Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ekspansi industri alat kesehatan, RNI terbitkan surat utang Rp 865 M

Ekspansi industri alat kesehatan, RNI terbitkan surat utang Rp 865 M RNI. ©2016 Merdeka.com

Merdeka.com - PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) berencana menerbitkan surat utang jangka menengah alias Medium Term Notes (MTN) sebesar Rp 865 miliar. MTN yang rencananya akan diterbitkan pada Semester I-2017 itu diperuntukan untuk membiayai modal kerja, penambahan kapasitas pabrik farmasi, serta ekspansi di sektor industri alat kesehatan.

Direktur Keuangan PT RNI, Yana Aditya mengatakan, MTN sebesar Rp 865 miliar tersebut akan diterbitkan oleh 2 perusahaan, yaitu MTN yang diterbitkan oleh PT RNI sebagai perusahaan induk sebesar Rp 665 miliar dan Anak Perusahaan RNI bidang Farmasi PT Phapros Tbk sebesar 200 miliar.

"Penerbitan surat utang di PT Phapros Tbk bertujuan untuk peningkatan skala bisnis perusahaan khususnya di bidang farmasi dan alkes," ujar Yana dalam keterangannya kepada merdeka.com di Jakarta, Rabu (18/1).

Orang lain juga bertanya?

Di samping untuk modal kerja, dana MTN PT RNI akan digunakan untuk ekspansi industri alat kesehatan seperti X-ray dan Oksigen Terapi. RNI menganggarkan belanja modal alias Capital Expenditure (capex) sebesar Rp 1,1 triliun di tahun 2017, meningkat 286 persen dibanding tahun 2016. Belanja modal tersebut dipergunakan untuk pengembangan lini bisnis agro industri baik on farm maupun off farm dan industri farmasi.

Sementara itu, MTN PT Phapros akan digunakan untuk membangun pabrik baru dan penambahan kapasitas pabrik Phapros, di Simongan, Semarang, Jawa Tengah. Pabrik Phapros yang lama mempunyai kapasitas produksi sebesar 2 miliar butir obat per tahun dengan utilisasi sudah di atas 80 persen akan ditingkatkan sehingga mendapatkan kapasitas maksimal.

Yana mengatakan, gencarnya RNI dalam pengembangan core bisnis farmasi dan alkes tidak terlepas dari upaya mendukung program pemerintah dalam percepatan pengembangan industri farmasi dan alkes dalam negeri sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 2016.

"Sebagai BUMN kami berharap mampu berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas farmasi dan alkes nasional yang saat ini masih dikuasai produk impor," ungkapnya.

Kondisi industri alkes dalam negeri belum menjadi tuan rumah dinegeri sendiri. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, 94 persen pasar alkes dalam negeri masih dikuasai produk import. Padahal, berdasarkan data Kementerian Kesehatan tahun 2015, nilai pasar industri alkes nasional mencapai Rp 12 triliun, namun tidak diimbangi oleh produktivitas alkes nasional, di mana hanya terdapat 6 persen izin edar alkes dalam negeri, selebihnya 94 persen dikuasai alkes impor.

Pada tahun 2016, penjualan Phapros mencapai sekitar Rp 810 miliar atau meningkat hingga 17 persen dibanding tahun 2015 yang sebesar Rp 691 miliar. Sedangkan, laba bersih tahun 2016 diprediksi mencapai Rp 100 miliar atau naik sebesar 59% dibanding tahun 2015 yang sebesar Rp 63 miliar. Realisasi pencapaian ini jauh melampaui RKAP perusahaan 2016.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Daftar 20 BUMN yang Dapat Suntikan Modal Tunai dan Non Tunai
Daftar 20 BUMN yang Dapat Suntikan Modal Tunai dan Non Tunai

Penyertaan modal negara ini akan melibatkan BPK untuk memastikan akuntabel kinerja BUMN.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Ajukan Penyertaan Modal Negara untuk 4 BUMN Senilai Rp6,1 Triliun
Sri Mulyani Ajukan Penyertaan Modal Negara untuk 4 BUMN Senilai Rp6,1 Triliun

Untuk Badan Bank Tanah dimohonkan Rp1 triliun ini akan digunakan untuk pemenuhan modal bank tanah sesuai dengan amanat pasal 43 ayat 1 PP 64 tahun 2021.

