Ekonom Harap PSBB DKI Jakarta Terencana dengan Baik
Merdeka.com - Ekonom sekaligus Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah, meminta Pemprov DKI Jakarta lebih memperbaiki tata kelola kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara ketat sebelum diimplementasikan pada 14 September mendatang. Sehingga, manfaat PSBB efektif untuk memerangi penyebaran virus Corona layaknya lockdown di China.
"PSSB harus benar terencana dengan baik kita siapkan semua dari awal. Sudah tutup semua pintu masuk. Maka dampaknya terstruktur dan tiga bulan pandemi selesai persis China," tegas dia dalam diskusi virtual di Jakarta, Sabtu (12/9).
Menurutnya implementasi dua periode kebijakan PSBB sebelumnya di ibu kota dinilai tak membawa manfaat untuk menekan penyebaran virus Corona. Menyusul masih banyak pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh warga Jakarta.
-
Bagaimana BPIP ingin memperbaiki etika penyelenggara negara? Sebagai upaya konkret, BPIP menggarisbawahi pentingnya pembentukan Mahkamah Etika sebagai solusi yang diharapkan dapat sejalan dengan prinsip etika Kantian, dimana pejabat negara diharapkan bertindak dengan integritas dan keadilan yang tinggi.
-
Kenapa PBB di Jakarta dikorting? Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak.
-
Apa itu keringanan PBB di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kemudahan dan keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024.
-
Apa yang akan dilakukan Dishub Jakarta? Dishub DKI Jakarta bakal melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan LPS Monas Half Marathon yang digelar Minggu besok, 30 Juni 2024.
-
Kenapa Pemprov DKI ingin atur jam kerja? Langkah ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi kemacetan Jakarta.
-
Kenapa Pemprov DKI menetapkan syarat ketat untuk pendatang baru? Syaratnya, pendatang harus punya tempat tinggal layak, pekerjaan tetap. Syarat tambahannya adalah pendatang harus mempunyai keahlian tertentu agar tidak memicu masalah sosial baru seperti kemiskinan dan stunting.
"Yang sekarang kita sesalkan adalah PSBB pertama dan kedua jauh dari apa yang dibayangkan. Karena PSBB hanya sebutan saja. Banyak pelanggaran masyarakat atas ptotokol kesehatan," ujar dia.
Bahkan, sambung Piter, pelanggaran serupa juga kerap dilakukan oleh Pemerintah. "Dalam artian begini, selama PSBB pertama maupun transisi. Kita lihat pemerintah banyak yang tidak pakai masker," terangnya.
Imbasnya manfaat PSBB tidak mampu menghentikan penyebaran virus Corona jenis baru yang amat berbahaya bagi kesehatan manusia. "Karena dua-duanya (warga dan pemerintah) tidak siap kita lockdown. Maka akan sia-sia," tegasnya.
Maka dari itu, Pemprov DKI Jakarta diminta lebih merencanakan secara matang atas rencana pelaksanaan PSBB jilid ketiga ini. Termasuk meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat agar manfaat PSBB bisa lebih efektif.
Tak hanya itu, dalam implementasinya penegakan hukum juga harus lebih digalakkan. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan efek jera dan meningkat kesadaran warga ibu kota atas penerapan protokol kesehatan di masa kedaruratan kesehatan ini.
"Sehingga proses tracking kita, bagi yang terkena (Covid-19) dilakukan secara benar. Maka dampaknya akan efektif. Energi dan mental kita jangan sampai dihabiskan oleh buka tutup PSBB," imbuh dia.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, Jakarta menjadi provinsi penyumbang kasus tertinggi PHK.
Baca SelengkapnyaTeguh bilang, diperlukan sinergi lintas perangkat daerah untuk mengantisipasi banjir.
Baca Selengkapnya" untuk ASN Pemprov DKI Jakarta tanggal 21 Agustus sampai 21 Oktober ini langkah kita," kata Prasetio.
Baca SelengkapnyaKent meminta Pemprov DKI Jakarta lewat Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) untuk menjaga aset milik negara.
Baca SelengkapnyaKualitas udara di Jakarta masuk kategori tidak sehat pada Senin pagi
Baca SelengkapnyaHal itu terungkap saat audiensi KPU DKI Jakarta dengan BPBD DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaJakarta masih masuk kategori kota dengan tingkat polisi udara buruk pada Senin (21/8) pagi ini.
Baca SelengkapnyaSegala upaya dilakukan untuk menekan kemacetan Jakarta yang semakin hari kian parah.
Baca Selengkapnya“Nanti kita cek trennya seperti apa. Tapi memang kemarin pas bulan Mei 2023, melonjak jadi 216% dibandingkan bulan April 2023," kata Kadis Dukcapil DKI
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta bakal mengalokasikan anggaran untuk pembangunan tanggul laut
Baca SelengkapnyaLuhut memimpin rapat koordinasi permasalahan pencemaran udara di Jabodetabek.
Baca Selengkapnya