Ekonom Soal Industri Rokok: Pemerintah Korbankan Kesehatan Rakyat Demi Penerimaan
Merdeka.com - Kepala pusat ekonomi dan bisnis syariah Universitas Indonesia (UI), Abdillah Ahsan, menyebut negara seharusnya tidak mengejar penerimaan dari cukai rokok.Dia menegaskan, pemerintah harus dapat mengedepankan kepentingan kesehatan dibanding aspek ekonomi. Sebab, masyarakat yang sehat otomatis membuat perekonomian meningkat.
"Ekonomi Indonesia diserahkan kepada industri yang merusak kesehatan. Kita bisa saja mendapatkan cukai Rp 1.000 triliun dengan cara rokok tidak usah dikendalikan, harganya tetap murah. Itu bisa meningkat, tapi itu tidak etis ya meningkatkan penerimaan negara dengan cara meningkatkan penjualan rokok," kata dia dalam sebuah acara diskusi di Kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (9/3).
Saat ini, menurutnya, kesehatan masyarakat cenderung dikorbankan demi kepentingan ekonomi dan pertumbuhan industri rokok di Tanah Air yang kian subur. "Kesehatan masyarakat dikorbankan demi penerimaan negara dan demi pertumbuhan industri," ujarnya.
-
Bagaimana cukai rokok mempengaruhi industri? 'Ini kelihatannya sudah mulai jenuh. Ini kelihatan bahwa mungkin cukai ini akan menjadi pengendali dari industri hasil tembakau,' ujar Benny, Jakarta, Rabu (29/5).
-
Dimana cukai rokok menjadi pengendali industri? 'Ini kelihatannya sudah mulai jenuh. Ini kelihatan bahwa mungkin cukai ini akan menjadi pengendali dari industri hasil tembakau,' ujar Benny, Jakarta, Rabu (29/5).
-
Apa penyebab turunnya cukai rokok? Adapun penurunan penerimaan negara ini disebabkan oleh penurunan produksi sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) atau rokok putih, membuat pemesanan pita cukai lebih rendah.
-
Mengapa penerimaan cukai rokok turun? Adapun penurunan penerimaan negara ini disebabkan oleh penurunan produksi sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) atau rokok putih, membuat pemesanan pita cukai lebih rendah.
-
Apa saja dampak cukai terhadap kesehatan? Kebijakan ini diharapkan dapat membawa berbagai manfaat, khususnya di bidang kesehatan. Minuman berpemanis merupakan salah satu faktor risiko utama berbagai penyakit kronis seperti diabetes, obesitas, dan penyakit jantung.
-
Siapa yang mendorong kebijakan rokok? Lebih dari 100 pemangku kebijakan secara terbuka memihak industri rokok, dan sebagian di antaranya memiliki konflik kepentingan dengan industri tersebut,' jelas Manik.
Masyarakat yang sehat, lanjutnya, akan lebih produktif daripada masyarakat yang sering sakit. Selain itu, masyarakat yang sehat akan menghemat biaya dari sisi pengobatan serta mampu menjadi pondasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.
Dia juga berharap kedua kubu calon presiden Jokowi maupun Prabowo memasukkan pengendalian rokok ke dalam visi misi program kesehatan mereka. "Jadi ketika kita harus memilih masyarakat yang sehat atau industri yang jaya ya kita pasti pilih kesehatan yang utama. Cukai ini untuk mengurangi konsumsi rokok dan kita mohon seluruh warga berpihak untuk mengurangi konsumsi," tutupnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kenaikan tarif cukai rokok sangat berpengaruh pada keputusan seseorang untuk merokok, semakin mahal maka prevalensi perokok semakin bisa ditekan.
Baca SelengkapnyaPengeluaran rumah tangga untuk kesehatan akibat konsumsi rokok secara langsung dan tidak langsung sebesar sebesar Rp34,1 triliun.
Baca SelengkapnyaPengusaha menyoroti kinerja fungsi cukai yang tidak tercapai sebagai sumber penerimaan negara serta pengendalian konsumsi.
Baca Selengkapnya"Kami juga meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali terkait kenaikan tahunan cukai hasil tembakau."
Baca SelengkapnyaTembakau sebagai ekosistem yang memiliki jutaan nasib.
Baca SelengkapnyaDengan adanya pelarangan menjual rokok secara eceran maka pengeluaran masyarakat akan semakin besar untuk membeli rokok.
Baca SelengkapnyaDewan Pimpinan Daerah Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPD APTI) Jawa Barat, Nana Suryana dengan tegas menyatakan tak setuju terhadap kebijakan tersebut.
Baca SelengkapnyaPengaturan sepihak tersebut seakan hanya memandang pengaturan tembakau dari pertimbangan isu kesehatan semata.
Baca SelengkapnyaSejatinya Indonesia sendiri merupakan negara produsen tembakau, berbeda dengan negara lain sebagai konsumen tembakau yang memberlakukan kebijakan FCTC.
Baca SelengkapnyaPenerapan pasal tembakau pada RPP Kesehatan akan menyebabkan penurunan penerimaan perpajakan hingga Rp52,08 triliun.
Baca SelengkapnyaKondisi penurunan produksi ini juga berdampak terhadap realisasi penerimaan negara dari CHT.
Baca SelengkapnyaTarget dari Kemenkes di tahun 2030 penurunan jumlah perokok mencapai 5,4 persen di Indonesia.
Baca Selengkapnya