Erick Thohir: Belum Ada di Sejarah RI Pemerintah Dorong Beli Produk Dalam Negeri

Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengatakan bahwa pemerintah terus mendorong program belanja produk dalam negeri yang dilakukan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan BUMN. Adapun, realisasi program belanja dalam negeri mencapai Rp584 Triliun per November 2022.

Menurut Erick, belum ada dalam sejarah Indonesia bahwa pemerintah mendorong pembelian produk dalam negeri sebanyak ini.

"Belum pernah ada dalam sejarah Republik Indonesia pemerintah mendorong pengadaan (belanja dalam negeri) pusat dan daerah. Itu harus dipastikan terjadi, bahkan di dampingi oleh Kejaksaan dan Kepolisian," kata Erick dalam acara pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) di Lampung, Kamis (1/12).

Selain mendorong belanja produk dalam negeri, pemerintah juga meningkatkan anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi Rp460 triliun bukan berita bohong atau hoaks. Adapun, nilai bantuan KUR untuk tahun ini mencapai Rp373 triliun.

"Tahun depan pemerintah akan menaikkan lagi yang namanya kredit usaha rakyat (KUR), kurang lebih (Rp460 triliun) ini fakta bukan hoaks," kata Erick

Erick mengatakan, skema bunga dalam program KUR telah diatur sedemikian rupa agar terjangkau bagi pelaku UMKM. Besaran bunga akan dikenakan mulai dari 3 persen hingga 6 persen tergantung nilai pinjaman yang diberikan.

Erick mengatakan, sejumlah program terobosan tersebut bukti nyata dari keberpihakan pemerintah terhadap pengembangan bisnis sektor UMKM. Mengingat, UMKM merupakan kontribusi UMKM terhadap PDB maupun penyerapan tenang kerja nasional.

"Kita menyadari, fondasi daripada ekonomi ada 65,4 juta UMKM. Dan UMKM merupakan 97 persen pembukaan lapangan pekerjaan kita. Itu fakta," ucap Erick.

Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri

Pemerintah mencatat komitmen belanja produk dalam negeri yang dilakukan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan BUMN mencapai Rp994,46 triliun hingga November 2022.

Angka ini belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar Rp1.002 triliun. Anggaran Rp994,46 triliun tersebut dibelanjakan untuk 2,18 juta produk di e-katalog.

"Per November 2022, komitmen belanja PDN oleh K/L/PD dan BUMN telah mencapai lebih dari Rp994,46 triliun dengan realisasi mencapai angka Rp584,59 triliun," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Monitoring dan Evaluasi, Jakarta, Selasa (29/11).

Sementara itu, realisasi belanja produk dalam negeri pemerintah pusat baru mencapai Rp343,29 triliun. Padahal targetnya tahun ini sebesar Rp400 triliun.

"Ini membuktikan keberpihakan pemerintah terhadap produsen dalam negeri. Akan tetapi, diperlukan akselerasi realisasi belanja PDN oleh pemerintah pusat dan daerah yang baru mencapai Rp343,29 triliun," kata Luhut.

Luhut menyebut peralihan belanja produk impor mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika belanja negara Rp400 triliun untuk produk dalam negeri, maka bisa berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi hingga 1,7 persen dan menyerap tenaga kerja hingga 2 juta orang.

"Berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), peralihan belanja impor ke belanja PDN senilai Rp400 triliun saja dapat memberi dampak ekonomi di kisaran 1,6 persen hingga 1,7 persen dengan serapan 2 juta tenaga kerja," tuturnya.