Dukungan Kemenkeu Kembangkan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya telah memberikan sejumlah kebijakan yang mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Ini sebagai upaya meningkatkan peran ekonomi dan keuangan syariah dalam perekonomian nasional.

Dukungan pertama diberikan melalui instrumen surat berharga syariah negara. Adanya instrumen ini telah membawa nama Indonesia menjadi negara dengan pasar sukuk terbesar di dalam maupun luar negeri.

"Indonesia dikenal secara global sebagai issuer untuk sukuk terbesar," kata Sri Mulyani usai rapat pleno KNEKS, Jakarta, Selasa (30/11).

Menurutnya, SBN Syariah memiliki jumlah investor yang terus mengalami peningkatan. Bahkan pasar investasi syariah ini digandrungi para investor pemula dari kalangan milenial.

"Investor pemula untuk SBN Syariah ini penting buat mengembangkan ekonomi dan pasar keuangan syariah," katanya.

Kedua, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan PMK nomor 57 tahun 2021. Dalam instrumen kebijakan ini, pemerintah memberikan layanan sertifikasi halal secara gratis.

Hal ini dilakukan dalam rangka mengembangkan produk halal sehingga pelaku UMKM tidak dibebani saat mengurus sertifikasi halal. Sementara ongkosnya akan dibayarkan pemerintah menggunakan APBN untuk meringankan beban pelaku usaha.

Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan instrumen lainnya untuk pelaku usaha ultra mikro. Setidaknya sudah da Rp 7 triliun APBN yang disalurkan untuk memiliki pangsa pasar yang sesuai.

"Ultra mikro yang sudah ini Rp 7 triliun karena kita memiliki pangsa pasar khusus produk ultra mikro," katanya.

Pembiayaan tersebut diberikan untuk UMKM yang tidak bisa mendapatkan pembiayaan konvensional. Sekaligus untuk memasukan finansial inklusi ke level yang kecil.

Sementara itu untuk akses pasar produk UMKM ke luar negeri, Sri Mulyani akan bekerja sama dengan bea cukai dan LSN. Tujuannya untuk mendukung industri halal yang baru tahap awal. Selain itu pemerintah juga akan melakukan pegembangan termasuk dengan BPJH Kementerian Agama untuk melakukan kodifikasi produk halal ekspor dan impor.

"Jadi produk halal ekspor ini memiliki sertifikasi sebagai pemberitahuan ekspor barang. Sehingga ini nanti di dalam negeri kemudahan atau kita mendapatkan sertifikasi ," katanya.

Selain itu pihaknya juga sedang meningkatkan dan berjuang untuk memastikan klasifikasi produk halal dalam memberikan kode untuk produk cinderamata perdagangan internasional. Sehingga nanti bisa diidentifikasi neraca perdagangan dan beberapa pangsa pasar produk tersebut. Bahkan bisa dibantu proses pembiayaan ekspornya oleh LPEI.

"Kita akan biayai ekspor melalui skema syariah buat UMKM yang tadi kalau ditelusuri dengan value chain dan pembiayaan serta akses market ini jadi jauh lebih efektif," kata dia.