Baca Selengkapnya
Temuan BPK: Anak Usaha Indofarma Terjerat Pinjol Rp1,26 Miliar
Temuan BPK: Anak Usaha Indofarma Terjerat Pinjol Rp1,26 Miliar

kemudian indikasi kerugian di Indofarma Global Medika atas penempatan dan pencairan deposito beserta bunga senilai kurang lebih Rp35 miliar atas nama pribadi.

Baca Selengkapnya
Erick Thohir Minta PMN Rp13,6 Triliun di 2024, Bakal Diberikan kepada 7 Perusahaan BUMN
Erick Thohir Minta PMN Rp13,6 Triliun di 2024, Bakal Diberikan kepada 7 Perusahaan BUMN

Erick pun meminta usulan PMN Rp13,6 triliun ini ikut dibahas oleh Komisi VI DPR RI.

Baca Selengkapnya
Rieke PDIP Minta Rincian Data PMN BUMN 5 Tahun Terakhir, Sindir Utang Kereta Cepat
Rieke PDIP Minta Rincian Data PMN BUMN 5 Tahun Terakhir, Sindir Utang Kereta Cepat

Rieke mengatakan, total alokasi yang telah digelontorkan negara kepada BUMN sebesar Rp243 T

Baca Selengkapnya
Tak Dikasih Ampun, Erick Thohir Bakal Sikat Pengurus Indofarma yang Buat Perusahaan Merugi
Tak Dikasih Ampun, Erick Thohir Bakal Sikat Pengurus Indofarma yang Buat Perusahaan Merugi

Tiko mengatakan pihaknya tak akan pandang bulu dalam proses hukum tersebut. Termasuk jika ditemukan pengurus perusahaan yang bermasalah.

Baca Selengkapnya
Alasan Pemerintah Rajin Suntik Dana PNM kepada Perusahaan BUMN
Alasan Pemerintah Rajin Suntik Dana PNM kepada Perusahaan BUMN

Kemenkeu berencana memberikan dana suntikan PMN kepada tiga perusahaan pelat merah senilai Rp28,15 triliun.

Baca Selengkapnya
Indofarma Terjerat Utang Pinjol Rp1,26 Miliar, Katanya Bukan Untuk Perusahaan?
Indofarma Terjerat Utang Pinjol Rp1,26 Miliar, Katanya Bukan Untuk Perusahaan?

Ada indikasi pengeluaran dana dan pembebanan biaya tanpa dasar transaksi yang berindikasi kerugian Indofarma Global Medika sekitar Rp24 miliar.

Baca Selengkapnya
Bos Bio Farma Minta DPR Kabulkan Usulan BMN Rp 68 miliar
Bos Bio Farma Minta DPR Kabulkan Usulan BMN Rp 68 miliar

Pemanfaatan BMN ini digunakan untuk usaha yang lebih produktif.

Baca Selengkapnya
PT Biofarma Minta Suntikan Dana Segar Rp2,21 Triliun di Tahun 2025, Buat Apa?
PT Biofarma Minta Suntikan Dana Segar Rp2,21 Triliun di Tahun 2025, Buat Apa?

Biofarma mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk tahun 2025 sebesar Rp2,21 triliun.

Baca Selengkapnya
KAI Dapat Suntikan Modal Rp2 Triliun tapi DPR Minta Ini
KAI Dapat Suntikan Modal Rp2 Triliun tapi DPR Minta Ini

Pemerintah perlu menyampaikan roadmap perkeretaapian Indonesia tentang kebutuhan transportasi penduduk.

Baca Selengkapnya
Komisi VI DPR Setuju Pemberian PMN Rp44,2 Triliun untuk BUMN di 2025, Ini Daftar Perusahaan Penerimanya
Komisi VI DPR Setuju Pemberian PMN Rp44,2 Triliun untuk BUMN di 2025, Ini Daftar Perusahaan Penerimanya

Merespons persetujuan itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengamini setiap catatan yang diberikan anggota legislatif.

Baca Selengkapnya