Erick Thohir Diminta Usut Tuntas Dugaan Oknum Rampok di BUMN

Merdeka.com - Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Herry Gunawan mendesak Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengusut tuntas dugaan keberadaan oknum rampok di perusahaan negara. Sebab, kata Herry, keberadaan oknum rampok tersebut membuat perusahaan negara sulit berkembang.

"Akibatnya jadi beban negara, antara lain melalui penyertaan modal negara yang setiap tahun dianggarkan. Dan dampaknya, beban utang pemerintah makin besar. Karena itu, perlu ditindaklanjuti dengan audit, kemudian dilaporkan," ujarnya kepada Merdeka.com, Jumat (8/10).

Menurut dia, bukan perkara sulit bagi Erick Thohir untuk mengusut kasus tersebut. Mengingat, mekanisme praktik korupsi kerap dilakukan dengan kerja sama secara kolektif.

"Ada tali-temali. Gak sulit ngeceknya, tinggal bandingkan antara perencanaan dengan realisasi. Pasti ketemu masalahnya, baik dari sisi tata kelola maupun penggelembungan harga," tegasnya.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, saat ini proses ‘bersih-bersih’ di tubuh Krakatau Steel masih terus berjalan. Saat ini, proses tersebut sedang dijalankan jajaran direksi baru dari perusahaan.

"Masih progres lah, yang pasti kita lihat teman-teman dari Krakatau Steel juga sedang lakukan pembersihan juga, makanya kemarin sudah (mencatatkan) untung," katanya saat berbincang dengan wartawan, Selasa (5/10).

Lebih lanjut, dia mengakui adanya oknum yang masih berkeliaran di tubuh BUMN. Kendati begitu, Arya belum memberikan informasi perusahaan pelat merah mana saja yang selanjutnya menjadi target bersih-bersih tersebut.

"Cukup besar (merugikan), memang kita marah juga itu, nanti lah disampaikan, ada itu rampok itu," katanya saat berbincang dengan wartawan, Selasa (5/10).

"Ada beberapa yang memang kacau (kondisi perusahaannya)," kata Arya.Pernyataan menteri BUMN layak diapresiasi, mau membuka persoalan dugaan korupsi ke publik. Karena itu, perlu ditindaklanjuti dengan audit, kemudian dilaporkan. Ini kalau sungguh-sungguh. Tapi kalau cuma gimmick, ya akan hilang ditelan angin.

Yang diungkap kan kasus krakatau steel yang bernilai triliunan, sehingga membuat perusahaan itu hampir tutup karena terlilit utang. Jadi perlu dituntaskan ke meja hukum, karena itu aset negara.

Selain itu, korupsi termasuk di bumn, pasti kerja kolektif. Ada tali-temali. Gak sulit ngeceknya: tinggal bandingkan antara perencanaan dengan realisasi. Pasti ketemu masalahnya, baik dari sisi tata kalola maupun penggelembungan harga.

Kasus penggarongan ini yang membuat bumn sulit berkembang. Akibatnya jadi beban negara, antara lain melalui penyertaan modal negara yang setiap tahun dianggarkan. Dan dampaknya, beban utang pemerintah makin besar. Di situ ada kontribusi bumn yang kinerjanya buruk.