Dukung Menteri Rini, Jonan sebut bisnis Garuda Indonesia urusan BUMN

merdeka.com Sekitar 9 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menanggapi kisruh antara Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Menteri Jonan mendukung Rini Soemarno, di mana menurutnya permasalahan pembelian pesawat adalah ranah bisnis maka dari itu menjadi urusan menteri BUMN.

Menteri Jonan hanya mengingatkan aksi pembelian pesawat oleh Garuda Indonesia jangan sampai mengganggu keselamatan penerbangan. "Itu saya kira domainnya di Kementerian BUMN, karena (pembelian pesawat) ini kan (ranah) bisnis," ucapnya usai Sidang Bersama DPR/DPD di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Jumat (14/8).

"Di Kementerian Perhubungan, kami regulator yang ditekankan adalah menjaga keselamatan dan kepentingan masyarakat untuk rute-rute yang dilayani," kata Jonan.

Orang lain juga bertanya?

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli meminta Presiden Joko Widodo meninjau ulang rencana aksi ekspansi PT Garuda Indonesia. Yakni soal rencana pembelian 30 unit pesawat.

Rizal menilai, pembelian 30 unit pesawat jenis Airbus yang bakal dilakukan Garuda tidak cocok untuk penerbangan dalam negeri. Pesawat berbadan besar digunakan untuk penerbangan internasional yang menurutnya justru membuat Garuda menanggung rugi.

"Karena sebulan yang lalu beli pesawat dengan pinjaman USD 44,5 miliar dari China Aviation Bank untuk beli pesawat airbus 350, 30 unit. Itu hanya cocok Jakarta-Amerika dan Jakarta-Eropa. Pengalaman Garuda selama ini Jakarta-Amsterdam, Jakarta-London, penumpang 30 persen. Merugi melulu," ungkapnya.

"Jadi jangan diajak Garuda bangkrut lagi. Saya minta dibatalkan pembelian itu. Ganti dengan pesawat yang lebih rendah kelasnya A 320. Kuta kuasai dulu pasar domestik dan asia. Misalnya diadu sama JAL," ucap Rizal seraya berharap pembelian pesawat baru dibatalkan oleh Garuda.

Pernyataan itu membuat Menteri BUMN Rini SOemarno geram. Dia mengatakan Garuda Indonesia berada di bawah kewenangannya dan bertanggung jawab pada Menko Perekonomian Darmin Nasution.

"BUMN itu (Garuda) jelas di bawah Kemenko Perekonomian, bukan di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Jadi, jangan ada yang mencampuri Garuda di luar Kemenko Perekonomian," kata Rini. (mdk/bim)