Ekonom: Presiden Jokowi harus bedakan kepentingan negara dan bisnis
Merdeka.com - Kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan PM Malaysia Najib Razak saat penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PT Adiperkasa Cipta Lestari milik mantan Kepala BIN Hendropriyono dengan perusahaan pabrikan mobil asal Malaysia, Proton, menuai pro dan kontra. Terlebih sempat beredar kabar yang menyebutkan bahwa kerja sama ini cikal bakal proyek mobil nasional.
Pemerintah membantah soal kabar itu. Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan Menteri Perindustrian Saleh Husin kompak menyebut bahwa kerja sama itu murni bisnis dan pemerintah tidak ikut-ikutan dalam perjanjian itu.
Pengamat ekonomi Ryan Kiryanto ikut menanggapi polemik soal kerja sama dengan Proton dan kabar proyek mobil nasional. Dalam pandangannya, pro kontra muncul karena kehadiran pemerintah dalam perjanjian itu.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Siapa saja yang mendampingi Presiden Jokowi di forum bisnis? Tak hanya Mendag Zulkifli Hasan, ada juga sederet menteri lainnya yang ikut mendampingi Presiden dalam acara tersebut. Seperti Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Ad Interim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Erick Thohir; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar; Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Duta Besar RI untuk RRT Djauhari Oratmangun.
-
Siapa yang mendampingi Jokowi dalam pertemuan? Sementara, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi lebih dulu datang di istana Kepresidenan. Budi ikut mendampingi Jokowi dalam pertemuan bersama Satya.
-
Siapa yang Jokowi instruksikan untuk menggandeng pihak lain? Jokowi berharap ITDH menjadi tak hanya sekadar pusat uji sertifikasi perangkat teknologi. Tetapi, mesti menjadi pusat inovasi dan penelitian. Jokowi menginstruksikan Kominfo untuk menggandeng perguruan tinggi, perusahaan rintisan atau startup, serta UMKM dalam mendorong riset dan paten, serta mendukung pengembangan dan sertifikasi produk-produk lokal.
-
Bagaimana efek persatuan Jokowi dan Prabowo? “Efek persatuan mereka itu luar biasa, telah melahirkan kebijakan-kebijakan yang akan menjadi game changer, perubahan yang punya efek dahsyat pada perekonomian dan masyarakat secara umum,“ sambungnya.
-
Siapa saja yang mendampingi Jokowi? Jokowi tampak didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
"Siapapun pemerintah atau lembaga harus bisa memilah domain negara dan swasta," ujar Ryan di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (10/2).
Ryan tak memungkiri, kehadiran pemerintah dalam kerja sama swasta membuat penilaian menjadi abu-abu antara kepentingan negara dengan bisnis. "Kita para ekonom juga bingung itu urusan negara atau bisnis," ungkapnya.
Ryan berharap, ke depannya Pemerintahan Jokowi membedakan urusan negara atau hanya sekadar bisnis. "Tolonglah diberi garis batasannya yang jelas," tegas Ryan. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan swasta.
Baca SelengkapnyaKata Anies, pelayanan BUMN tidak serta merta menegasikan untuk mendapatkan keuntungan.
Baca SelengkapnyaSaat berbicara di depan para CEO, Presiden lantas meminta maaf kepada Menteri BUMN Erick Thohir
Baca SelengkapnyaRomo Magnis mengingatkan, bahwa Presiden adalah penguasa atas seluruh masyarakat. Karena itu, hal yang harus dituntut kepadanya adalah etika.
Baca SelengkapnyaPrabowo mengingatkan, bila sudah berbicara bangsa, harus mengutamakan kepentingan nasional yang vital.
Baca Selengkapnyameminta pemerintah memperhatikan pengusaha swasta agar tak kalah saing dengan perusahaan-perusahaan BUMN.
Baca SelengkapnyaHal itu dikatakan Anies saat menjadi pembicara di depan para pengusaha.
Baca Selengkapnyaokowi ingin agar rencana pembangunan jangka panjang hingga menengah baik di daerah dan pusat berjalan sinkron.
Baca SelengkapnyaDia tak mau stabilitas ekonomi terganggu hanya karena situasi tahun politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaMenteri berbisnis di lingkungan pemerintahan, sementara dia pembuat kebijakan, regulasi.
Baca SelengkapnyaPakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menyoroti penyataan Jokowi soal Presiden boleh kampanye dan memihak.
Baca SelengkapnyaPrabowo menegaskan, saat ini sudah era digital dan masyarakat mudah mengamati. Maka dari itu, jangan coba-coba mengambil uang negara.
Baca Selengkapnya