Erick Thohir: Jadi Pejabat Publik Harus Siap Menerima Fitnah

Merdeka.com - Menteri BUMN, Erick Thohir menyebut bahwa menjadi pejabat publik harus siap menerima fitnah. Kata dia, fitnah ini harus dibuktikan, tidak bisa menuduh sembarangan tanpa data, termasuk terkait dugaan bisnis tes PCR yang menyeret namanya belum lama ini.

"Pejabat publik punya risiko bahwa dia harus menerima fitnah. Nah, tetapi tentu fitnah ini kan harus dibuktikan tidak bisa menuduh sembarangan tanpa data, tapi itu risiko, tapi apakah gara-gara itu kita berhenti," kata Menteri Erick dalam wawancara eksklusif, Minggu (14/11).

Fitnah tersebut bukan hal baru yang dia rasakan. Sebelumnya dia bersama pihak terkait diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo untuk membawa 260 juta vaksin dari China dan 100 juta vaksin dari negeri lain. Namun, dia dituduh mengantongi keuntungan soal impor vaksin hingga Rp2,6 triliun.

"Saya tertuduh bahwa Erick Thohir dengan keluarga ada keuntungan vaksin Rp2,6 triliun, sebelum PCR sudah dituduh. Gimana caranya untuk vaksin, orang itu transaksi langsung dari Biofarma ke perusahaan Sinovac tidak ada perantara, untungnya di mana," tegasnya.

Erick menegaskan, bahwa di Kementeriannya selalu transparan dalam memberikan laporan harta kekayaan kepada KPK, bahkan seluruh direksi dan komisaris turut melaporkan dengan jelas. Termasuk Perusahaan holding atau anak perusahaan BUMN wajib lapor kekayaan ke KPK.

"KPK mengundang Kementerian BUMN sebagai salah satu Kementerian yang transparan dalam memberikan laporan harta kekayaan bukan saya saja, seluruh direksi komisaris, bahkan saya tekankan yang tadinya hanya holdingnya, sekarang anak cucu harus melaporkan harta kekayaan, kita transparan,” ujarnya.

Menteri Erick pun menekankan, memang pada konteks covid-19 itu banyak risiko yang harus diambil oleh pejabat publik. Dia menegaskan tanpa ada niat sedikitpun untuk memperkaya diri sendiri di tengah pandemi.

'Tanpa ada niat sedikitpun untuk pikiran memperkaya diri sendiri, lillahi ta'ala dan saya rasa bapak presiden memimpin dengan baik para menteri yang terlibat juga banyak yang bekerja 24 jam dan nawaitu nya jelas, kita pelayanan kesehatan, pelayanan masyarakat pada saat itu dan hari ini harus terus dijalankan, karena perang melawan covid-19 ini belum selesai," pungkasnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com