Ekonomi tengah sulit, pemberian PMN besar untuk PLN ditentang DPR
Merdeka.com - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Iskandar D Syaichu, mempertanyakan alasan pemerintah mengajukan tambahan penyertaan modal negara (PMN) kepada PT PLN (Persero) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016. Sebab, saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum sepenuhnya stabil dan semestinya pemerintah melakukan penghematan besar-besaran.
"PMN waktu kita setujui beberapa bulan lalu dengan sekarang kan beda. Beda kondisi ekonomi. Apa pembenaran pemberian PMN pada APBNP 2016 di tengah kondisi ekonomi yang sulit? Apalagi saat ini tengah dilakukan penghematan di hampir seluruh K/L," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/6).
Senada dengan Iskandar, anggota Komisi VI DPR Sartono Hutomo menambahkan saat DPR mengesahkan pengajuan PMN yang lalu pertumbuhan ekonomi Indonesia masih diasumsikan sekitar 5,6 persen Sementara saat ini, pertumbuhan ekonomi hanya tumbuh di kisaran 5 persen.
-
Bagaimana Kemenhan RI mengelola kekayaan negara? Kemudian, fungsi pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenhan.
-
Dimana pembangunan IKN dilakukan saat ini? Pembangunan IKN saat ini tengah berlangsung di beberapa sektor. Misalnya saja layanan kesehatan 4 Rumah Sakit yaitu RS Abdiwaluyo, RS Mayapada, RS Hermina, dan RS Kementerian Kesehatan.
-
Kenapa kebutuhan uang Bank Indonesia meningkat? 'Jumlah tersebut meningkat 12,5 persen, jika dibandingkan dengan kebutuhan uang dalam periode yang sama menjelang nataru di akhir tahun 2022 sebesar Rp 2,4 triliun rupiah,' kata Erwin, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/12).
-
Dimana program KKP dengan anggaran tambahan akan dijalankan? Anggaran ini digunakan untuk operasionalisasi PIT dan PNBP pasca produksi di 100 lokasi, pengembangan Kalaju di 65 lokasi, serta bakti nelayan di 30 lokasi.
-
Bagaimana cara Kementerian ATR/BPN menyelamatkan aset negara? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset
-
Siapa saja yang termasuk Bank Pemerintah di Indonesia? Daftar bank BUMN di Indonesia antara lain adalah BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.
"PMN di 2015 sudah dibahas mendalam waktu itu, dan kami memberikan persetujuan dalam PMN itu. Karena untuk kemandirian energi, infrastruktur, pangan dan sebagainya. Tapi kan asumsi kita waktu itu pertumbuhan ekonomi 5,6 persen Sekarang ini meleset semua, karena pengaruh global juga," imbuh dia.
Menurutnya, pemerintah sedianya perlu mempertimbangkan besaran penyertaan modal untuk PLN sebesar Rp 13 triliun. Dirinya tidak menginginkan, karena PMN yang diajukan terlampau besar menyebabkan keuangan negara menjadi jebol.
"Dengan PMN ini bagaimana kondisi keuangan kita? Apa tidak ingin mengoreksi besaran PMN ini? Karena pasti di luar nanti tanya kenapa DPR dikit-dikit setuju. Kami mengingatkan tentang PMN ini, kami setuju percepatan, tapi kita harus empati juga dalam situasi sekarang ini. Di mana pak Menkeu juga paham betul," ungkapnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Keuangan PLN pernah diramal hampir ambruk. Salah satu penyebabnya adalah terjadinya kelebihan pasokan (supply) listrik di Pulau Jawa pada 2021 lalu.
Baca SelengkapnyaJazilul menyebut, Fraksi PKB menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menjalankan UU HPP secara baik dan bijaksana.
Baca SelengkapnyaKapoksi Komis VI Fraksi PKB ini pun menjelaskan ada beberapa kinerja PLN yang menjadi catatan
Baca SelengkapnyaPKB paham pemerintah butuh penguatan APBN, namun situasi ekonomi sekarang belum tepat.
Baca SelengkapnyaPenggunaan PLTS atap disinyalir bakan bikin PLN merugi.
Baca SelengkapnyaPelemahan daya beli masyarakat kelas menengah karena kebijakan struktural pemerintah.
Baca SelengkapnyaPer hari ini, aliran listrik di Jambi sudah pulih 100 persen sejak hari Rabu (05/6) sekitar pukul 23:50 WIB malam hari.
Baca SelengkapnyaPadahal, masyarakat masih terbebani kenaikan PPN dari 10 persen menjadi 11 persen pada April 2022 lalu.
Baca SelengkapnyaPLN akan memperbanyak tindakan preventif gangguan dengan mengerahkan seluruh personel
Baca SelengkapnyaFraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengkritik postur belanja negara era Prabowo Subianto yang disusun oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo
Baca SelengkapnyaPLN pernah menghadapi tantangan stok batubara yang kurang dari 5 Hari Operasi Pembangkit (HOP) pada Desember 2021 lalu.
Baca SelengkapnyaJuru Bicara DPP PDIP, Chico Hakim menegaskan, PDIP bukan inisiaor UU tersebut.
Baca Selengkapnya