Draf RUU Tax Amnesty resmi dibawa ke Pleno

Merdeka.com - Setelah proses panjang selama periode April sampai Juni 2016, Draf Tax Amnesty akhirnya diketuk palu oleh Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI). Selanjutnya, draf ini akan dibawa ke Badan Anggaran (Banggar) DPR dan dibawa ke sidang pleno yang nantinya akan menyetujui rancangan undang-undang menjadi undang-undang.

"Alhamdulillah kita telah menyelesaikan draf RUU Pengampunan Pajak, meskipun dua fraksi yakni PDIP dan Demokrat setuju dengan catatan, namun fraksi PKS tidak menyetujui draf tersebut. Kami setuju tidak mengubah isi pasal-pasal yang ada dalam RUU ini," ujar Ketua Komisi XI Ahmadi Noor Supit di Senayan, Jakarta, Senin (27/6).

Adapun fraksi PKS tidak setuju karena dianggap jarang negara yang berhasil menerapkan kebijakan ini. PKS menilai keberhasilan tax amnesty hanyalah kesemuan belaka.

Sementara, Fraksi Demokrat setuju dengan catatan senada dengan PKS, bahwa penghapusan pengampunan pajak tidak dihapuskan semua karena tidak memberikan keadilan bagi para Wajib Pajak (WP).

"Jarang negara yang berhasil menerapkan tax amnesty. Selain itu, tax amnesty mencederai keadilan bagi pembayar pajak yang patuh," ujar Anggota Komisi XI Fraksi PKS, Ecky Awal Muharram.

Lain hal dengan Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga menyetujui draf RUU tax amnesty dengan catatan, tarif uang tebusan pada tiga bulan pertama dan kedua ditingkatkan signifikan.

"Fraksi PDIP meminta tarif uang tebusan ditingkatkan dari dua persen menjadi 10 persen untuk pembayaran di tiga bulan pertama dan 15 persen untuk di tiga bulan berikutnya," pungkas Anggota Komisi XI Fraksi PDIP, Agung Ray.