Eks bos Bappenas akui Jokowi lebih serius soal pemindahan Ibu Kota

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK berencana memindahkan ibu kota Negara Indonesia. Salah satu daerah yang dinilai layak menggantikan Jakarta menurut pemerintah adalah Kalimantan.

Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Andrinof Chaniago membenarkan bahwa dalam pembicaraan beberapa waktu lalu sudah tegas disimpulkan bahwa pemindahan ibu kota akan ke Kalimantan, namun belum disebutkan nama kota atau lokasi tepatnya. Sebab, kata dia, terkait lokasi masih perlu kajian yang mendalam.

Selain luas wilayah, pulau Kalimantan dipilih sebagai ibu kota karena sumber energi di sana masih melimpah. Hal lain juga disebutkannya karena Kalimantan mendekati kawasan timur dan perbatasan serta aman dari bencana gempa.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga berencana membangun Kalimantan sebagai kota industri.

"Kalimantan harus kita bangun dengan kawasan-kawasan industri, kota-kota baru yang sekaligus juga menjadi kota yang benar-benar baru menjadikan kita sederajat dengan kota lain. Soalnya kita tidak punya kelas global," ucap Andrinof di UI, Depok, Kamis (10/8).

Adrinof menilai, saat ini Presiden Jokowi lebih serius soal pemindahan ibu kota dibanding dengan pemerintahan sebelumnya. Keseriusan itu terlihat dengan memerintahkan Menteri PPN/kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro melakukan kajian.

"Itu tanda serius karena sudah melangkah maju karena sudah tidak lagi membiarkan wacana-wacana yang muncul tenggelam, soal selanjutnya yang kita tentu menunggu soal kajian itu semua tergantung kepada soal kajian, keputusan pindahnya ke mana pindahnya," kata Adrinof.

Adrinof menambahkan, terkait anggaran dana yang besar soal pemindahan ibu kota itu harus dibandingkan dengan output dan outcome. Menurutnya, jika anggaran yang digunakan di tempat tertentu sebanding dengan output atau malah lebih besar, itu justru bagus.

"Besar kecilnya itu relatif jadi kalau mau dilihat apa arti investasi lihat lah manfaatnya apa yang akan dihasilkan. Anggaran yang besar itu kalau mau membangun kota pemerintahan yang baru itu tidak menjadi masalah karena membangun kota membutuhkan waktu kurang lebih 10 tahun artinya anggaran itu didistribusikan secara multi years," tutup dia.