Era Jokowi, Bansos diterima lewat kartu dengan saldo Rp 110.000
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) secara non-tunai. Keluarga penerima manfaat nantinya akan diberi kartu merah putih dengan saldo Rp 110.000.
Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Choesni menjelaskan, saldo tersebut nantinya bisa ditukar beras sejahtera (rastra), gula dan lain sebagainya. Nominal Rp 110.000 dipilih karena hampir setara dengan 15 Kg beras.
"Sebetulnya ini bantuan subsidi rastra. Subsidi membeli beras Rp 110.000 per bulan, itu hampir 15 kilogram beras, nambahin sedikit," katanya saat edukasi agen penyalur Bansos di Makassar, Selasa (21/2).
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Kenapa Bansos diberikan? Tujuan dari program ini adalah untuk membantu meringankan beban ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan.
-
Apa itu Bansos PKH? Berbagai jenis bantuan sosial, seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Program Keluarga Harapan (PKH), akan tetap dilanjutkan.
-
Apa kerugian negara akibat korupsi Bansos Jokowi? 'Kerugian sementara Rp125 milyar,' pungkasnya.
-
Bagaimana cara pemerintah bagikan bansos? Menko PMK juga menyarankan Kemensos memberikan pembinaan untuk korban judi online yang mengalami gangguan psikososial.
Penyaluran Bansos melalui kartu akan diresmikan Jokowi akhir bulan ini dan diimplementasikan di 44 kota. Beberapa kabupaten dan kota lain akan menyusul di tahun berikutnya.
"Kita pastikan berjalan dengan baik dan tidak kecemburuan sama yang belum. Kita ada langkah mitigasi," katanya.
Pemerintah katanya telah menyiapkan dana Rp 1,6 triliun untuk 10 bulan pertama. Bantuan non-tunai akan diterima oleh 1,4 keluarga penerima manfaat.
Menurut Choesni, kartu yang diterima keluarga penerima atau Kartu Indonesia Sejahtera bisa dicairkan di agen yang telah ditunjuk pemerintah. Pencairan harus ditukar dengan kebutuhan pokok dan tidak boleh disalahgunakan.
"Sementara ini kartu merah putih ini belum bisa digunakan salam Kartu Indonesia Pintar. Pak Presiden minta masih dipisah KIP," tutupnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi menggelontorkan bansos baru berupa beras 10 kilogram dan BLT dengan anggaran sebesar Rp11,2 triliun. Kebijakan ini lantas menuai polemik.
Baca SelengkapnyaPembagian bansos jelang pencoblosan Pilpres 2024 menuai polemik. Bagi-bagi bansos dianggap sebagai cara untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi perintahkan Bapanas stok beras kemasan 5 kg di ritel modern tersedia.
Baca SelengkapnyaPresiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaJokowi membagikan BLT El Nino kepada sejumlah penerima manfaat di Kantor Pos Genteng Banyuwangi.
Baca SelengkapnyaPenyerahan bantuan beras dilakukan di halaman Gudang Bulog Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (18/1).
Baca SelengkapnyaBantuan tersebut sebagai upaya menghadapi kenaikan harga beras.
Baca SelengkapnyaProgram bansos pangan berupa beras ini sudah dijalankan pemerintahan Jokowi sejak tahun 2023 lalu.
Baca SelengkapnyaDirektur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan pemerintah masih memiliki utang kepada sebesar Rp2,6 triliun yang belum dibayar sejak 2020.
Baca SelengkapnyaPenghentian penyaluran bansos beras dilakukan untuk menghindari politisasi terhadap program pemerintah.
Baca SelengkapnyaDengan jangkauan yang luas, Erick menyampaikan Pos Indonesia memiliki kemampuan dalam menyalurkan bantuan ke seluruh penjuru negeri.
Baca SelengkapnyaErick mempertanyakan apa yang salah dari penyaluran bansos dan BLT.
Baca Selengkapnya