Ekonomi lampu kuning, DPR usul pemerintah bikin crisis centre
Merdeka.com - Kondisi terkini perekonomian nasional mendorong DPR mendesak pemerintah membentuk crisis center untuk mencegah perekonomian nasional semakin memburuk.
Menurut Ketua Komisi XI DPR Fadel Muhammad mengharapkan, pembentukan pusat penanganan krisis bisa segera direalisasikan. Disarankan, tim krisis ini digawangi Kementerian Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
"Menteri Keuangan (Bambang Brodjonegoro) telah mengatakan kepada DPR bahwa pihaknya bersama Menko Perekonomian (Darmin Nasution) dan Menteri PPN/Kepala Bappenas (Sofyan Djalil) akan membikin crisis center," katanya di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (25/8).
-
Apa yang DPR RI ingatkan ke BI? Puteri pun berharap BI bisa menambah dan memperluas lokasi penukaran uang supaya semakin mempermudah masyarakat untuk menjangkaunya.'Tahun ini memang sudah ada penambahan lokasi penukaran dibanding tahun sebelumnya yang masih berjumlah 5.066 titik. Karenanya, kami harap bisa terus diperluas. Terutama pada lokasi strategis yang menjadi pusat aktivitas masyarakat,' ujar Puteri.
-
DPR bantu apa buat inflasi? 'Hingga November kemarin, kita bisa lihat kondisi inflasi kita tetap rendah di kisaran 2,86 persen. Hal tersebut tentu berkat kinerja pemerintah yang mampu memastikan ketersediaan pasokan, dan menjamin kelancaran distribusi pangan. Termasuk senantiasa menjalin sinergi yang erat bersama Bank Indonesia selaku otoritas moneter,' ucap Puteri.
-
Bagaimana DPR RI harap BI edukasi soal uang? 'Meski rasionya turun, tapi justru uang palsu semakin mirip uang asli karena pembuatannya menggunakan alat-alat yang canggih. Untuk itu, kami ingatkan supaya bisa terus meningkatkan upaya edukasi terkait ciri-ciri keaslian uang Rupiah sebagai langkah preventif.'
-
Bagaimana Pejuang Rupiah melawan tekanan terhadap Rupiah? Dengan keyakinan dan kesabaran, mereka menangkal tekanan spekulatif terhadap Rupiah.
-
Mengapa BI mengembangkan Rupiah Digital? Selain menjadi mata uang yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal dalam ekosistem digital di masa depan, Rupiah Digital juga menjadi solusi yang memastikan Rupiah tetap menjadi satu-satunya mata uang yang sah di NKRI.
-
DPR ikut jaga apa di ekonomi? 'Kita patut bersyukur ekonomi Indonesia tetap tumbuh di kisaran 5 persen hingga Kuartal III-2023. Keberhasilan ini tentu tidak terlepas dari peran pemerintah yang senantiasa memperhatikan daya beli dan konsumsi masyarakat melalui berbagai skema bantuan sosial dan subsidi.'
Dia menegaskan, anggota DPR juga telah mendesak Bank Indonesia melakukan langkah-langkah strategis dalam kerangka menahan pelemahan rupiah terhadap dolar AS. Namun, kata dia, BI mengalami kesulitan menghadapi pemain di pasar valuta asing.
"Dari hari ke hari rupiah terus melemah dan sulit ditangani. Diharapkan pemerintah dan BI bisa menjaga kondisi fundamental ekonomi, agar rupiah bisa kembali menguat," terangnya.
Untuk memperbaiki kondisi ekonomi, DPR juga mendesak pemerintah mempercepat pencairan anggaran untuk mempercepat laju pergerakan ekonomi nasional. Dia juga menyarankan pemerintah serius menghilangkan hambatan-hambatan bagi investor untuk menanamkan modal di dalam negeri. Dengan demikian investasi semakin tinggi. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebab inflasi rendah tidak bisa diartikan sebagai terkendalinya harga kebutuhan pokok rakyat.
Baca SelengkapnyaDPR mencermati dinamika dan dampak dari konflik geopolitik
Baca SelengkapnyaNilai tukar rupiah terus menguat dalam dua hari terakhir
Baca SelengkapnyaDisertasinya berjudul ‘Telaah Kebijakan Publik atas Peran DPR Mengintegrasikan Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Postur APBN untuk Penanganan Pandemi Covid-19.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani dipanggil Kepala Negara di tengah kursi Rupiah yang anjlok hingga menyentuh level Rp16.420 per USD.
Baca SelengkapnyaSaid menyebut grafik transaksi kurs Indonesia dalam jangka panjang cenderung melemah.
Baca SelengkapnyaPertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan masih di atas 5 persen
Baca SelengkapnyaKusfiardi menekankan perlunya kebijakan fiskal yang hati-hati dan proaktif, termasuk dalam pengelolaan investasi infrastruktur yang strategis.
Baca SelengkapnyaPemerintah harus melakukan intervensi agar rupiah tidak semakin terpuruk.
Baca SelengkapnyaPuan memastikan kebijakan fiskal APBN Tahun Anggaran 2025 untuk menyediakan ruang fiskal bagi pemerintahan berikutnya.
Baca SelengkapnyaKondisi ini diperparah dengan langkah Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed yang diperkirakan akan kembali menahan suku bunga untuk memperkuat ekonomi AS.
Baca SelengkapnyaBanggar DPR RI meyakini pemerintah dapat menurunkan target nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (USD) pada RAPBN 2025.
Baca Selengkapnya