Empat peran dan kewajiban pemerintah dalam pemenuhan pangan RI

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Herman Khaeron menjelaskan ada 4 peranan dan kewajiban pemerintah dalam pemenuhan pangan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan pokok-pokok pemikiran dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang ketahanan pangan.

Pertama, suatu kewajiban bagi pemerintah dalam mengelola stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

"Jadi mau di mana pun orangnya, mau di mana pun beras dikirim, harganya harus stabil. Itu yang diinginkan UU nomor 18 tahun 2012 tentang ketahanan pangan," kata Herman dalam FGD Evaluasi Pelaksanaan Pangan di Kantor Perum Bulog, Jakarta, Jumat (22/9).

Kedua, mengelola distribusi pangan pokok. Dia menambahkan, pemerintah wajib mendistribusikan pangan pokok dari daerah produsen ke daerah konsumen. Untuk itu, dia mengapresiasi peran Perum Bulog yang bertugas mendistribusikan pangan ke seluruh Indonesia.

"Kalau tidak ada Bulog siapa yang distribusikan? Pedagang? Harganya pasti mahal. Kalau tidak ada Bulog maka harga di Puncak Jaya pasti bisa sampai Rp 30.000. Jadi mengelola distribusi tidak gampang," imbuhnya.

Ketiga, mengelola cadangan pokok. Salah satu bukti pengelolaan yang telah dilakukan pemerintah adalah dengan melebarkan tupoksi Bulog. Sehingga, Bulog tidak hanya mengurusi beras, namun juga beberapa pangan lainnya. Keempat, mewujudkan pangan yang bergizi bagi masyarakat.

"Ini lah kenapa saya sering mengkritisi pergantian rastra terhadap BPNT. Karena keempat persoalan ini tidak bisa digantikan oleh kartu. Ini harus berwujud. Harus menjadi strategi pengelolaan pangan yang berwujud. Tidak bisa dalam bentuk kartu. Kartu kredit saja macet. Lalu siapa yang mendistribusikannya?" pungkasnya.