Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR usul makanan berpengawet dikenakan cukai

DPR usul makanan berpengawet dikenakan cukai Supermarket. REUTERS/Enny Nuraheni

Merdeka.com - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Willgo Zainar mengatakan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen dalam RAPBN 2018, maka pemerintah harus mampu menggenjot penerimaan negara. Dia pun mengusulkan agar pemerintah memasukkan makanan berpengawet dalam daftar barang kena cukai.

Di mana sebelumnya, telah diusulkan plastik, minuman berkarbonasi dan berpemanis, cakram optik hingga baterai masuk dalam daftar barang kena cukai.

"Dari sisi rokok dan minuman beralkohol. Kita sudah wacanakan ada ekstensifikasi cukai plastik. Kalau bicara plastik kita tidak hanya bicara tas kresek, tapi juga kantong atau kemasan dari unsur plastik. Lalu makanan dan minuman yang mengandung kimia (berpengawet) juga dikenakan cukai," ujar Willgo di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (7/9).

Orang lain juga bertanya?

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara menjelaskan usulan penambahan makanan berpengawet dalam daftar barang kena cukai diperlukan kajian terlebih dahulu. Mengingat, pihaknya baru saja mendapatkan persetujuan pengenaan barang kena cukai terhadap barang plastik.

"Pengusulan barang kena cukai yang baru harus melalui persetujuan DPR. Kalau yang sudah dimintai persetujuannya plastik, barang yang lain pasti kita lakukan kajian dulu, apakah memenuhi kriteria cukai. Kita akan usulkan ke DPR kalau memenuhi kriteria ketentuan cukai," jelas Suahasil.

(mdk/sau)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Prabowo-Gibran Targetkan Penerimaan Cukai Minuman Berpemanis Rp3,8 Triliun di 2025
Prabowo-Gibran Targetkan Penerimaan Cukai Minuman Berpemanis Rp3,8 Triliun di 2025

Mengingat pengenaan cukai minuman berpemanis tersebut harus memperhatikan kondisi perekonomian saat ini.

Baca Selengkapnya
Daya Beli Masyarakat Turun, Menperin Dorong Insentif bagi Industri Minuman
Daya Beli Masyarakat Turun, Menperin Dorong Insentif bagi Industri Minuman

Jika daya beli masyarakat menurun maka industri minuman berhak mendapatkan insentif untuk menggenjot daya beli.

Baca Selengkapnya
Curhat ke Kemenperin, Pengusaha Cemas Soal Rencana Cukai Minuman Berpemanis
Curhat ke Kemenperin, Pengusaha Cemas Soal Rencana Cukai Minuman Berpemanis

Para pengusaha cemas jika pengenaan cukai minuman berpemanis bakal merubah komposisi dari produk yang ada.

Baca Selengkapnya
Sebut Bakal Ada PHK, Pengusaha Minta Dilibatkan dalam Pembahasan Cukai Minuman Berpemanis
Sebut Bakal Ada PHK, Pengusaha Minta Dilibatkan dalam Pembahasan Cukai Minuman Berpemanis

Pengusaha memang menaruh perhatian lebih terhadap pungutan cukai untuk minuman berpemanis.

Baca Selengkapnya
Fraksi Demokrat Dukung Kenaikan PPN 12 Persen, Tapi Syaratnya Harus Melindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
Fraksi Demokrat Dukung Kenaikan PPN 12 Persen, Tapi Syaratnya Harus Melindungi Masyarakat Menengah ke Bawah

Selain itu, Pemerintah harus memastikan perlindungan dan pengembangan UMKM sebagai 'penyelamat' perekonomian Indonesia.

Baca Selengkapnya
PPN 12% Diterapkan pada Barang Ini, Termasuk Beras Premium dan Rumah Sakit VIP
PPN 12% Diterapkan pada Barang Ini, Termasuk Beras Premium dan Rumah Sakit VIP

Mulai Januari 2025, PPN 12% akan dikenakan pada berbagai barang mewah, termasuk beras premium dan layanan kesehatan kelas VIP.

Baca Selengkapnya
Said Abdullah Dorong Pemerintah Berani Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,4 Persen
Said Abdullah Dorong Pemerintah Berani Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,4 Persen

Strateginya menurut Said adalah konsumsi domestik harus dijaga dengan inflasi yang terjaga rendah.

Baca Selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Berpemanis Bakal Diterapkan per 2024
Cukai Plastik dan Minuman Berpemanis Bakal Diterapkan per 2024

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, cukai plastik dan cukai minuman berpemanis baru akan diberlakukan di 2024 mendatang.

Baca Selengkapnya
PKB Sindir PDIP soal PPN 12%: Kenapa Dulu Menyetujui, lalu Sekarang Menolak?
PKB Sindir PDIP soal PPN 12%: Kenapa Dulu Menyetujui, lalu Sekarang Menolak?

PKB menyarankan masyarakat yang keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan PPN 12 persen, sebaiknya mengajukan uji materi (judicial review) UU HPP di MK.

Baca Selengkapnya
Gerindra: Kenaikan PPN 12 Persen Diinisiasi PDIP
Gerindra: Kenaikan PPN 12 Persen Diinisiasi PDIP

Gerindra menilai, sikap PDIP terhadap kenaikan PPN sangat bertolak belakang saat membentuk UU HPP tersebut.

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Desak Wacana PPN 12% Dikaji Ulang, Ini Tiga Alasannya
Pimpinan DPR Desak Wacana PPN 12% Dikaji Ulang, Ini Tiga Alasannya

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengkhawatirkan efek domino yang ditimbulkan akibat kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen

Baca Selengkapnya