Dugaan kepentingan bisnis properti di balik proyek kereta cepat

Merdeka.com - Ketua Institut Hijau Indonesia, Chalid Muhammad mengkritik rencana pemerintahan Jokowi-JK membangun kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurutnya, pembangunan ini tidak rasional karena diduga terdapat kepentingan-kepentingan tertentu dalam proyek tersebut.

"Saya melihat ini lebih pada melayani kepentingan modal, baik yang hendak membangun kereta cepat maupun bisnis-bisnis properti yang akan ada paling tidak di empat titik pemberhentian," kata Chalid seperti dilansir Antara, Selasa (26/10).

Menurut dia, rencana tempat berhenti kereta cepat apabila diselidiki tanah-tanahnya pun sudah mulai dikuasai oleh para pengembang atau developer.

"Di sana sudah mulai ada spekulan-spekulan tanah dan juga sudah ada yang menguasai dan seterusnya," kata Chalid.

Seharusnya, lanjutnya, pemerintah lebih baik membangun kereta cepat Jakarta-Surabaya. Dia mengatakan selain jarak tempuhnya yang jauh, tempat pemberhentiannya juga lebih banyak dan bisa menumbuhkan ekonomi di tempat-tempat pemberhentian tersebut.

"Bukan untuk Jakarta-Bandung karena infrastruktur Jakarta-Bandung sudah sangat memadai, perbaiki saja rel yang sudah ada, maka dengan dana yang lebih sedikit, kita bisa buat waktu tempuh jadi lebih singkat," ujarnya.

Dia juga meminta ketegasan Presiden Joko Widodo untuk menegur Menteri BUMN Rini Soemarno membatalkan rencana proyek kereta cepat tersebut karena hanya akan menimbulkan beban yang sangat besar bagi utang negara.

Pemerintah memastikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung digarap investor China dengan jumlah investasi mencapai Rp 60 hingga Rp 70 triliun. Proyek digelar dengan model kerjasama "business to business" antara investor China dengan konsorsium BUMN yang terdiri dari PT Wijaya Karya Tbk, PT Jasa Marga, PT Kereta Api Indonesia, serta PT Perkebunan Nusantara VIII.