Dukung Jokowi, KemenPAN-RB bakal sunat anggaran birokrasi PNS

Merdeka.com - Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Eko Prasodjo mengakui borosnya anggaran birokrasi dan anggaran PNS. Banyak anggaran terbuang untuk kegiatan yang seharusnya tidak perlu dilakukan.

Eko mengaku sependapat dengan tim Joko Widodo yang menyebut bahwa presiden terpilih akan memangkas anggaran birokrasi. Komitmen ini diyakini bakal menghemat uang negara dan selanjutnya bisa dialokasikan ke sektor yang lebih produktif.

"Kalau dilihat nawacita Pak Jokowi semangatnya menghadirkan negara dan pemerintah untuk rakyat supaya lebih efektif dan efisien. Kita setuju itu," ucap Eko ketika ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (7/10).

Pemangkasan anggaran birokrasi dilontarkan Wasekjen PDIP, yang juga Deputi Kantor Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristianto. Dalam pandangan Jokowi, beban anggaran cukup memberatkan saat ini adalah masalah gaji pegawai negeri sipil (PNS). Saat ini banyak daerah menggelontorkan belanja PNS lebih besar dari belanja publik. Hal ini dinilai tidak sehat dalam sebuah anggaran negara

Eko mencontohkan, pemborosan anggaran PNS bisa dilihat dari adanya agenda yang hasilnya tidak memberikan dampak signifikan bagi perbaikan dan pelayanan birokrasi. Banyaknya rapat dan pertemuan namun tidak memberikan manfaat untuk masyarakat.

"Saat ini memang ada anggaran yang dampaknya kecil dan signifikasinya untuk pencapaian outcame maupun impek terhadap birokrasi. Contohnya birokrasi yang banyak organisasi pemerintah yang perlu di review karena tumpang tindih," jelasnya.

Tumpang tindih ini pada akhirnya berpengaruh pada anggaran gaji. Kegiatan yang seharusnya bisa diurus satu institusi justru dikerjakan banyak institusi yang otomatis membutuhkan dana besar.

"Kita akan review kembali program kegiatan yang ada di K/L masih banya yang bisa dikurangi enggak perlu. Antara lain kurangi belanja meeting, belanja dinas, dan lain lain," tutupnya.

Sebelumnya, Hasto menuturkan, jika menjabat sebagai presiden nanti, Jokowi akan melakukan perombakan politik anggaran. Sebab, dalam pandangan Jokowi beban anggaran cukup memberatkan saat ini adalah masalah gaji pegawai negeri sipil (PNS).

"Jangan sampai belanja aparatur negara melampaui belanja publik. Ini akan dilakukan penataan, bukan kita menyusahkan PNS. Tapi bagaimana menambah nilai untuk rakyat. Politik anggaran harus membalikan itu," ucap Hasto belum lama ini.

Selain gaji PNS, penataan selanjutnya adalah pada pos perjalanan dinas PNS. Banyak anggaran terbuang untuk perjalanan dinas PNS di mana banyak menggunakan kelas premium atau first class.

"Belanja perjalanan dinas, pelatihan, IT cukup besar secara agregat. Dalam APBN 2015 itu desain masih boros. Ini nanti harus ada perubahan politik alokasi. Pemetaan mana yang dijadikan penghematan. Lebih fokus kemampuan rakyat. Defisit besar, pemborosan luar biasa," tegasnya.