ESDM Alokasikan Sekitar Rp 2,51 Triliun Bangun Infrastruktur Rakyat di 2019
Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ego Syahrial mengatakan, Komisi VII DPR RI menetapkan pagu anggaran Kementerian ESDM 2019 sebesar Rp 4,99 triliun, lebih rendah 1,58 triliun dibanding anggaran 2018.
"Pagu Rp 4,99 triliun turun dibanding 2018," kata Ego, saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, Jakarta, Rabu (16/1).
Menurut Ego, meski anggaran untuk Kementerian ESDM mengalami penurunan, tetapi anggaran terbesar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang dapat dirasakan langsung oleh rakyat yaitu 50,5 persen, belanja aparatur 28,7 persen belanja publik non fisik 20,8 persen.
-
Bagaimana Kementerian ESDM menetapkan potensi penyimpanan karbon nasional? Sebagai informasi, Kementerian ESDM baru saja menerbitkan angka Potensi Penyimpanan Karbon Nasional Tahun 2024 sebesar 572 miliar ton CO2 pada saline aquifer, dan 4,85 miliar ton CO2 pada depleted oil and gas reservoir.
-
Kenapa DPR menilai pengembalian kerugian negara dari kasus korupsi masih kecil? Selama ini, kata dia, penanganan kasus korupsi terlalu mengedepankan hukum pidana sebagai alat penyelesaiannya.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Apa yang dilakukan Kementerian ESDM untuk mendukung teknologi CCS? 'Pak Menteri ESDM sudah menetapkan keputusan bahwa biaya CCS dapat masuk dalam cost recover,' ujar Noor.
-
Bagaimana cara kemenko perekonomian capai visi Indonesia emas? Oleh karena itu, pendekatan pembangunan perlu diubah dari reformatif menjadi transformatif yang setidaknya mencakup pembangunan infrastruktur baik soft maupun hard, sumber daya manusia, riset, inovasi, reformasi regulasi, tata kelola data dan pengamanannya serta peningkatan investasi dan sumber pembiayaan.
-
Mengapa realisasi perlinsos Kemensos tahun 2023 rendah? 'Ini yang menjelaskan pada saat kami menjelaskan kenaikan 2 bulan pada bansos Kemensos mencapai cukup tinggi adalah akibat baseline 2023 dari bansos Kemensos pada bulan Januari—Februari yang memang waktu itu rendah akibat masih adanya penataan kembali kerja sama antara Kemensos dan perbankan,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
"Meski anggaran turun kami mengalokasikan 50,5 persen untuk infrastruktur rakyat," tutur Ego.
Infrastruktur yang dibangun pada 2019 di antaranya, jaringan gas bumi untuk rumah tangga 78.216 sambungan rumah tangga senilai Rp 852 miliar, pembagian alat pengubah konsumsi bahan bakar nelayan dari Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) pada kapal nelayan sebanyak 14.305 paket senilai Rp 119,4 miliar.
Penyediaan bor air tanah dangkal untuk tanggap darurt 20 titik senilai Rp 2,9 miliar, pemboran air bersih di daerah sulit air 750 titik senilai Rp 430 miliar. Pembagian Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) sebanyak 96.481 unit senilai Rp 315 miliar.
Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat di wilayah terdepan, terluar dan terpencil (3T) sebanyak Rp 10 triliun senilai Rp 118,7 miliar.
Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pada RAPBN 2025, pagu anggaran Kementerian BUMN ditetapkan sebesar Rp277 miliar. Angka ini lebih rendah dari pagu anggaran 2024 sebesar Rp284,36 miliar.
Baca SelengkapnyaTambahan anggaran tersebut digunakan untuk mencapai target setoran dividen yang diminta pemerintah sebesar Rp90 triliun di 2025.
Baca SelengkapnyaAnggaran Perlinsos tidak hanya dikelola oleh Kementerian Sosial.
Baca SelengkapnyaAnggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dibagi dua dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
Baca SelengkapnyaErick Thohir merasa persetujuan anggaran tahun depan sebagai bagian dari cobaan.
Baca SelengkapnyaKementerian ESDM mencatat, realisasi subsidi listrik di 2023 mencapai Rp64,02 triliun.
Baca SelengkapnyaPemerintah target mencapai bauran EBT 23 persen di 2025.
Baca SelengkapnyaJumlah tersebut mengalami perubahan Rp1.150.000.000.000 dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
Baca SelengkapnyaBelaja Pemerintah pusat periode Januari hingga Agustus 2023 terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.
Baca SelengkapnyaUntuk subsidi dan kompensasi energi disiapkan pagu sebesar Rp394,3 triliun, tumbuh 17,8 persen dari pagu 2024 yang sebesar Rp334,8 triliun
Baca SelengkapnyaDalam 3 tahun, APBN yang dialokasikan untuk pembangunan IKN tercatat mengalami kenaikan yang signifikan.
Baca SelengkapnyaKalau dihitung, jumlah tersebut masih jauh dari target 50.000 unit.
Baca Selengkapnya