Follow
Dukung holding BUMN, DPR minta proses pembentukan tak langgar UUD
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung pembentukan holding badan usaha milik negara (BUMN). DPR yakin pembentukan holding akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"DPR dukung realisasi holding, tetapi satu tidak boleh melanggar UUD," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Azam Azman Nawatawijana, di acara 'Seminar Sinergis BUMN: Realisasi Pembentukan Holding, di The Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (11/8).
Menurut Azam, negara juga akan diuntungkan dengan realisasi holding ini. "Pemerintahan hanya menjabat selama lima tahun, sedangkan jika untuk negara itu akan bermanfaat selamanya," tuturnya.
-
Apa yang didukung DPR? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
-
Apa yang diapresiasi oleh DPR? Mengomentari hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni ikut mengapresiasi.
-
Bagaimana DPR mendorong kerja sama investasi? Menutup keterangannya, Puteri juga mengajak Australia untuk terus memperkuat kolaborasi dan kerja sama investasi di sejumlah sektor prioritas yang digencarkan Pemerintah Indonesia.
-
Siapa yang diharap DPR bekerja maksimal? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Mengapa DPR RI mengajak komitmen bersama? Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin tekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara.
-
Apa yang diapresiasi DPR dari Kejagung? 'Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah. Penerapan restorative justice juga terus meningkat setiap tahunnya. Dan selain itu, penyelenggaraan Adhyaksa Awards 2024 malam ini pun merupakan wujud nyata inovasi yang hebat dari Pak Jaksa Agung, pertama dalam sejarah. Ini bisa jadi daya pacu bagi seluruh jajaran untuk berlomba-lomba meningkatkan prestasi dan melayani masyarakat,' ujar Sahroni
Dalam pelaksanaan holding BUMN, diharapkan aset yang dimiliki tetap dijaga dan tidak dihilangkan. DPR, lanjutnya, akan membantu dengan mengawasi seluruh proses pembentukan holding ini.
"Pendapat mengenai BUMN bukan aset negara adalah sesat. Penyimpangan yang terjadi pada 70 persen anak usaha BUMN perlu dilakukan perbaikan, terutama untuk kepentingan negara," ujar Azam.
Laporan: Aisyah
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pembubaran SKK Migas saat ini tengah menjadi pembicaraan sejumlah pihak.
Baca Selengkapnya
Erick bilang RUU ini akan berperan penting guna mengawal kerja perusahaan pelat merah.
Baca SelengkapnyaErick menagih Komisi VI DPR sambil mengulurkan tangan terkait Rancangan Undang-Undang BUMN.
Baca Selengkapnya
Puan memaparkan, DPR bersama Pemerintah dalam masa sidang 2023-2024 telah berhasil menyelesaikan 63 judul Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang.
Baca Selengkapnya
Puan berharap DPR periode 2024-2029 semakin lebih produktif bekerja untuk membangun Indonesia, serta berkolaborasi dengan Pemerintah sebagai mitra kerja.
Baca Selengkapnya
BUMN juga harus memperhatikan peran pembagunan ke Indonesia.
Baca Selengkapnya
Erick menyebut, kajian terkait dividen berada diranah Kementerian Keuangan sebagai pemilik perusahaan BUMN.
Baca Selengkapnya
DPR RI menggelar Rapat Paripurna Khusus dalam rangka memperingati HUT ke-79. Rapat ini sekaligus penyampaian laporan kinerja DPR RI tahun 2023-2024.
Baca Selengkapnya
Menurut Mahfud, amandemen UUD sudah pernah dilakukan.
Baca Selengkapnya
Transformasi ekonomi yang sedang diupayakan oleh BUMN perlu dilakukan dengan perencanaan matang.
Baca Selengkapnya
DPR RI mencermati berbagai pandangan atas putusan MK mengenai UU Pilkada.
Baca Selengkapnya
Gerindra tidak mendukung wacana revisi Undang-Undang MD3 soal kursi Ketua DPR.
Baca Selengkapnya