Driver taksi online keluhkan soal suspend akun, ini jawaban Kemenhub
Merdeka.com - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi kembali akan menggelar pertemuan dengan beberapa pihak terkait implementasi PM 108 Tahun 2017 yang mengatur taksi online. Salah satu yang akan dibahas adalah mengenai permintaan para pengemudi taksi online terkait aturan pembekuan akun (suspend) oleh perusahaan dan penentuan tarif.
"Kalau suspend driver itu kan sebetulnya bukan otoritas kita ya suspend itu ada persoalan apa? Yang pertama menyangkut masalah mereka yang sudah menerima order kemudian 60 persen gak diambil sama dia, itu kan masih menjadi kewenangannya dari aplikator, nah itu juga para pengemudi ngeluh kok saya gampang disuspend," kata Bui di Jakarta, Selasa (13/2).
Selain itu, para pengemudi juga mengeluhkan aturan penetapan tarif yang tidak melibatkan mereka. "Ada juga yang menyampaikan 'pak kami ini kalau begitu muncul saya mau ngangkut orang dari sini kemana gitu biayanya Rp 50.000, dari sini ke sana sekian, yang menentukan itu siapa?'," ujar Dirjen Budi.
-
Di mana Pejabat Kemenhub bertugas? Sementara itu Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah membebastugaskan sementara Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara (OBU) Wilayah X Merauke, Papua Selatan.
-
Apa yang dilakukan oleh Pejabat Kemenhub? 'Kami menerima laporan kasus dugaan penistaan agama terlapornya saudara AK di laporan polisi tersebut,' kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/5).
-
Siapa yang melaporkan Pejabat Kemenhub? Laporan tersebut teregistrasi LP/B/2642/V/2024/SPKT/Polda Metro Jaya. AK dilaporkan dengan UU nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 a KUHP.
-
Kenapa Pejabat Kemenhub dibebastugaskan? Pembebastugasan sementara dari jabatan ini dilakukan untuk memudahkan pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang secara internal telah dilaporkan ke Kementerian Perhubungan, melalui Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) Setditjen Perhubungan Udara.
-
Siapa yang menjabat sebagai Menteri Perhubungan? Karier Frans tidak berhenti sampai situ, ia juga dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Perhubungan pada tahun 1960-1973.
-
Siapa saja yang terlibat dalam kerja sama BPJS Ketenagakerjaan? BPJS Ketenagakerjaan dan 11 Anggota Luar Biasa (ALB) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menjalin kerja sama dalam perlindungan pekerja.
Dirjen Budi menyatakan sebetulnya hal-hal tersebut bukan ranah Kemenhub, namun Kemenkominfo dan Kementerian Ketenagakerjaan juga terlibat di sana.
"Permintaanya kalau menurut saya nih ya ini bukan persoalan kemenhub sebetulnya, kita sudah cukup melaju cepat kita ini sudah bagus tapi begitu kita melaju cepat bagus, kemudian malah sepertinya kita yang menjadi kayak malah justru kemudian kita yang digoyo-goyo, harusnya ini kan persoalan bukan kita saja. Jadi harusnya memang perhubungan, kemudian Kominfo kemudian koperasi yang berbadan hukum itu kemudian juga dari ketenagakerjaan itu duduk satu meja termasuk aplikator (Gojek, Grab dan Uber."
Dirjen Budi menegaskan, kunci utama permasalahan ada di tangan aplikator. Namun aplikator tidak mau terbuka kepada pemerintah dan tidak pernah datang saat diundang untuk berdiskusi.
"Aplikator juga kuncinya banyak di aplikator, mereka harus terbuka semuanya kemudian persoalan-persoalan yang selama ini mungkin menjadi kewenangan mereka ya harus sampaikan kepada kita semuanya. Kalau sekarang persoalannya mandeg antara aplikator dengan para pengemudi itu nanti ke saya lagi karena saya sudah mengeluarkan regulasi, persoalan dengan mereka yang ditendang-tendang saya gitu loh."
Dirjen Budi meminta agar aplikator bisa ikut duduk bersama membahas permasalahan taksi online.
"Nah makanya kita kemarin sudah cukup intens koordinasi harusnya hari ini kita tunggu lagi tapi nanti sore saya coba lihat kalau dari ketiga aplikator gak datang ya mungkin saya undang lagi."
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal itu, dia sampaikan merespons pertanyaan terkait kasus judi online di Komdigi mengarah kepada mantan Menkominfo Budi Arie.
Baca SelengkapnyaBudi merasa dikhianati oleh mantan anak buahnya yakni T dan AK yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus judi online.
Baca SelengkapnyaMeski begitu, Budi mengakui memang mengenal 11 pegawai Komdigi yang terlibat judi online.
Baca SelengkapnyaLarangan judi online ini berlaku untuk seluruh PNS, ASN, TNI, Polri hingga mahasiswa dan siswa taruna kedinasan Kementerian Perhubungan.
Baca SelengkapnyaMobil itu disita dari 24 orang tersangka kasus judi online yang libatkan oknum pegawai Kementerian Komdigi.
Baca SelengkapnyaKemkomdigi akan memberlakukan pemberhentian sementara terhadap pegawai yang terlibat.
Baca SelengkapnyaPolisi terus mendalami kasus judi online di lingkungan Kementerian Komunikasi Informasi dan Digital.
Baca SelengkapnyaPegawai Komdigi sudah 'membina' seribu situs judi online sehingga dari aksinya itu, para pelaku bisa meraup Rp 8,5 miliar per bulan.
Baca SelengkapnyaMenkominfo Budi Arie pun menegaskan pemutusan akses dilakukan berdasarkan hasil temuan patroli siber atau berdasarkan aduan dari masyarakat umum.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengaku tidak kaget dengan penangkapan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital terlibat kasus judi online
Baca SelengkapnyaBudi mengakui memang mengenal dengan 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terlibat judi online
Baca SelengkapnyaBudi merasa dikhianati mantan anak buahnya berinisial T dan AK yang telah ditetapkan polisi sebagai tersangka atas kasus judi online.
Baca Selengkapnya