persetujuannya plastik, barang yang lain pasti kita lakukan kajian dulu, apakah memenuhi kriteria cukai. Kita akan usulkan ke DPR kalau memenuhi kriteria ketentuan cukai," jelas Suahasil.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mengingat pengenaan cukai minuman berpemanis tersebut harus memperhatikan kondisi perekonomian saat ini.
Baca SelengkapnyaJika daya beli masyarakat menurun maka industri minuman berhak mendapatkan insentif untuk menggenjot daya beli.
Baca SelengkapnyaPara pengusaha cemas jika pengenaan cukai minuman berpemanis bakal merubah komposisi dari produk yang ada.
Baca SelengkapnyaPengusaha memang menaruh perhatian lebih terhadap pungutan cukai untuk minuman berpemanis.
Baca SelengkapnyaSelain itu, Pemerintah harus memastikan perlindungan dan pengembangan UMKM sebagai 'penyelamat' perekonomian Indonesia.
Baca SelengkapnyaMulai Januari 2025, PPN 12% akan dikenakan pada berbagai barang mewah, termasuk beras premium dan layanan kesehatan kelas VIP.
Baca SelengkapnyaStrateginya menurut Said adalah konsumsi domestik harus dijaga dengan inflasi yang terjaga rendah.
Baca SelengkapnyaDirektur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, cukai plastik dan cukai minuman berpemanis baru akan diberlakukan di 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaPKB menyarankan masyarakat yang keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan PPN 12 persen, sebaiknya mengajukan uji materi (judicial review) UU HPP di MK.
Baca SelengkapnyaGerindra menilai, sikap PDIP terhadap kenaikan PPN sangat bertolak belakang saat membentuk UU HPP tersebut.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengkhawatirkan efek domino yang ditimbulkan akibat kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen
Baca Selengkapnya