Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Dulu mau jadi PNS ada istilah titipan pejabat, di era Jokowi tak ada

Dulu mau jadi PNS ada istilah titipan pejabat, di era Jokowi tak ada MenPAN Yuddy Chrisnandi. ©2016 Humas Menpan

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK belum memastikan kapan akan merekrut Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang baru. Meski demikian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Yuddy Chrisnandi, menjamin pelaksanaan seleksi CPNS ke depan bersih dan bebas KKN.

"Dengan menggunakan sistem CAT, seleksi CPNS akan berlangsung transparan dan objektif. Kami jamin tidak ada KKN, tidak ada bayar-bayaran," ujar Yuddy saat berdiskusi dengan para peserta simulasi Computer Asissted Test (CAT) di Kampus UNPAD Jatinangor seperti dikutip dari situs kementerian, Senin (18/4).

Yuddy menegaskan, di era pemerintahan Presiden Jokowi tidak ada yang bisa masuk menjadi CPNS dengan cara nitip. "Dulu ada istilah titipan pejabat, sekarang tidak ada lagi. Kalau ada yang mengatakan bisa nitip, bohong itu."

Acara yang dihadiri Yuddy sekaligus merupakan reuni akbar dan musyawarah besar alumni UNPAD. Dia berpesan agar momentum ini dimanfaatkan para alumni untuk membangun kebersamaan.

Menurut Yuddy, di tingkat internasional posisi UNPAD ada di peringkat 700 an, sedangkan di tingkat nasional berada di peringkat 10.

"Tugas kita semuanya untuk mewujudkan UNPAD menjadi world class university," ungkapnya sembari menutup perbincangan.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Istana Blak-blakan Heboh Jika Gibran Menang Pilpres Akan Angkat CPNS
VIDEO: Istana Blak-blakan Heboh Jika Gibran Menang Pilpres Akan Angkat CPNS

Ari menegaskan Jokowi tidak pernah mengaitkan proses rekruitmen CPNS dengan pemenangan salah satu pasangan capres-cawapres.

Baca Selengkapnya
Dihapus Desember 2024, Begini Sejarah Munculnya Tenaga Honorer di Indonesia
Dihapus Desember 2024, Begini Sejarah Munculnya Tenaga Honorer di Indonesia

Sistem tenaga honorer dinilai kurang cukup jelas dalam sistem rekrutmen, meski memiliki landasan PP 48/2005.

Baca Selengkapnya
Penjelasan Istana soal Jokowi Disebut Angkat Jutaan CPNS Jika Gibran Menang
Penjelasan Istana soal Jokowi Disebut Angkat Jutaan CPNS Jika Gibran Menang

Tidak seharusnya perekrutan PNS dikaitkan dengan Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Prabowo: Pilkada Saya Jamin Tak Ada Intervensi, Jokowi Tak Pernah Nitip Calon
Prabowo: Pilkada Saya Jamin Tak Ada Intervensi, Jokowi Tak Pernah Nitip Calon

Menurut Prabowo, Pilkada diserahkan pada junior di partai, ia menyatakan tak ada masalah siapapun terpilih di Pilkada.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Saya Tidak Ada Intervensi Seleksi Capim KPK
Jokowi: Saya Tidak Ada Intervensi Seleksi Capim KPK

Jokowi menegaskan tak mengintervensi seleksi calon pimpinan (capim) KPK.

Baca Selengkapnya
Jokowi Bantah Janjikan Cak Imin Kursi Menhan: Enggak Ada Jatah-Jatah Seperti Itu
Jokowi Bantah Janjikan Cak Imin Kursi Menhan: Enggak Ada Jatah-Jatah Seperti Itu

Jokowi membantah pernah menjanjikan kursi Menteri Pertahanan kepada Cak Imin.

Baca Selengkapnya
Pengamat Sebut Jokowi Lebih Baik Titip Nama daripada Ikut Campur Penyusunan Kabinet Prabowo
Pengamat Sebut Jokowi Lebih Baik Titip Nama daripada Ikut Campur Penyusunan Kabinet Prabowo

Pengamat Politik Ujang Komarudin menilai, Jokowi tidak perlu untuk cawe-cawe

Baca Selengkapnya
VIDEO: Senior PDIP Kritik Pangkat Kehormatan Prabowo: Seperti di Era Orde Baru!
VIDEO: Senior PDIP Kritik Pangkat Kehormatan Prabowo: Seperti di Era Orde Baru!

Hasanuddin menjelaskan, aturan pangkat di lingkungan TNI diatur dalam UU 34/2004 tentang TNI.

Baca Selengkapnya
Info Terbaru: PPPK yang Ingin Daftar CPNS Tidak Perlu Berhenti Bekerja
Info Terbaru: PPPK yang Ingin Daftar CPNS Tidak Perlu Berhenti Bekerja

PPPK tak perlu berhenti bekerja saat mendaftar CPNS, dengan ketentuan sudah bekerja satu tahun.

Baca Selengkapnya