Follow
Ekonomi melemah, satu juta buruh berpotensi di-PHK
Merdeka.com - Perlambatan pertumbuhan ekonomi dalam negeri secara langsung berdampak pada pengusaha. Mereka kesulitan dan tidak bisa menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) jika perlambatan ini tidak segera diatasi.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Aditiya Warman mengakui, perlambatan ekonomi dalam negeri sebagai dampak gejolak ekonomi global. Namun, jika tidak segera ditindak, satu juta buruh berpotensi di PHK hingga akhir tahun ini.
"Diprediksi mendekati hingga satu juta pekerja buruh kehilangan pekerjaan," ujarnya di Kantornya, Jakarta, Kamis (1/10).
-
Bagaimana Kemnaker minta APINDO bantu perusahaan terapkan aturan ketenagakerjaan? Dalam rangka peningkatan fungsi pengawasan dan pembinaan, Kami meminta agar perusahaan yang tergabung dalam APINDO bersama Pengurus Daerah APINDO untuk selalu kerja sama dengan Mediator HI dan Pengawasan Ketenagakerjaan,“ kata Ida Fauziyah.
-
Kenapa Kemnaker minta APINDO bantu perusahaan terapkan aturan ketenagakerjaan? Dalam pertemuan tersebut, Ida Fauziyah meminta pengurus APINDO untuk bersinergi dengan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, dalam mengimplementasikan aturan-aturan ketenagakerjaan dan mewujudkan hubungan industrial yang harmonis.
-
Siapa yang meminta APINDO bantu perusahaan untuk terapkan aturan ketenagakerjaan? Dalam pertemuan tersebut, Ida Fauziyah meminta pengurus APINDO untuk bersinergi dengan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, dalam mengimplementasikan aturan-aturan ketenagakerjaan dan mewujudkan hubungan industrial yang harmonis.
-
Apa yang diminta Kemnaker dari APINDO? Dalam pertemuan tersebut, Ida Fauziyah meminta pengurus APINDO untuk bersinergi dengan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, dalam mengimplementasikan aturan-aturan ketenagakerjaan dan mewujudkan hubungan industrial yang harmonis.
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
-
Apa program yang diinisiasi APINDO? Ida Fauziyah juga mengapresiasi program Gerakan 1.000 Pengusaha Mengajar.
Dia menyarankan agar pemerintah melibatkan pengusaha dalam menentukan kebijakan selanjutnya. Tanpa adanya itu, maka mustahil Indonesia dapat keluar dari pelemahan ekonomi ini dalam waktu singkat.
"Tanpa ada sinergi rasanya sedang bertarung dalam satu ring dan pemerintah gak bisa berbuat apa-apa," terangnya.
Dia juga menyarankan agar pengusaha ataupun investor tidak berharap banyak kepada pemerintah. Masing-masing harus bisa menyelamatkan diri sendiri. Sebab saat ini harga bahan baku tengah naik yang berdampak kepada melonjaknya harga jual bahan.
"Hati-hati kemampuan produktivitas masing-masing pengusaha. Kenapa? Karena daya beli masyarakat menurun. Sebab harga naik, kenapa? Karena impor naik," tutup Aditiya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya pengangguran karena para pengusaha mengurangi pekerjanya, karena menurunnya pendapatan perusahaan.
Baca Selengkapnya
PHK yang terjadi sebagian besar dipicu oleh krisis di berbagai lini pada sektor manufaktur.
Baca Selengkapnya
Situasi ketenagakerjaan di Indonesia sedang menghadapi tantangan serius, dengan hampir 60 ribu pekerja yang di-PHK pada tahun 2024.
Baca Selengkapnya
Jumlah PHK di Jakarta pada Januari-Juni 2024 menembus 7.469 orang. Angka itu bertambah 6.786 orang atau 994% atau hampir 1.000% dibandingkan tahun lalu.
Baca Selengkapnya
Pengembangan investasinya akan dibedakan menjadi investasi di sektor padat karya dan sektor padat modal.
Baca Selengkapnya
Said menyebut dari catatan Kementerian Ketenagakerjaan secara kumulatif sejak Januari-Juni 2024, gelombang PHK telah menghantam 32.064 pekerja.
Baca Selengkapnya
Pelemahan daya beli masyarakat kelas menengah karena kebijakan struktural pemerintah.
Baca Selengkapnya
Shinta menyebut, Apindo akan mengikuti kenaikan UMP mengacu pada regulasi yang berlaku. Yakni, Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan.
Baca Selengkapnya
Angka pengangguran di Indonesia merupakan angka kedua tertinggi di negara-negara ASEAN.
Baca Selengkapnya
Airlangga menegaskan, saat ini pemerintah sedang mempersiapkan upaya untuk mengurus permasalahan di industri padat karya, termasuk Sritex.
Baca Selengkapnya
Shinta melihat regulasi ketenagakerjaan di Indoensia masih belum optimal.
Baca Selengkapnya
Dia menjelaskan dampak kenaikan PPN menjadi 12 persen dalam jangka menengah berpotensi untuk menurunkan daya beli masyarakat.
Baca Selengkapnya