Eropa Disebut Mulai Lirik Indonesia Sebagai Lokasi Tujuan Investasi

Merdeka.com - Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia mengatakan, negara-negara Eropa mulai menjadikan Indonesia sebagai tujuan investasi. Pada semester I-2021, Belanda dan Swiss masuk ke dalam 10 investor besar di Indonesia.

"Jadi Eropa sekarang mulai menjadikan Indonesia sebagai tujuan investasi yang alternatif dan masuk dalam prioritas mereka," kata Bahlil dalam Webinar Optimisme Pemulihan Ekonomi 2022, Jakarta, Rabu (29/9).

Pada kuartal I-2021, Swiss masuk lima besar negara dengan investasi tertinggi di Indonesia. Nilai investasinya mencapai USD 470 juta. Sedangkan Belanda di kuartal II-2021 menempati urutan keempat dengan nilai investasi USD 1,3 miliar.

Persaingan penanaman modal di Indonesia juga terjadi antara China, Jepang dan Korea Selatan. Tiga negara ini, kata Menteri Bahlil terlihat saling memperebutkan Indonesia sebagai lokasi investasinya.

"Menariknya lagi, Korea Selatan nilai investasinya melampaui cepat sekali, seperti ada persaingan sengit antara China, Korea Selatan dan Jepang," katanya.

Sampai semester I-2022, nilai investasi Korea Selatan sebesar USD 1,1 miliar dan Jepang Sebesar USD 1 miliar. Sementara itu Hongkong, RRT sebesar USD 2,3 miliar dan RRT sebesar USD 1,7 miliar.

Singapura Tetap Investor Terbesar

Meski begitu Singapura tetap menjadi negara sumber investasi terbesar di Indonesia dengan nilai USD 4,7 miliar. Bahkan mengalahkan investasi Amerika Serikat yang hanya sekitar USD 800 juta.

Tidak berbeda jauh dengan nilai investasi Malaysia sekitar USD 700 juta. Sedangkan posisi buncit berasal dari Thailand dengan nilai investasi sekitar USD 300 juta.

Dari berbagai data tersebut, Menteri Bahlil menegaskan, Indonesia tidak pernah membeda-bedakan negara-negara yang akan berinvestasi di Indonesia. Maka dia membantah bila ada anggapan Indonesia memberikan perlakukan khusus kepada salah satu negara yang akan berinvestasi di dalam negeri.

"Jadi keliru kalau ada anggapan kita fokus ke negara tertentu. Enggak ada, Indonesia tidak bisa diatur, justru kita harus jadi negara penengah. Jadi tidak ada perlakuan khusus," kata dia mengakhiri.