Ekonomi Indonesia Dinilai Andalkan Kebijakan Fiskal Selama Pandemi

Merdeka.com - Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan, selama pandemi dan krisis, perekonomian Indonesia bergantung pada bantuan fiskal.

Pada tahun 2020 tercatat hampir 30 persen APBN digunakan untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 695,2 triliun. Di tahun 2021, anggaran PEN naik menjadi Rp 744,77 triliun, sedangkan anggaran PEN tahun depan direncanakan Rp 321,2 triliun.

"Selama pandemi dan krisis, perekonomian Indonesia bergantung pada bantuan fiskal. Bahkan pada tahun 2020 sekitar hampir 30 persen dari APBN ini untuk PEN," kata Yose dalam Webinar Perpajakan di Era Digital: Menelaah UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Jakarta, Kamis (14/10).

Dia menjelaskan, alokasi dana PEN tersebut sangat membantu masyarakat untuk bertahan menghadapi krisis dan membantu proses pemulihan ekonomi nasional. Beberapa permasalahan juga bisa diminimalisir lewat berbagai kebijakan pemerintah dengan menggunakan dana PEN.

Kontribusi fiskal terbukti menahan laju tingkat kemiskinan hingga 10,19 persen. Yose menyebut, bila tanpa kebijakan fiskal berupa bantuan perlindungan sosial, tingkat kemiskinan bisa mencapai 12 persen.

"Tanpa bantuan sosial, tingkat kemiskinan bisa turun menjadi 12 persen. Jadi ini menolong setidaknya 5 juta orang dari jurang kemiskinan," kata Yose.

Begitu juga dengan tingkat pengangguran terbuka juga turun menjadi 1,1 juta orang. Kondisi ini dianggap lebih baik dalam kondisi terdampak pandemi.

Bantuan fiskal lainnya juga digunakan untuk sektor industri seperti restrukturisasi utang dan beberapa insentif yang diberikan pemerintah. Kebijakan diskon pajak untuk PPnBM dianggap sukses meningkatkan produksi sektor otomotif dan memberikan multiplier efek ke sektor-sektor terkait.

"Kontribusi kebijakan fiskal lebih ekspansif ini membantu signifikan dalam dampak sosial-ekonomi," tandasnya.