Edhy Prabowo Angkat 22 Pejabat Baru, 13 di Antaranya Sebagai Penasehat Menteri KKP
Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo mengangkat 22 pejabat baru di lingkungan kementerian yang menempati kursi Penasihat Menteri dan Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan.
Menteri Edhy langsung memperkenalkan pejabat baru tersebut saat membuka Rapat Koordinasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di The Alana Hotel, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (20/1).
Menteri Edhy menjelaskan, pengangkatan penasihat menteri dan komisi pemangku kepentingan dilakukan agar langkah KKP membangun sektor kelautan dan perikanan tidak salah arah.
-
Apa yang ingin KKP dorong di sektor perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi.
-
Apa rencana Prabowo terkait kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.
-
Siapa Menteri Kelautan dan Perikanan di kabinet Prabowo - Gibran? Presiden Prabowo Subianto menunjuk kembali Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KP).
-
Kenapa Prabowo ingin menambah kementerian? Kalau memang ingin melibatkan banyak orang menurut saya enggak masalah, justru semakin banyak semakin bagus kalau saya pribadi,' kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (6/5).
-
Kenapa Trenggono kembali menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan? Presiden Prabowo Subianto menunjuk kembali Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KP).
-
Dimana KKP membantu pengembangan korporasi nelayan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) memberikan fasilitasi pengembangan korporasi nelayan di Cilacap Jawa Tengah melalui dukungan gudang beku portable, kendaraan berpendingin, dan bimbingan teknis.
"Saya memang sudah lama berencana untuk berbicara terbuka, untuk kumpul sekaligus momen memperkenalkan penasihat menteri yang saya harap ke depan menjadi backbond kita untuk memberikan nasihat, masukan, supaya langkah kita membangun sektor kelautan dan perikanan tidak salah dalam melangkah. Komisi pemangku kepentingan juga menjadi ujung tombak dalam mengomunikasikan dengan stakeholder kelautan dan perikanan," kata Menteri Edhy dikutip keterangannya di Jakarta.
Dengan adanya penasihat menteri dan komisi pemangku kepentingan, Edhy berharap ke depan kebijakan yang dikeluarkan KKP adalah kebijakan yang didasarkan atas kajian-kajian ilmiah, kajian-kajian akademis serta berdasarkan budaya Nusantara.
"Bukan kebijakan atas balas dendam, karena kita punya dendam dengan seseorang sehingga kebijakan kita harus berlawanan," kata Menteri Edhy.
Detail Pejabat
Dari 22 pejabat yang diangkat secara resmi ini, 13 di antaranya menempati kursi penasihat menteri. Keputusan pengangkatan pejabat penasihat itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Nomor 1/Kepmen-KKP/2020 tentang Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan.
Sedangkan 9 pejabat lainnya menyandang kedudukan sebagai Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan. Pengangkatan para pejabat itu tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 2/Kepmen-KP/2020 tentang Komisi Pemangku Kepentingan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan.
Berikut nama-nama pejabat baru di lingkungan KKP
Penasihat Menteri:
1. Rokhmin Dahuri (koordinator/penasihat bidang daya saing SDM, inovasi teknologi, dan riset)2. Hasjim Djalal (anggota/penasihat bidang hukum laut dan diplomasi maritim)3. Hikmahanto Juwana (anggota penasihat bidang hukum internasional)4. Lukman Malanuang (anggota/penasihat bidang kebijakan publik)5. Martani Huseini (anggota/penasihat bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan)6. Nimmi Zulbainarni (anggota/penasihat bidang sosial ekonomi perikanan)7. Budi Priyanto (anggota penasihat bidang pembangunan dan pengembangan sumber daya kelautan)8. Jamaludin Jompa (anggota/penasihat bidang ekologi kelautan)9. Agus Soma (anggota/penasihat bidang kesejahteraan stakeholders kelautan dan perikanan)10. Laode M. Kamaluddin (anggota/penasihat bidang ekonomi maritim)11. Effendi Gazali (anggota/penasihat bidang komunikasi publik)12. Bakhtiar Aly (anggota/penasihat bidang komunikasi publik)13. Rina Saadah (anggota/penasihat bidang daya saing dan nilai tambah industri kelautan dan perikanan
Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan:
1. Muhammad Yusuf (pembina)2. Ali Mochtar Ngabalin (pembina)3. Yugi Prayatna (pembina)4. Effendi Gazali (ketua)5. Chalid Muhammad (Waketum Bidang Konservasi dan Keberlanjutan)6. Bayu Priyambodo (Waketum Bidang Riset dan Pengembangan)7. Agnes Marcellina Tjhin (Waketum Bidang Sinergi Dunia Usaha)8. Welnaldi (sekretaris)9. Bunga Kejora (wakil sekretaris).
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dari 44 kementerian/lembaga tersebut rencananya bakal ada 3 kementerian yang akan menangani langsung pangan di Tanah Air.
Baca SelengkapnyaJumlah komisi di DPR RI kemungkinan akan bertambah dari 11 menjadi 13 pada periode 2024-2029 ini.
Baca SelengkapnyaPuan mengatakan, kesepakatan penambahan komisi tersebut agar DPR dapat melaksanakan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dengan optimal.
Baca SelengkapnyaPemerintahan presiden terpilih, Prabowo Subianto, disebut-sebut akan berisikan 44 kementerian. Jauh lebih banyak dari jumlah kementerian pada pemerintahan sebel
Baca SelengkapnyaPresiden RI Prabowo Subianto melantik melantik 54 pejabat yang terdiri dari menteri dan kepala badan.
Baca SelengkapnyaSebanyak 12 pegawai resmi menduduki posisi baru usai dilantik di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (16/8).
Baca SelengkapnyaAdapun dalam RUU Kementerian Negara, jumlah menteri tidak lagi dibatasi di angka 34, melainkan menjadi tidak ada batasan sama sekali.
Baca SelengkapnyaPenambahan jumlah kementerian ini jadi hak prerogatif Prabowo saat memimpin negara.
Baca SelengkapnyaPresiden Prabowo Subianto melantik Ketua Mahkamah Agung Sunarto, Utusan Khusus Presiden, Penasihat Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden dan Kepala Badan.
Baca SelengkapnyaPrabowo dan Gibran dijadwalkan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober.
Baca SelengkapnyaKaesang yakin kabinet Prabowo akan melanjutkan dan menyempurnakan program dari pemerintah sebelumnya.
Baca SelengkapnyaRespons Jokowi soal Rencana Prabowo Tambah Jumlah Kementerian Jadi 40
Baca Selengkapnya