Bappenas: Ekonomi Indonesia Tetap Stabil di Tengah Gejolak Ekonomi Global

Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla diklaim mampu menurunkan tingkat kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran.

Tercatat, Jokowi berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 11,3 persen menjadi 9,4 persen. Sedangkan, tingkat ketimpangan sosial membaik dari semula di angka 0,406 menjadi 0,382, dan tingkat pengangguran terbuka 5,7 persen menjadi 5,0 persen.

"Pemerintahan Pak Jokowi dimulai akhir tahun 2014 di tengah-tengah kondisi global yang terus mengalami gejolak trend penurunan harga komoditas yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Namun seiring berjalannya waktu, sejumlah hasil nyata berhasil dicapai," kata Bambang di Jakarta, Kamis (17/10).

Dia menambahkan, mengenai fokus pembangunan di periode kedua Presiden Jokowi akan mendorong lebih peran investasi dan ekspor serta mengurangi ketergantungan pada komoditas. "Pengembangan industri berbasis manufaktur akan menjadi prioritas utama Presiden Jokowi pada tahun 2020 hingga 2024," katanya.

Pengamat ekonomi Hendri Saparini menilai, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sangat stabil dan solid di kisaran 5 persen selama lima tahun terakhir di mana beberapa negara besar seperti Tiongkok dan India mengalami penurun yang lebih dalam dari kisaran 8 persen menjadi 6 persen.

"Saya rasa ini sebuah apresiasi kepada Pemerintahan Presiden Joko Widodo, bahwa kondisi global yang sulit, namun pertumbuhan ekonomi tetap dijaga stabil dan kualitas pembangunan yang ditunjukkan dengan tingkat kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran terus membaik," ujar Hendri.

Sementara itu, pengamat ekonomi Bank Mandiri, Dendi Ramdani mengapresiasi penurunan tingkat kemiskinan ini berhasil dicapai oleh pemerintah pada saat ekonomi global sedang melambat.

"Penurunan kemiskinan ini menunjukkan kebijakan Pemerintah yang pro kesejahteraan rakyat berjalan efektif. Efektifitas ini ditunjukkan dengan peningkatan akses rakyat kepada kebutuhan dasar, seperti peningkatan akses air minum dari 59,22 persen di tahun 2015 menjadi 72,79 persen di tahun 2019, peningkatan sanitasi layak dari hanya 46,63 persen menjadi 74,34 persen sepanjang 2015-2019," ujar Dendi.