Follow
Era bebas pajak berakhir di Saudi seperti rekomendasi IMF
Merdeka.com - Pemerintah Arab saudi menyepakati penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk tertentu di negaranya. Hal ini sejalan dengan rekomendasi International Monetary Fund (IMF) kepada negara Teluk untuk menyelamatkan ekonomi mereka di tengah merosotnya harga minyak dunia. Pemerintah akhirnya menerapkan retribusi 5 persen untuk barang tertentu.
Penduduk Saudi selama ini menikmati hidup bebas pajak dan selalu disubsidi oleh pemerintah. Namun, semenjak harga minyak jatuh sejak pertengahan 2014 lalu, Pemerintah Saudi mulai kewalahan dan telah memotong anggaran serta mencari sumber pendapatan baru selain minyak.
Arab Saudi adalah eksportir minyak terbesar dunia dan ekonomi terbesar di kawasan Arab. Rendahnya harga minyak membuat negara harus menghentikan sementara proyek pembangunan, memotong gaji menteri dan pembekuan penerimaan PNS. Hal ini dilakukan untuk mengatasi defisit anggaran tahun lalu yang mencapai USD 97 miliar.
-
Kenapa Arab Saudi melakukan embargo minyak? Ini adalah balasan bagi AS yang selama perang Yom Kippur terus menerus mengirimkan senjata ke Israel untuk melawan negara-negara Arab.
-
Apa yang terjadi di Arab Saudi? Baru-baru ini dunia dihebohkan dengan fenomena salju yang turun di tengah padang pasir di wilayah Al-Jaws di Arab Saudi.
-
Siapa yang memimpin Arab Saudi saat embargo minyak terjadi? Embargo minyak dilakukan oleh Pemimpin Arab Saudi, Raja Faisal bin Abdulaziz Al Saud pada negara-negara pendukung Israel.
-
Apa kelemahan Arab Saudi? 'Oleh karena itu, mereka sering kesulitan saat berhadapan dengan tim yang memiliki kecepatan tinggi, yang bermain dengan strategi menunggu dan mengandalkan serangan balik, seperti yang diperlihatkan oleh Thailand,' tambahnya.
-
Apa yang ditemukan di Arab Saudi? Komisi Kerajaan AlUla (RCU) Arab Saudi mengumumkan penemuan menakjubkan saat tim arkeologi di situs Qurh di Kegubernuran AlUla menemukan kapak tangan zaman Paleolitik yang diperkirakan berusia lebih dari 200.000 tahun.
Saudi telah memperluas investasi untuk meningkatkan pendapatan non-minyak lainnya. Kerajaan bahkan telah membuat kebijakan diversifikasi ekonomi untuk menyeimbangkan anggaran di 2020 nanti.
"Sebuah dekrit kerajaan telah disiapkan untuk pajak pertambahan nilai," kata pejabat Saudi.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Sejumlah departemen di Kerajaan Arab Saudi harus ikat pinggang demi poryek-proyek ambisius.
Baca Selengkapnya
Terkini, brent telah diperdagangkan pada kisaran USD95 per barel.
Baca Selengkapnya
Anak Buah Sri Mulyani tersebut meyakini kenaikan harga minyak mentah dunia bersifat sementara.
Baca Selengkapnya
Tren kenaikan harga minyak dunia timbulkan kekhawatiran bakal turut berdampak terhadap harga BBM di Tanah Air.
Baca Selengkapnya
Terdapat penurunan nilai penerimaan pajak hingga April 2024.
Baca Selengkapnya
Alokasi APBN untuk subsidi BBM memang sangat memberatkan jika harga minyak dunia tembus di kisaran USD 90 per barel.
Baca Selengkapnya
Ini sumber-sumber kekayaan Iran hingga bisa serang Israel menggunakan 300 rudal dan drone.
Baca Selengkapnya
Insentif harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk 7 sektor industri membuat penerimaan negara turut berkurang hingga Rp15,6 triliun.
Baca Selengkapnya
Arifin mengatakan bahwa sebelum Juni 2024 akan dilakukan pembahasan mengenai perpres tersebut.
Baca Selengkapnya
Masalah utama di bidang migas yang dihadapi adalah produksi minyak yang saat ini masih sangat rendah.
Baca Selengkapnya
Alasan pemberian subsidi BBM karena harga jual BBM terutama minyak tanah, berada di bawah biaya produksinya.
Baca Selengkapnya
Pajak penghasilan (PPh) non migas terkontraksi sebesar 5,41 persen dengan realisasi sebesar Rp443,72 triliun, sekitar 41,73 persen dari target.
Baca Selengkapnya