Follow
Ekonom nilai kebijakan pangan pemerintah belum berpihak pada petani
Merdeka.com - Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menilai kebijakan pangan pemerintah belum berpihak pada petani. Dia mendasarkan penilain itu pada persoalan penyediaan bibit dan pupuk subsidi untuk petani
"Kebijakan di sektor pangan selama ini hanya bersifat artifisial. Seolah-olah. pemerintah sudah mempunyai keberpihakan kepada petani," kata Enny saat diskusi kebijakan stablisasi pangan, Jakarta, Sabtu (16/4).
"Benar nggak sih pemerintah itu punya keberpihakan kepada petani? Kalau ujungnya tidak mengubah kesejahteraan petani," lanjutnya.
-
Apa fokus kebijakan pangan Jokowi? Kebijakan pangan dan pertanian pada era Jokowi secara umum sudah relatif bagus. Dari sisi produksi juga sudah dilakukan diversifikasi sumber, termasuk food estate dan pemberdayaan lahan rawa.
-
Bagaimana Jokowi menjaga pasokan pangan jangka pendek? Kalau fokusnya menjaga inflasi di sisi konsumen, maka impor adalah solusinya.
-
Di mana perubahan iklim mempengaruhi produksi pangan? Perubahan iklim dapat mengganggu produksi pangan, baik secara langsung melalui efek pada pertanian dan perikanan, maupun secara tidak langsung melalui dampak pada ekosistem dan sumber daya air.
-
Dari mana komoditas pertanian diekspor? Jelang dua hari peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 78, Wakil Presiden (Wapres) Ma’aruf Amin, melepas ekspor sejumlah komoditas pertanian senilai 2,294 Triliun dari Pelabuhan Tanjung Priok ke 37 Negara.
-
Kenapa swasembada pangan penting bagi Indonesia? 'Kita harus jamin kemampuan kita memberi makan rakyat kita sendiri,' ucap Prabowo kepada para pembantunya itu.
-
Apa yang Kemendag lepas ekspornya? Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Didi Sumedi melepas ekspor kosmetik dari Sidoarjo ke Malaysia senilai 7 juta Ringgit Malaysia (RM) atau lebih dari Rp20 miliar, pada Senin.
Selain artifisial, Enny juga menilai kebijakan pemerintah masih bersifat reaktif. Ini terlihat dari tindakan pemerintah mencegah komoditas pangan impor yang sudah berada di pelabuhan.
"Misalnya bagaimana mungkin barang yang sudah ada di pelabuhan di setop, disebut ilegal," katanya. "Bagaimana mungkin menteri pertanian mengurusi masalah distribusi."
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Situasi ini sudah berlangsung lama, terutama sejak kebijakan pemerintah yang tidak lagi mendukung sektor pertanian pascareformasi.
Baca SelengkapnyaAhli Patologi Sosial dari Universitas Indonesia, Ester Jusuf, mengungkapkan, kemiskinan di beberapa wilayah terlihat sengaja dipertahankan.
Baca Selengkapnya
Airlangga Hartarto menyentil Anies Baswedan soal program contract farming.
Baca Selengkapnya
Anies mengatakan food estate singkong di Kalimantan, adalah proyek gagal.
Baca Selengkapnya
Food Estate digarap oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pertanian hingga Kementerian Pertahanan (Kemhan).
Baca Selengkapnya
Hal tersebut disampaikan oleh Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Mangku Purnomo.
Baca Selengkapnya
Hal itu disampaikan Megawati ketika pidato dalam penutupan Rakernas V PDIP, di Ancol, Jakarta Utara
Baca Selengkapnya
Capres Anies Baswedan menjawab soal ketersediaan pangan di Indonesia. Anies berencana akan melakukan contract Farming, bukan food estate.
Baca Selengkapnya
Menurut Anies investasi tidak dibarengi dengan penyerapan tenaga kerja
Baca Selengkapnya
Hal itu disampaikan Prabowo menjawab pertanyaan saat menghadiri acara dialog Capres
Baca Selengkapnya
Hasto Kristiyanto mengkritik keras soal proyek lumbung pangan atau Food Estate yang berada di bawah Kementerian Pertanian dan Pertahanan.
Baca Selengkapnya
Dekan Universitas Brawijaya beberkan sederet kesalahpahaman terkait food estate.
Baca Selengkapnya