Erick Thohir Sebut Banyak Direksi BUMN Tak Mengerti Laporan Keuangan

Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, banyak direksi BUMN tidak mengerti mengenai laporan keuangan. Padahal laporan keuangan merupakan sesuatu yang harus dipahami agar tidak terjadi manipulasi.

"Banyak direksi BUMN tidak mengerti laporan keuangan. Ini nanti ada kita training-training," ujarnya di Jakarta, Senin (13/4).

Untuk itu, ke depan pihaknya juga akan menyaring akuntan publik yang menjadi auditor laporan keuangan BUMN. Sehingga, seluruh laporan keuangan tertata dengan baik sesuai dengan fakta di lapangan.

"Jadi ke depan kita punya yang namanya e-sistem. Semua lembaga auditor nanti terbuka. Jadi perusahaan-perusahaan yang tadi e-procurement tapi untuk auditors. Di situ kita akan lihat. Kalau kelihatan utang mulai jatuh tempo, tidak bisa terbayar itu nanti kelihatan di situ," paparnya.

Dia menambahkan, Kementerian BUMN juga akan menerapkan sistem rekrutmen direksi dan komisaris yang transparan. Tidak hanya itu, lembaga hukum yang berkaitan dengan BUMN akan direview setiap tahun.

"Termasuk lembaga hukum di situ terbuka siapa partnernya. Bahkan setiap tahun kita review. Yang bodong-bodong jangan dijadikan partner. Yang namanya perekrutan dalam direksi komisaris kita ingin terbuka. Kita ini mau eranya terbuka," tandasnya.

Cuma 10 Persen BUMN Bisa Berdiri Tegap

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, hanya 10 persen BUMN yang mampu berdiri tegak sisanya tidak siap dari sisi kualitas kerja. Untuk itu, Kementerian BUMN akan melakukan sejumlah konsolidasi.

"Kita sudah pelajari selama 7 bulan ini dengan pakar-pakar independen. Kenyataannya sangat menyedihkan 68 persen perusahaan di BUMN siap bahkan dianjurkan untuk bisa konsolidasi. Hanya 10 persen bisa berdiri tegak yang lainnya tidak siap," ujarnya di Jakarta, Senin (13/4).

Dia mengatakan, dalam rangka mendorong kinerja perusahaan yang semakin baik, pihaknya akan melakukan perapihan tenaga kerja Sumber Daya Manusia (SDM). Selama ini mayoritas karyawan banyak digaji untuk datang ke kantor tanpa memberikan kontribusi bagi kemajuan perusahaan.

"Saya sedang mengusulkan perubahan ke depan. Bahwa ke depan kita tidak mau juga terima hanya anggaran APBN terus-menerus. Yang mengakibatkan tadi kinerja kita tidak bisa didata dengan baik. Semua yang hadir hanya sebatas terima gaji. Namun kita tidak punya challenging mengenai bagaimana memberikan terbaik," jelasnya.

Dia menambahkan, ke depan pihaknya juga tidak mau BUMN hanya mengandalkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) untuk menopang bisnis. Sebab, seharusnya BUMN yang memberikan kontribusi bagi negara dalam bentuk deviden.