Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ekonom Nilai Pembentukan Kementerian Investasi Tak Lantas Selesaikan Masalah

Ekonom Nilai Pembentukan Kementerian Investasi Tak Lantas Selesaikan Masalah Investasi di Gedung BKPM. Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan susunan kabinet kerja jilid II periode 2019-2024 telah selesai dilakukan. Salah satu perubahan adalah adanya kementerian yang fokus menangani investasi.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah, mengaku tidak sependapat mengenai adanya Kementerian Investasi. Sebab, dia menilai sudah ada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mengurusi masalah investasi.

"Tapi kita tunggu saja bagaimana bentuk Kementerian Investasi ini semoga menteri ini sekaligus juga sebagai Kepala BKPM," katanya saat dihubungi merdeka.com, Kamis, (15/8).

Piter mengatakan, adanya Kementerian Investasi ini secara tujuan memang baik yakni mendorong investasi yang memang saat ini dibutuhkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Apalagi saat ini, pertumbuhan ekonomi nasional masih stagnan berada di kisaran 5 persen.

"Pertumbuhan ekonomi 5 persen kita butuh lebih dari 6 persen agar bisa keluar dari middle income trap sekaligus memanfaatkan bonus demografi," imbuh dia.

Kendati demikian, pembentukan Kementerian Investasi tidak secara otomatis menyelesaikan masalah yang ada. Sebab, persoalan yang menghambat investasi selama ini dinilai masih cukup banyak. "Dan terbukti BKPM bahkan Kemenko Perekonomian tidak bisa menuntaskannya," kata dia.

Untuk menghilangkan hambatan investasi, kata dia, diperlukan kemauan untuk intropeksi dan mengevaluasi segala kebijakan yang sudah berjalan selama ini. Menurut dia, pemerintah selama ini cenderung defensif dan tidak mau mengakui bahwa kebijakan yang sudah diambil belum optimal.

Oleh karena itu, Piter menyarankan agar posisi menteri ini dapat diisi dengan orang-orang yang tepat dan mau mendengarkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Sehingga mampu mengevaluasi secara menyeluruh apa-apa saja yang menghambat investasi.

"Siapapun bisa dan mampu mengisi posisi menteri investasi ini. Arogansi pejabat agar dihilangkan. Itu kunci sukses kementerian investasi nanti," jelas dia.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Respons Jokowi soal Rencana Prabowo Tambah Jumlah Kementerian Jadi 40
Respons Jokowi soal Rencana Prabowo Tambah Jumlah Kementerian Jadi 40

Respons Jokowi soal Rencana Prabowo Tambah Jumlah Kementerian Jadi 40

Baca Selengkapnya
Pastikan Tak Ada Tim Transisi dari Jokowi ke Prabowo, Bahlil: Ngapain?
Pastikan Tak Ada Tim Transisi dari Jokowi ke Prabowo, Bahlil: Ngapain?

Hasil real count sementara KPU, paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran unggul dibandingkan dua paslon lainnya.

Baca Selengkapnya
DPR Beberkan Masalah-Masalah IKN yang Bikin Sulit Tarik Minat Investor
DPR Beberkan Masalah-Masalah IKN yang Bikin Sulit Tarik Minat Investor

DPR menilai IKN tetap sulit menarik minat investor karena masalah utama bukan pada pergantian pejabatnya, tetapi dasar kebijakan yang keliru

Baca Selengkapnya
Isu Kabinet Prabowo Jadi 40 Menteri, JK Anggap Sangat Politis
Isu Kabinet Prabowo Jadi 40 Menteri, JK Anggap Sangat Politis

JK mengatakan, sebenarnya Indonesia pernah mempunyai 100 kabinet di era Soekarno.

Baca Selengkapnya
Wacana Jokowi Reshuffle Kabinet, PDIP Kurang Setuju Kecuali Menteri Berurusan Hukum
Wacana Jokowi Reshuffle Kabinet, PDIP Kurang Setuju Kecuali Menteri Berurusan Hukum

Wacana reshuffle kabinet muncul usai Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor.

Baca Selengkapnya
Anak Buah Teten Tak Setuju Kementerian Koperasi Dipecah, Ini Alasannya
Anak Buah Teten Tak Setuju Kementerian Koperasi Dipecah, Ini Alasannya

Model pengelolaan wirausaha di negara lain, seperti Korea Selatan, dapat dijadikan contoh.

Baca Selengkapnya
Dasco Soal RUU Kementerian Negara: Belum Dibahas Prabowo
Dasco Soal RUU Kementerian Negara: Belum Dibahas Prabowo

Bahkan, penambahan jumlah menteri juga belum dibahas oleh Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Nada Tinggi Menteri Bahlil Jawab Anies soal Proyek Strategis Nasional Titipan
VIDEO: Nada Tinggi Menteri Bahlil Jawab Anies soal Proyek Strategis Nasional Titipan

Calon Presiden Anies Baswedan menilai Proyek Strategis Nasional (PSN) rentan titipan kanan-kiri. Dengan tegas Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil membantah

Baca Selengkapnya
Aturan Baru Diteken Prabowo: Kemenkeu Tak Lagi di Bawah Kemenko Perekonomian, tapi Laporan Langsung ke Presiden
Aturan Baru Diteken Prabowo: Kemenkeu Tak Lagi di Bawah Kemenko Perekonomian, tapi Laporan Langsung ke Presiden

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Presiden Jokowi Jawab Isu Penambahan Kementerian di Kabinet Baru
VIDEO: Presiden Jokowi Jawab Isu Penambahan Kementerian di Kabinet Baru

Presiden Jokowi menegaskan, seharusnya isu tersebut ditanyakan langsung pada presiden terpilih

Baca Selengkapnya
Rencana Prabowo Tambah Kursi Kabinet Dikritik, Dianggap Tidak Berpengaruh
Rencana Prabowo Tambah Kursi Kabinet Dikritik, Dianggap Tidak Berpengaruh

Hal ini menanggapi kabar Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menambah nomenklatur kementerian menjadi 40.

Baca Selengkapnya
Menko Luhut Curhat Family Office Gagal Dibentuk, Terhenti di Salah Satu Kementerian
Menko Luhut Curhat Family Office Gagal Dibentuk, Terhenti di Salah Satu Kementerian

Luhut mengatakan, dalam mewujudkan suatu rencana selalu saja ada kendala, salah satunya koordinasi antar Kementerian Lembaga.

Baca Selengkapnya