Ekspor CPO lesu, target pungutan kelapa sawit hanya Rp 11 T di 2018

Merdeka.com - Ketua Dewan Pengawas ‎Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Rusman Heriawan, mengatakan dana pungutan kelapa sawit ditargetkan mencapai Rp 11 triliun di 2018, menurun dari realisasi di 2017 yang mencapai Rp 14,3 triliun. Menurutnya, hal ini dikarenakan semakin menurunnya porsi ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) saat ini.

"Tidak semua yang diekspor itu ada pungutannya. Porsi ekspor CPO kan semakin kecil. Jadi jangan dianggap volume itu linear dengan dana pungutan, karena kalau CPO menciut yang banyak downstreamnya rata-rata USD 20-30 per ton ya makin kecil," kata Rusman dalam Pekan Riset Sawit Indonesia 2018 di Bandung, Selasa (13/2).

Dengan demikian, BPDPKS mengalokasikan dana untuk penelitian kelapa sawit mencapai Rp 40 miliar, naik dari alokasi di tahun sebelumnya sebesar Rp 37,3 miliar. Diharapkan, riset tersebut dapat diimplementasikan untuk pengembangan industri sawit dari hulu ke hilir.

Dia menambahkan, selama ini inovasi yang dimiliki industri kelapa sawit masih minim, sehingga riset sangat diperlukan untuk menciptakan inovasi dan kreativitas sesuai dengan mandat penyaluran dana BPDP Kelapa Sawit yang tertuang dalam PP no. 61 tahun 2015.

"Evalusi kami itu riset memberi manfaat maksimal tidak. Jangan sampai banyakin buku tapi tidak bermanfaat di lapangan baik hulu maupun hilir itu intinya. Jadi bukan seberapa besar dananya tetapi seberapa besar manfaatnya," imbuhnya.

Direktur Utama ‎BPDP Kelapa Sawit Dono Boestami mengatakan, pihaknya akan membuka peluang untuk melakukan kerja sama riset dengan lembaga penelitian dunia.‎ Hal ini dilakukan untuk menjadikan penelitian kelapa sawit Indonesia menjadi berskala internasional, sehingga diyakini mampu mendongkrak industri kelapa sawit Indonesia.

"Kami terus menjajaki kemungkinan untuk bekerja sama dengan berbagai lembaga penelitian dan universitas terpandang di dunia. Hal itu dilakukan untuk memberikan nilai tambah bagi kegiatan riset sektor sawit Indonesia," jelas Dono.