Follow
ESDM bakal cabut izin usaha tambang nakal
Merdeka.com - Menteri ESDM, Sudirman Said mengancam akan mencabut izin usaha perusahaan pertambangan yang masih bermasalah. Pencabutan izin ini sebagai upaya pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi di sektor pertambangan.
"Kalau tidak ada syarat-syarat yang dipenuhi pasti dicabut, saya kira pada waktunya memang harus ada deadline untuk mencabut itu," ujar Sudirman saat menyambangi KPK, Jakarta, Selasa (24/5).
Dia beralasan pencabutan izin usaha pertambangan yang bermasalah lantaran Indonesia perlu memperbaiki struktur industri. Menurut dia, izin perusahaan pertambangan yang bermasalah hanya merugikan negara.
-
Apa yang dilakukan pengelola tambang? “Kami berharap kepada pihak DR selaku DPO tolong kooperatif dan bekerja sama serta bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, sehingga terjadi peristiwa yang menyebabkan para korban tidak ditemukan hingga kini.“
-
Pertamina tekan emisi dengan cara apa? Upaya yang dilakukan untuk pencegahan efek rumah kaca atau GHG antara lain; pemanfaatan biofuel untuk kapal-kapal PIS di mana 50% kapal yang dioperasikan sudah memanfaatkan Bio Fuel, pengoperasian kapal-kapal berteknologi dual fuel seperti Very Large Gas Carrier (VLGC) yang lebih ramah lingkungan, instalasi peralatan energy saving device di kapal-kapal, pemasangan solar panel, efisiensi operasional, serta upaya lainnya yang sesuai dan memenuhi sertifikasi Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI) dan Carbon Intensity Indicator (CII).
-
Apa aset yang disita dari tambang ilegal? Dalam perkara ini, penyidik menyita aset berharga milik tersangka senilai Rp13 miliar. Di antaranya tiga unit rumah di Muara Enim dan Palembang, lima unit mobil, dan sepeda motor.
-
Bagaimana Pertamina menurunkan emisi karbon? Langkah tersebut menurut Nicke, sudah sesuai dari aspek lingkungan karena dapat menurunkan karbon emisi dan juga dapat menurunkan impor gasoline.
-
Mengapa tambang emas tersebut belum berizin? Berdasarkan investigasi terhadap Karipto selaku Kepala Dusun 2, Desa Pancurendang, Kecamatan Ajibarang, Banyumas, diketahui bahwa area itu belum berizin meski telah beroperasi sejak tahun 2014.
-
Kenapa Anies ingin berantas tambang ilegal? Sementara itu, Anies Baswedan mengatakan ada yang harus diprioritaskan yaitu memberantas tambang ilegal karena bisa merugikan masyarakat bahkan Indonesia.
"Indonesia membutuhkan struktur industri yang sehat," tegas dia.
Sudirman menjelaskan keterlibatan KPK sendiri untuk mengawasi proses perbaikan izin para pengusaha pertambangan. Nantinya, dari pihak Kementerian ESDM sendiri sudah memberikan target bagi para perusahaan dalam memperbaiki proses perizinan.
Koordinasi ini juga dilakukan bersama para Gubernur dan Bupati dimana perusahaan beroperasi. Baik Gubernur dan Bupati memberikan hasil kajian sebagai bahan pertimbangan Kementerian ESDM terkait izin perusahaan.
"Apapun kita tunggu laporan dari para Gubernur dan Bupati, sesudah itu, tentu setelah laporan terkumpul, kita akan menentukan sikap ke depan," jelas dia.
Dia menargetkan awal 2017 segala perizinan harus sudah diselesaikan oleh perusahaan pertambangan.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Profesi polisi hingga jaksa dinilai mampu memberantas mafia dalam pengelolaan izin usaha pertambangan.
Baca Selengkapnya
Usul ini dilontarkan karena Bahlil gerah atas masih banyaknya oknum tambang ilegal yang tak sesuai kaidah norma di berbagai wilayah Indonesia.
Baca Selengkapnya
Yuliot membuka kesempatan bagi aparat penegak hukum (APH) semisal polisi dan hakim untuk menjadi Dirjen Gakkum Kementerian ESDM.
Baca Selengkapnya
Menteri Bahlil cabut 2.051 Izin Usaha Tambang (IUP) dan bongkar trik nakal pengusaha tambang.
Baca Selengkapnya
Satgas dapat memutuskan pencabutan izin usaha tambang dengan rekomendasi yang telah disepakati.
Baca Selengkapnya
Izin sudah dicabut sejak 12 September 2023 karena perusahaan tersebut melakukan pelanggaran.
Baca Selengkapnya
Bahlil tidak ingin kekayaan alam milik daerah justru dimanfaatkan secara sepihak oleh oknum-oknum tertentu.
Baca Selengkapnya
KPK akan meminta klarifikasi Menteri Bahlil Lahadalia terkait perizinan pertambangan nikel
Baca Selengkapnya
ejauh ini sudah melakukan berbagai penyitaan terhadap aset perusahaan berupa 53 unit ekskavator, lima smelter, dan dua unit bulldozer.
Baca Selengkapnya
Hal yang menjadi sorotan utama OIKN adalah durasi perizinan pertambangan yang tidak bisa dihentikan begitu saja.
Baca Selengkapnya
Pemerintah terus mendorong hilirisasi komoditas SDA untuk meningkatkan nilai tambah.
Baca Selengkapnya
Horas menambahkan aturan tersebut dibuat dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP.
Baca Selengkapnya