Ekspansi industri alat kesehatan, RNI terbitkan surat utang Rp 865 M
Merdeka.com - PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) berencana menerbitkan surat utang jangka menengah alias Medium Term Notes (MTN) sebesar Rp 865 miliar. MTN yang rencananya akan diterbitkan pada Semester I-2017 itu diperuntukan untuk membiayai modal kerja, penambahan kapasitas pabrik farmasi, serta ekspansi di sektor industri alat kesehatan.
Direktur Keuangan PT RNI, Yana Aditya mengatakan, MTN sebesar Rp 865 miliar tersebut akan diterbitkan oleh 2 perusahaan, yaitu MTN yang diterbitkan oleh PT RNI sebagai perusahaan induk sebesar Rp 665 miliar dan Anak Perusahaan RNI bidang Farmasi PT Phapros Tbk sebesar 200 miliar.
"Penerbitan surat utang di PT Phapros Tbk bertujuan untuk peningkatan skala bisnis perusahaan khususnya di bidang farmasi dan alkes," ujar Yana dalam keterangannya kepada merdeka.com di Jakarta, Rabu (18/1).
-
Mengapa PNM membangun tabungan BRI untuk nasabah? Salah satu strateginya ialah dengan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat dan mengajak mereka untuk membuat rekening tabungan BRI.
-
Kapan Arief Mulyadi menjabat sebagai Direktur Utama PNM? Perlu diketahui. Arif Mulyadi menduduki kursi Direktur Utama PNM sejak 2018. Saat ini ia memimpin untuk periode kedua.
-
Kenapa BNI bermitra dengan Ringkas? Dalam kemitraan ini, BNI dan Ringkas berkolaborasi dalam program BNI Griya untuk memberikan solusi melalui kredit pemilikan rumah (KPR) yang fleksibel dan kompetitif kepada pelanggan Ringkas.
-
Siapa yang memimpin BNI dalam kerja sama ini? Dalam keterangannya, Direktur Retail Banking BNI Putrama Wahju Setyawan mengungkapkan, langkah ini merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh BNI dalam memperluas kerja sama bersama bank daerah, khususnya dalam rangka mempercepat proses digitalisasi transaksi perbankan sekaligus bentuk komitmen perseroan dalam menggunakan produk dalam negeri.
-
Siapa yang terlibat bantu PNM untuk nasabah? Diskusi ini dihadiri oleh Senior Housing Specialist Regional Asia Pacific World Bank, Dao Harrison, lalu Teknik Tata Bangunan & Perumahan Ahli Muda Subdirektorat Kepatuhan Inter Kementerian PUPR, Moammar Alzia Viqolbi dan Direktur Operasional, Digital, dan Teknologi Informasi PNM, Sunar Basuki.
-
Kenapa BP2MI bekerja sama dengan BNI? Penerbitan rekening taplus G to G untuk Pekerja Migran Indonesia ini memiliki beberapa keuntungan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Rhamdani mengapresiasi BNI karena telah bersedia bekerjasama dengan BP2MI dalam penerbitan rekening taplus G to G untuk para Pekerja Migran Indonesia.
Di samping untuk modal kerja, dana MTN PT RNI akan digunakan untuk ekspansi industri alat kesehatan seperti X-ray dan Oksigen Terapi. RNI menganggarkan belanja modal alias Capital Expenditure (capex) sebesar Rp 1,1 triliun di tahun 2017, meningkat 286 persen dibanding tahun 2016. Belanja modal tersebut dipergunakan untuk pengembangan lini bisnis agro industri baik on farm maupun off farm dan industri farmasi.
Sementara itu, MTN PT Phapros akan digunakan untuk membangun pabrik baru dan penambahan kapasitas pabrik Phapros, di Simongan, Semarang, Jawa Tengah. Pabrik Phapros yang lama mempunyai kapasitas produksi sebesar 2 miliar butir obat per tahun dengan utilisasi sudah di atas 80 persen akan ditingkatkan sehingga mendapatkan kapasitas maksimal.
Yana mengatakan, gencarnya RNI dalam pengembangan core bisnis farmasi dan alkes tidak terlepas dari upaya mendukung program pemerintah dalam percepatan pengembangan industri farmasi dan alkes dalam negeri sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 2016.
"Sebagai BUMN kami berharap mampu berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas farmasi dan alkes nasional yang saat ini masih dikuasai produk impor," ungkapnya.
Kondisi industri alkes dalam negeri belum menjadi tuan rumah dinegeri sendiri. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, 94 persen pasar alkes dalam negeri masih dikuasai produk import. Padahal, berdasarkan data Kementerian Kesehatan tahun 2015, nilai pasar industri alkes nasional mencapai Rp 12 triliun, namun tidak diimbangi oleh produktivitas alkes nasional, di mana hanya terdapat 6 persen izin edar alkes dalam negeri, selebihnya 94 persen dikuasai alkes impor.
Pada tahun 2016, penjualan Phapros mencapai sekitar Rp 810 miliar atau meningkat hingga 17 persen dibanding tahun 2015 yang sebesar Rp 691 miliar. Sedangkan, laba bersih tahun 2016 diprediksi mencapai Rp 100 miliar atau naik sebesar 59% dibanding tahun 2015 yang sebesar Rp 63 miliar. Realisasi pencapaian ini jauh melampaui RKAP perusahaan 2016.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penyertaan modal negara ini akan melibatkan BPK untuk memastikan akuntabel kinerja BUMN.
Baca SelengkapnyaUntuk Badan Bank Tanah dimohonkan Rp1 triliun ini akan digunakan untuk pemenuhan modal bank tanah sesuai dengan amanat pasal 43 ayat 1 PP 64 tahun 2021.
Baca Selengkapnyakemudian indikasi kerugian di Indofarma Global Medika atas penempatan dan pencairan deposito beserta bunga senilai kurang lebih Rp35 miliar atas nama pribadi.
Baca SelengkapnyaErick pun meminta usulan PMN Rp13,6 triliun ini ikut dibahas oleh Komisi VI DPR RI.
Baca SelengkapnyaRieke mengatakan, total alokasi yang telah digelontorkan negara kepada BUMN sebesar Rp243 T
Baca SelengkapnyaTiko mengatakan pihaknya tak akan pandang bulu dalam proses hukum tersebut. Termasuk jika ditemukan pengurus perusahaan yang bermasalah.
Baca SelengkapnyaKemenkeu berencana memberikan dana suntikan PMN kepada tiga perusahaan pelat merah senilai Rp28,15 triliun.
Baca SelengkapnyaAda indikasi pengeluaran dana dan pembebanan biaya tanpa dasar transaksi yang berindikasi kerugian Indofarma Global Medika sekitar Rp24 miliar.
Baca SelengkapnyaPemanfaatan BMN ini digunakan untuk usaha yang lebih produktif.
Baca SelengkapnyaBiofarma mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk tahun 2025 sebesar Rp2,21 triliun.
Baca SelengkapnyaPemerintah perlu menyampaikan roadmap perkeretaapian Indonesia tentang kebutuhan transportasi penduduk.
Baca SelengkapnyaMerespons persetujuan itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengamini setiap catatan yang diberikan anggota legislatif.
Baca Selengkapnya