Duduk Perkara Terancam Batalnya Sistem Bayar Tol Tanpa Sentuh di Indonesia

Merdeka.com - Sistem bayar tol tanpa sentuh atau multi lane free flow (MLFF) disebut-sebut telah memakan dana sebanyak USD 80 juta atau setara Rp1,19 triliun. Namun, sistem ini terancam batal diterapkan di Indonesia. Sebab, Badan Usaha Pelaksana (BUP) telah menunda uji coba pada 1 Juni 2023 mendatang.

Direktur Utama PT Roatex Indonesia Toll System (RITS,) Musfihin Dahlan menerangkan, masa persiapan menuju uji coba 1 Juni 2023 di Bali mendatang sebetulnya sudah masuk tahap final. Hanya saja, ada kendala yang membuat sejumlah persyaratan sistem dinilai tak memadai.

Musfihin menjelaskan, ada 9 tahapan secara total, mulai dari studi kelayakan, hingga proses komersialisasi sistem multi lane free flow (MLFF) ini. Kemudian, ada sejumlah sub kontraktor yang terlibat dalam menyiapkan sistem MLFF di Indonesia ini.

Secara struktur organisasi, RITS berada di bawah Roatex Ltd Zrt yang bermarkas di Hungaria. RITS meneken kerja sama dengan beberapa kontraktor dalam konsorsium multicontact. Di dalamnya, ada ICEL sebagai penggarap sistem sentral, Asyura sebagai penggarap AI-camera, dan Metalcom sebagai penggarap pekerjaan sipil.

"Semua ditunjuk pihak Hungaria, kami hanya bisa mengusulkan misal mengusulkan untuk pekerjaan untuk gantry, kita usulkan PT Perencana Jaya, itu yang memutuskan mereka dan mereka yang berkontrak langsung," kata dia di Kantor Pusat RITS, Jakarta, Selasa (31/5).

"80 persen lebih pekerjaan juga dilakukan dari Hungaria. Ini sehingga kami dari RITS terutama Indonesian partner, anggota BOD dari Indonesia tak bisa fully control terhadap proses pengembangan teknologi yang dilakukan oleh pihak Hungaria. Sebenarnya ini sudah diketahui juga oleh pemerintah," sambungnya.

Hitung-hitungan Uang Sudah Dihabiskan

Sementara itu, hitungan total USD 80 juta berasal dari biaya yang dikeluarkan mulai tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5, dan tahap 6. Mengingat, tahap 7 merupakan finalisasi, tahap 8 ada lah uji coba, sementara tahap 9 adalah proses komersialisasi.

Musfihin menegaskan, biaya ini bukan dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Tapi, ini adalah biaya yang dikeluarkan Roatex Ltd Zrt Hungaria, di mana pencairan biaya ke kontraktor perlu mendapat persetujuan RITS.

"Sampai hari ini, total yang sudah dikeluarkan itu kurang lebih USD 80 juta. Ini kan ada tahapan proses pembangunan sistem dan apa itu, setiap saat di invoicing, tahap pertama, kedua, ketiga, ini sudah sampai tahap ketujuh, ini sudah deliver final process. Tahap 7 ini kita lihat, gak ketemu nih barang nih (tidak cocok)," jelasnya.

Direksi RITS Dicopot

Pada kesempatan ini, dia menjelaskan kalau polemik beda misi antara Indonesia dan Hungaria sudah terjadi sejak lama. Setidaknya, tercium sejak Agustus 2022 lalu.

Alasannya, pihak Hungaria bersikukuh teknologi yang diterapkan dan skema penerapannya mengikuti skema yang berlaku di Hungaria. Sementara, untuk penerapan di Indonesia masih perlu beberapa penyesuaian. Namun, kedua pihak tidak menemukan titik terang.

Alhasil, berujung pada pencopotan direksi di PT RITS. Yang dicopot adalah Direktur Utama RITS Musfihin Dahlan dan Direktur RITS Peter Ong.

"Karena perbedaan visi yang keras ini, BOD dari PT ROTS khususnya yang orang Indonesianya sejak 22 (Mei 2023) kemarin kita diberhentikan, di-dismiss," kata dia.

Informasi, Dirut RITS saat ini diduduki oleh Attila Keszeg dan Direktur RITS dijabat Orozs Gyula. "Jadi sekarang direksi dari RITS dua-duanya Hungaria, tidak ada Indonesianya. Ini karena masalah ini, karena kita menolak terus," paparnya.

Risiko Batal

Musfihin menjelaskan, awal mulanya, pihak Hungaria menawarkan sistem MLFF ini. Kemudian, pemerintah Indonesia sepakat untuk menjajalnya dengan catatan pada tahap perencanaan hingga uji coba, biaya dan risiko ditanggung oleh Roatex Ltd. Zrt Hungaria.

Atas perjanjian itu, jika pun batal diterapkan, pemerintah dinilai tidak akan mengalami kerugian secara finansial. Namun, ada waktu dan citra pemerintah yang jadi taruhannya.

"Pemerintah gak rugi, pemerintah belum bayar apa-apa, jadi saya kira pemerintahnya enggak rugi, cuma pemerintah rugi waktu, tenaga, dan image. Citra pemerintah, dan itu yang saya sangat kecewa sekali. Ini kan amanah presiden ya. Dan itu yang saya lihat kawan-kawan Hungaria, kontraktor itu gak kena ini," bebernya.

Reporter: Arief Rahman Hakim

Sumber: Liputan6.com