Ekonomi meroket dibanggakan Jokowi tak dirasakan masyarakat

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo ( Jokowi) sering membanggakan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi salah satu terbaik di Asia. Pencapaian ini dinilai membanggakan karena dicapai di tengah ekonomi global masih mengalami perlambatan.

Namun demikian, meroketnya angka pertumbuhan ekonomi belum dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Salah satu buktinya adalah daya beli masyarakat yang menurun sehingga menurunkan belanja ritel.Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani menyebut bahwa hampir semua perusahaan ritel mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat pada Lebaran tahun ini. Penjualan berbagai produk, kata dia, jauh menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, ada beberapa hal yang salah dalam pertumbuhan ekonomi yang dibanggakan Jokowi. salah satunya adalah faktor penyokong pertumbuhan.

Menurut Enny, pertumbuhan ekonomi selama ini hanya disokong oleh sektor jasa yang memberi nilai tambah kecil untuk masyarakat. Masyarakat hanya bisa menikmati proses operasional sektor jasa ini.

"Kecil sekali yang menikmati, sedangkan penyerapan tenaga kerja di sektor ini kecil. Teknologi juga banyak gunakan asing dan tidak dinikmati perekonomian dalam negeri," kata Enny saat dihubungi merdeka.com di Jakarta, Jumat (21/7).

Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga diklaim didorong oleh industri manufaktur. Namun, faktanya industri tersebut juga hanya jasa dan tidak memberi nilai tambah. Misalnya, industri otomotif dan elektronik yang hanya melakukan perakitan di dalam negeri. Selain itu, bahan baku industri dalam negeri juga banyak yang diimpor.

"Jadi kontribusi enggak dinikmati. Secara makro memang ada pertumbuhan. Ada sektor jasa tumbuh, tapi itu tidak memberi dampak signifikan. Jadi tidak match antara indikator makro dan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Enny menyarankan agar pemerintahan Jokowi-JK bisa menciptakan nilai tambah karena Indonesia adalah negara kaya. Pemerintah bisa memanfaatkan potensi yang ada seperti perikanan, kelautan, sumber daya alam lainnya.

"Misalnya, industri menciptakan nilai tambah dari perikanan dan kelautan. Mestinya industri memberikan nilai tambah yang bisa dinikmati masyarakat."