Dugaan ada begal kartel garam makin kuat

Merdeka.com - Indonesia menjadi salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Dengan kondisi geografis itu seharusnya Indonesia kaya akan garam.

Pada 1918, petani garam di Indonesia mampu memproduksi 224,931 juta ton per tahun atau melampaui kebutuhan konsumsi dan industri dalam negeri. Data tesis dari Universitas Indonesia menyebutkan, pada 1918 saja Indonesia sudah bisa mengekspor garam senilai 9,22 juta gulden. Saat itu Indonesia benar-benar mewujudkan swasembada garam.

Namun kondisi tersebut sangat berbeda dengan saat ini di mana tingkat ketergantungan Indonesia akan garam impor cukup tinggi. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan keuntungan besar pengimpor garam membuat praktik ini sulit dihilangkan. Di sisi lain, impor garam juga menghancurkan hidup petani lokal.

Kemendag beralasan, impor garam dibutuhkan untuk industri. Sebab, kualitas garam lokal tidak sesuai kebutuhan. Alasan ini juga dibantah Menteri Susi.

Bukan tanpa alasan Menteri Susi mengkritik keras soal kebiasaan impor garam. Kebijakan ini melahirkan praktik kartel garam. Sebab, garam impor yang seharusnya untuk industri justru bocor untuk konsumsi masyarakat.

Akibatnya, ada pihak-pihak yang memainkan harga. Dugaan kartel bisa muncul lantaran banyak petani hanya menjual garam kepada beberapa kelompok saja. Selanjutnya terjadi kesepakatan pemberlakuan harga hingga ke tingkat petani. Ini kemudian menyebabkan para petani harus rela garamnya dihargai rendah saat panen.

Dugaan adanya kartel garam semakin menguat. Merdeka.com mencatatnya. Berikut paparannya.

Menko Rizal: 7 begal kartel garam

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli kembali membongkar buruknya sistem perdagangan di dalam negeri. Setelah menyebut ada mafia di sektor ketenagalistrikan dan di pelabuhan, kini Rizal Ramli lantang menyebut adanya kartel dalam bisnis garam. Menko Rizal menyebut ada tujuh perusahaan yang mempermainkan harga garam.

Timbulnya kartel lantaran adanya pembagian sistem kuota. Sehingga, importir garam seenaknya mempermainkan harga. Sistem kuota tersebut sangat menguntungkan importir garam.

"Kalau gula namanya tujuh samurai, kalau ini saya anggap tujuh begal. Saya sebut 7 begal garam," ujar dia usai melakukan rapat koordinasi di kantornya, Jakarta, Senin (21/9).

Dia memaparkan, tujuh begal tersebut merusak harga garam petani lokal. Sebab, perusahaan-perusahaan tersebut lebih banyak memasarkan garam impor saat masa panen.

"Kelompok penguasa kuota ini membuat kartel yang sistemnya predatory. Waktu panen mereka naikkan impor supaya petani hancur. Makanya kuota naik terus. Mereka naikkan harga ketika petani sudah mati," kata dia.

Menteri Susi: Polda temukan kebocoran garam impor

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti prihatin melihat permainan kartel garam impor. Untuk itu dia mendukung pembentukan tim monitoring.

"Kami setuju apa yang ditemukan Polda soal kebocoran garam, dan memang itu yang membuat kami prihatin. Kami akan kerja sama di tim monitor swasembada garam," ujar Susi di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Jakarta, Senin (21/9).

Dia juga sepakat juga kuota impor diganti dengan pengenaan tarif. Menurutnya, perubahan sistem itu bisa menjadi kendali impor garam.

"Jadi harus jelas supaya orang industri tidak pusing dan ketakutan, saya tidak bisa larang impor, tidak punya hak untuk melarang impor," katanya.

"Intinya industri harus cukup kebutuhannya atas garam. Industri jangan melakukan penyalahgunaan lebih dari kebutuhan."

Mendag Lembong: Industri garam tak sehat

Menteri Perdagangan, Thomas Lembong mengakui adanya praktik bisnis yang tidak sehat terkait industri garam nasional. Hal ini tercermin dengan adanya permainan kartel yang dilakukan para importir garam.

"Benar, memang kelihatannya ada praktik tidak sehat ditambah sistem kuota yang tidak sehat," ujar Thomas Lembong di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Senin (21/9).

Untuk memberantas praktik tersebut, kata dia, Kementerian Perdagangan bakal membenahi tata niaga garam dengan merubah sistem kuota menjadi sistem tarif.

"Jadi dari sisi Kementerian Perdagangan, kami komitmen untuk merombak tata niaga supaya industri garam tata niaganya sehat. Bebas dari praktik oligopoli yang menciptakan masalah," kata dia.

KPPU: Kartel garam dalam bentuk penetapan harga

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha menyurati Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terkait dugaan praktik kartel impor garam oleh sejumlah importir.

"Kami telah mengirim surat ke Menteri Susi agar memberikan laporan ke KPPU terkait dugaan kartel garam," kata Ketua KPPU Muhammad Syarkawi di Batam Kepulauan Riau, seperti dilansir Antara, Sabtu (8/8).

Pihaknya mengaku siap menelusuri dugaan praktik tidak sehat itu. Apalagi fokus KPPU kini membenahi persekongkolan usaha pangan. Syarkawi mengaku sudah mengumpulkan bukti awal praktik kartel impor garam.

"Dugaannya, importir garam melakukan kartel dalam bentuk penetapan harga atau membatasi pasokan garam ke pasar domestik sehingga 'supply' terjaga dalam waktu panjang dan di angka tertentu harga stabil," kata dia.

Impor garam lahirkan kartel

Direktur Indef, Enny Sri Hartati, menegaskan praktik kartel tentunya tidak diinginkan. Sebab, mematikan usaha petani garam.

"Validitas data produksi dan kebutuhan garam nasional perlu dipertanyakan. Karena ini merupakan hal yang urgent untuk mengetahui kebutuhan impor. Jangan sampai impor ini justru menciptakan maraknya praktik kartel," katanya dalam diskusi bertajuk 'Quo Vadis Swasembada Garam' di Jakarta, Rabu (12/3).

Dia mengatakan realisasi impor garam industri yang hanya separuh dari kebutuhan nasional menjadi cerminan bahwa petani domestik mampu untuk memenuhi kebutuhan garam domestik. Ini terbukti dari data kebutuhan garam industri sebanyak 2 juta ton per tahun bisa terpenuhi dengan hanya mengimpor 1 juta ton. (mdk/noe)