Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Enam proyek prioritas Jokowi dapat jaminan

Enam proyek prioritas Jokowi dapat jaminan Jokowi. ©2014 merdeka.com/fikri faqih

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo baru saja menyaksikan penandatanganan kontrak sejumlah proyek strategis yang jadi prioritas nasional di Istana Negara, Jakarta, Kamis (9/6/2016).

Proyek-proyek strategis nasional tersebut ditandatangani oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, pihak perusahaan dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).

Direktur Utama PT PII, Sinthya Roesliy mengatakan, jaminan yang diberikan terhadap enam proyek prioritas ini sebagai bentuk dorongan pemerintah mempercepat program pembangunan infrastruktur nasional.

Sinthya menyebutkan, jaminan yang diberikan pada enam proyek KPBU (Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha) ini untuk menghindarkan investor swasta dari berbagai risiko, mulai saat melakukan pembangunan, risiko politik yang berpotensi menunda pengerjaan proyek tersebut.

Dengan pemberian jaminan kepada proyek infrastruktur yang masuk dalam proyek KPBU menjadi titik kembali peran negara dalam penyediaan infrastruktur dasar secara nasional. Ketersediaan infrastruktur yang memadai, berkualitas, dan dalam waktu yang tepat merupakan persyaratan bagi pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Hampir enam tahun sejak PII berdiri telah melakukan berbagai upaya dan telah sangat siap untuk menjalankan mandat sebagai pelaksana tunggal penyedia penjaminan pemerintah," kata Sinthya di Jakarta, Kamis (9/6).

"Dengan penjaminan pemerintah melalui PT PII, kepastian pendanaan proyek dari partisipasi swasta dapat lebih meningkat sehingga Pemerintah dapat mewujudkan penyediaan infrastruktur yang tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah yang terbatas," tambahnya.

Sebagai informasi, Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang 2x1.000 megawatt (MW) dengan nilai investasi sekitar USD 4 milyar (Rp 52 triliun) mendapatkan kucuran dana dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC) dan beberapa sindikasi perbankan komersial internasional kepada PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) selaku Badan Usaha. Dengan tercapainya Financial Close ini megaproyek PLTU ini dapat segera melanjutkan pembangunan untuk mencapai target penyelesaian.

Di saat bersamaan, dilakukan pula penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol antara Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU-PeRa dengan Badan Usaha pemenang lelang, Perjanjian Penjaminan antara Badan Usaha dan PT PII serta Perjanjian Regres antara PT PII dan Menteri PUPR selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), yang meliputi 3 (tiga) ruas jalan tol yaitu Manado-Bitung, Balikpapan-Samarinda dan Pandaan-Malang.

Ruas Tol Manado-Bitung terbentang sepanjang 39 km, Balikpapan-Samarinda 99 km, Pandaan-Malang 38 km, Serpong-Balaraja 30 km, dan Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung 185 km,dengan total nilai proyek sekitar Rp. 49 triliun.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Karena Hal Ini, Enam Perusahaan Properti dan Pendidikan Siap Investasi di IKN
Karena Hal Ini, Enam Perusahaan Properti dan Pendidikan Siap Investasi di IKN

Dinamika minat investasi pada IKN meningkat, apalagi pemerintah menjamin risiko demand pada tahap awal.

Baca Selengkapnya
PT PII Berikan Penjaminan hingga Rp534 Triliun untuk Proyek Infrastruktur, Mayoritas untuk Jalan Tol di Jawa
PT PII Berikan Penjaminan hingga Rp534 Triliun untuk Proyek Infrastruktur, Mayoritas untuk Jalan Tol di Jawa

PT PII berikan jaminan proyek infrastruktur jalan tol di Jawa hingga Rp534 triliun.

Baca Selengkapnya
Jokowi Senang Banyak Investor Swasta Masuk IKN
Jokowi Senang Banyak Investor Swasta Masuk IKN

Menurutnya, optimisme swasta berperan untuk menggerakan ekonomi nasional.

Baca Selengkapnya
PT PII Jamin 52 Proyek Infrastruktur BUMN Senilai Rp503 Triliun, Ini Rinciannya
PT PII Jamin 52 Proyek Infrastruktur BUMN Senilai Rp503 Triliun, Ini Rinciannya

Andre menyatakan bahwa proyek yang dijamin mulai dari sektor ketenagalistrikan, air minum.

Baca Selengkapnya
Jokowi Titip Pesan Agar Bangun Infrastruktur Jangan Asal Jadi
Jokowi Titip Pesan Agar Bangun Infrastruktur Jangan Asal Jadi

Jokowi mengetahui praktik banting harga demi dapat proyek infrastruktur.

Baca Selengkapnya
PT PII Jamin 47 Proyek Infrastruktur Senilai Rp474 Triliun, Ini Daftarnya
PT PII Jamin 47 Proyek Infrastruktur Senilai Rp474 Triliun, Ini Daftarnya

Sebanyak 19 di antaranya merupakan PSN dengan nilai investasi mencapai Rp268 triliun.

Baca Selengkapnya
Perintah Jokowi ke Pengusahah Properti: Jangan Bangun Rumah di Wilayah Banjir
Perintah Jokowi ke Pengusahah Properti: Jangan Bangun Rumah di Wilayah Banjir

Kepala Negara tak ingin masyarakat tinggal di perumahan yang sumurnya kering dan areanya terkena banjir.

Baca Selengkapnya
Orang Berobat Tidak Dipungut Biaya, Jokowi: Kita Bersyukur Ada KIS
Orang Berobat Tidak Dipungut Biaya, Jokowi: Kita Bersyukur Ada KIS

Jokowi memastikan JKN-KIS dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk semua jenis penyakit

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Lahan di IKN Siap untuk Investasi: Kita Dikejar-kejar Investor
Jokowi Minta Lahan di IKN Siap untuk Investasi: Kita Dikejar-kejar Investor

Pemerintah terus berupaya meningkatkan investasi di IKN Nusantara.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Gapensi Tidak Asal Bangun Infrastruktur, Tapi Harus Ada Manfaat Jangka Panjang
Jokowi Minta Gapensi Tidak Asal Bangun Infrastruktur, Tapi Harus Ada Manfaat Jangka Panjang

Jokowi menyebut, sejak awal pemerintahannya, ia memang berfokus pada pembangunan infrastruktur.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Jelaskan APBN Jadi Jaminan Proyek Kereta Cepat: Cara Pembiayaan Kreatif
Pemerintah Jelaskan APBN Jadi Jaminan Proyek Kereta Cepat: Cara Pembiayaan Kreatif

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta masyarakat tidak khawatir APBN jadi jaminan untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Pemda Tak Banyak Program: APBN APBD Jangan Diecer-Ecer ke Dinas
Jokowi Minta Pemda Tak Banyak Program: APBN APBD Jangan Diecer-Ecer ke Dinas

Jokowi meminta pemerintah pusat dan daerah tidak membuat banyak program.

Baca Selengkapnya