Ekonom nilai implementasi paket kebijakan bakal terkendala birokrasi
Merdeka.com - Ekonom Didik J. Rachbini menilai pemerintah tepat mengeluarkan paket kebijakan untuk mengatasi pelemahan ekonomi Indonesia saat ini. Namun, implementasi paket kebijakan ekonomi tersebut bakal terkendala birokrasi
"Implementasinya akan menghadapi birokrasi yang paling buruk di dunia. Gambarnya sudah sesuai dengan teori tinggal implementasinya," katanya dalam seminar bertema kemampuan pemenuhan target pembangunan APBN 2016, di Jakarta, Rabu (11/11).
Untuk mengatasi itu, menurut wakil ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, dibutuhkan ketegasan pemimpin.
-
Apa tren terbaru di kabinet Jokowi? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Dimana Jokowi akan bekerja di IKN? 'Kalau kantor presiden, Istana Presiden insyaallah sudah siap pada bulan Juli itu,' kata Basuki di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/3).
-
Apa kerugian negara akibat korupsi Bansos Jokowi? 'Kerugian sementara Rp125 milyar,' pungkasnya.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Apa yang diungkapkan Sri Mulyani tentang bukber Kabinet Jokowi? Sangat terbatas, tidak semua menteri hadir termasuk dari PDIP, PKB dan NasDem.
"Kuncinya terletak pada kepemimpinan. Kalau nggak ada kepemimpinan nggak akan tercapai."
Dalam kesempatan sama, Menteri Keuangan Bambang P.S Brojonegoro menenggarai terjadi tumpang tindih kebijakan pendidikan. Ini membuat pencapaian target di bidang tersebut tak maksimal.
"Kami harus cek dulu saya rasa ada overlapping, ada anggaran yang tidak perlu. Takutnya lagi ada pembagian kewenangan tidak jelas dan jadinya nggak kepegang," katanya.
Bambang mengungkapkan, desentralisasi membuat posisi kepala daerah menjadi penting. Untuk itu perlu sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun Indonesia.
"Seharusnya ada sinergi antara pemerintah dalam pendidikan," katanya. "Kesulitan kami, tidak punya kelebihan mengenai anggaran." (mdk/yud)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Di tengah ketidakpastian ini, kebijakan di Indonesia harus lebih cepat.
Baca SelengkapnyaSusunan kabinet Prabowo dinilai akan menyulitkan terwujudnya keinginan Prabowo seperti dalam pidatonya.
Baca SelengkapnyaPenambahan 44 kementerian ini berpotensi untuk mengancam pelaksanaan program prioritas.
Baca SelengkapnyaPrabowo menginginkan agar masalah ini dibenahi. Karena prosedur birokrasi kerap dilanggar.
Baca SelengkapnyaWapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca Selengkapnya"Tampak jelas betapa nilai pancasila dan etika di dalam berpolitik dan mentaati hukum itu terjadi degradasi yang amat sangat,"
Baca SelengkapnyaDPR menilai IKN tetap sulit menarik minat investor karena masalah utama bukan pada pergantian pejabatnya, tetapi dasar kebijakan yang keliru
Baca SelengkapnyaSudirman menilai skenario tersebut sebagai itikad buruk yang mengancam demokrasi.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi ingin birokrasi di indenesia cepat dan tak berbelit.
Baca SelengkapnyaMenurut Mahfud, Indonesia sudah terlalu banyak menteri di dalam suatu pemerintahan.
Baca SelengkapnyaPorsi kementerian yang dibentuk Prabowo terlalu gemuk jika dibandingkan dengan negara-negara di dunia.
Baca Selengkapnya