Dunia Masih Butuh USD10 Miliar untuk Mitigasi Pandemi
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dunia masih membutuhkan dana USD 10 miliar untuk menghadapi potensi pandemi di masa depan. Sebab total kebutuhannya mencapai USD 30,3 miliar untuk semua negara dunia.
"Kami telah mengindentifikasi dunia membutuhkan dana USD 10 miliar untuk Pandemi Fund," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers 2nd G20 Joint Finance and Health Minister Meeting di Hotel Mulia, Nusa Dua Bali, Bali, Sabtu (12/11) malam.
Direktur Eksekutif Bank Dunia, Wempi Saputra menjelaskan sejauh ini setiap negara dan lembaga dunia telah memiliki dana untuk mengantisipasi datangnya pandemi. Di tingkat nasional setiap negara dunia telah menyediakan USD 19,4 miliar dari kebutuhan USD 26,4 miliar. Sedangkan di tingkat global telah terkumpul USD 1,2 miliar dari kebutuhan USD 19,4 miliar.
-
Siapa yang mengeluarkan dana Rp 30 miliar? Pengusaha asal Amerika Serikat, Bryan Johnson menghabiskan USD2 juta atau Rp30,9 miliar per tahun demi memuluskan blueprint yang dia sebut mengembalikan usia muda.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Kenapa kebutuhan uang Bank Indonesia meningkat? 'Jumlah tersebut meningkat 12,5 persen, jika dibandingkan dengan kebutuhan uang dalam periode yang sama menjelang nataru di akhir tahun 2022 sebesar Rp 2,4 triliun rupiah,' kata Erwin, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/12).
-
Apa total utang Amerika Serikat? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
-
Siapa yang menyatakan bahwa cadangan devisa cukup untuk kebutuhan Indonesia? 'Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,' ucap Erwin.
-
Apa kebutuhan Bank Indonesia jelang Nataru 2023? Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali, memproyeksikan kebutuhan uang tunai menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru) pada akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp 2,7 triliun rupiah.
"Jadi gap (rentang kebutuhan) USD USD 7 miliar sama 3,5 miliar ini USD 10,5 miliar," kata dia.
Wempi mengatakan sumber dana tersebut berasal dari konsesi dunia dan yang disiapkan masing-masing negara dan lembaga keuangan global . Namun, saat ini masih terdapat kekurangan dana sebesar USD 10,5 miliar.
"Ada yang di global fund, Gavi, Cepi dan lain-lain karena secara nasional ini lebih mapan. Nah untuk negara-negara miskin dan berkembang belum punya kemampuan untuk mengalokasikan anggaran buat sektor ini," kata dia.
Dana yang dikumpulkan ditingkat nasional biasanya berasal dari negara-negara maju. Sedangkan negara-negara miskin dan berkembang masih belum banyak menyiapkan anggaran untuk sistem kesehatan publiknya.
"Kalau nasional buat negara sendiri, ini buat meningkatkan resilien kesehatan masyarakat nasional," kata dia.
Sementara itu dana yang berasal dari lembaga keuangan dunia untuk diberikan kepada negara-negara berkembang atau negara miskin. "Kalau yang global itu modelnya komunikasi seperti kasusnya vaksin. Negara miskin tidak punya uang di bantu negara maju. Bisa bilateral, apakah via WHO atau global fund," kata dia.
Sementara itu, Forum G20 Presidensi Indonesia telah membentuk sebuah lembaga keuangan khusus bernama Dana Perantara Keuangan atau Financial Intermediary Fund (FIF) atau Pandemic Fund. Sementara ini, telah terkumpul dana USD 1,4 miliar yang berasal dari 20 negara dunia dan 3 lembaga keuangan global.
"Jadi pandemi fund ini sangat penting karena kita harus sediakan satu sistem untuk cegah pandemi masa depan," pungkasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Lonjakan inflasi yang dirasakan oleh sejumlah negara mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat, termasuk di Indonesia.
Baca SelengkapnyaProgram pendanaan ini akan berlangsung dalam durasi tiga tahun.
Baca SelengkapnyaIndonesia berupaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Baca SelengkapnyaKepercayaan diri dalam mengelola pasar, tergantung dengan kepercayaan pasar.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani bilang, kehilangan 10 persen PDB akan memberikan konsekuensi yang tidak hanya mempengaruhi ekonomi.
Baca SelengkapnyaPemerintah menargetkan net zero emission (NZE) atau emisi nol bersih pada tahun 2060 mendatang.
Baca SelengkapnyaPimpinan BKSAP DPR memaparkan isu Pembangunan Berkelanjutan saat menghadiri Inter-Parliamentary Union (IPU) Parliamentary Forum at The United Nation.
Baca SelengkapnyaOECD berencana mengeluarkan kebijakan pengenaan pajak kepada orang terkaya atau miliarder yang tarifnya 2 persen.
Baca SelengkapnyaPadahal, kesepakatan Pemerintah bersama DPR RI menetapkan harga minyak mentah mencapai USD 82 per barel.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengatakan beberapa persoalan dunia yang dapat mengancam perekonomian dan sistem keuangan Indonesia.
Baca SelengkapnyaProses mencapai target penerimaan pajak tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor.
Baca SelengkapnyaTanpa pendanaan dari negara maju, upaya mitigasi perubahan iklim oleh negara berkembang, termasuk Indonesia akan mengalami hambatan.
Baca Selengkapnya