ESDM beberkan keuntungan perpanjangan izin Freeport

Merdeka.com - Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot mengatakan, perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia hingga 31 Juli 2018 akan memberikan keleluasaan negosiasi, baik mengenai pelepasan saham (divestasi‎), pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) dan perpanjangan masa operasi.

"Waktu itu satu bulan untuk Freeport dan Inalum bisa menyelesaikan itu. Jadi sampai 31 Juli 2018," kata Bambang di Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Rabu (4/7).

Selain menyelesaikan proses negosiasi, perpanjangan status IUPK sementara memberi kesempatan Freeport Indonesia menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup, agar ketika PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) memiliki 51 persen saham Freeport permasalahan tersebut sudah selesai.

"Karena memang ada beberapa hal yang dalam proses penyelesaian, yang utamanya dalam rangka menyelesaikan aspek lingkungan antara KLHK dan tim Freeport serta tim Inalum yang meminta untuk artinya diberikan kesempatan menyelesaikan itu," imbuhnya.

Sebelumnya, Kementerian ESDM telah mengubah Keputusan Menteri ESDM Nomor 413 Tahun 2017, menjadi Keputusan Menteri ESDM Nomor 1872 Tahun 2018. Dengan demikian, jangka waktu status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) operasi produksi Freeport Indonesia diperpanjang menjadi 31 Juli 2018. Di mana sebelumnya jangka waktu status IUPK Freeport akan habis pada 4 Juli 2018.

Perpanjangan masa IUPK tersebut mempertimbangkan keberlanjutan masa operasi Freeport Indonesia, selain itu untuk kelancaran penjualan hasil pengolahan mineral olahan atau konsentrat tembaga ke luar negeri dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono

Sumber: Liputan6.com