E-commerce Nekat Labeli Barang Asing Produk Buatan Dalam Negeri Bakal Disanksi

Merdeka.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) gerak cepat menindaklanjuti instruksi Presiden Jokowi soal maraknya barang impor yang di cap produk buatan dalam negeri. Terutama yang marak beredar di marketplace atau e-commerce.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate siap memberikan sanksi tegas terhadap e-commerce yang terbukti bermain-main dengan melabeli produk asing dengan cap produk dalam negeri. Hal ini sebagai langkah konkret pemerintah untuk meningkatkan belanja produk dalam negeri.

"Apabila ada yang bermain-main dengan mengubah atau meng-kosmetik-kan produk-produk asing dengan diberi label atau cap produk-produk dalam negeri, maka akan diambil langkah-langkah yang tegas secara khusus kepada marketplace," katanya dalam Konferensi Pers: Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia 2022, yang berlangsung secara hibrida dari Grand Hyatt Hotel, Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat (25/3).

Menkominfo mengingatkan pengelola platform digital untuk memperhatikan, memberikan peluang promosi, serta melakukan aksi nyata dan afirmatif untuk memberikan dukungan atas produk-produk dalam negeri.

"Kepada Pemerintah dan BUMN, Bapak Presiden Jokowi juga mengingatkan langkah afirmatif tidak di atas kertas saja. Namun, harus diimplementasikan dan dilaksanakan secara konkret," ungkapnya.

Menurut Menteri Johnny, hal itu akan di-monitorday-to-day agar kementerian dan lembaga yang telah memberikan komitmen dapat secara sungguh-sungguh melaksanakan aksi bersama. "Dan jika tidak, Presiden Joko Widodo mengingatkan bukan tidak mungkin untuk melakukan re-shuffle," bebernya.

Menkominfo menambahkan, pemerintah daerah akan juga diawasi komitmen dalam mengimplementasikan secara sungguh-sungguh dan serius. "Jika tidak, maka langkah-langkah fiskal akan diambil untuk memastikan pemerintah daerah patuh dan taat atas komitmennya, termasuk pengendalian atas dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU)," tegasnya.

Hal yang sama berlaku pula pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Apabila direksi tidak mengambil langkah-langkah yang konkret dan memenuhi targetnya, maka review atas direksi dan board of commissioners oleh Menteri BUMN dan pemegang saham akan dilakukan secara serius.

"Ini secara serius bukan untuk mengancam, tetapi mengingatkan bahwa komitmen ini secara hirarkis nasional harus dilakukan. Mulai dari Presiden sampai kepada layer yang terdepan, dunia usaha kita," tandasnya.

Jokowi Kesal Barang Impor Dicap Produk Dalam Negeri

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan Jaksa Agung ST Burhanuddin jangan sampai melabel produk impor sebagai buatan dalam negeri. Sebab, tidak jarang Jokowi mendapati di marketplace banyaknya produk dalam negeri dicap sebagai impor.

"Saya awasi betul saya minta ke Pak Jaksa Agung jangan sampai barang-barang impor dicap produk dalam negeri karena sering di marketplace ada yang namanya aggregator, nge-capin-capin, heh jangan pikir kita enggak ngerti," kata Jokowi saat memberikan pengarahan kepada jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIM), kepala daerah, dan direktur utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Nusa Dua, Bali, Jumat (25/3).

Tidak cuma Jaksa Agung, Jokowi juga minta agar menteri perdagangan, Dirjen bea cukai mengawasi hal itu. Terutama alat-alat kesehatan.

"Diawasi alkes ini kemana si hoo ke provinsi a, oo ke kab b kelihatan, oo ke kota c kelihatan, oo ke kementerian, sekarang ini gampang sekali lihat-lihatnya," bebernya.