Follow
ESDM belum terima surat Ahok soal penghapusan Premium di Jakarta
Merdeka.com - Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), I Gusti Nyoman Wiratmadja mengaku belum menerima surat permintaan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menghapus Premium di Jakarta.
"Surat resminya belum kita terima, kita bahas dulu di internal," kata Wiratmadja di Komisi VII DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/2).
Mengenai kemungkinan penghilangan Premium di Jakarta, Wiratmaja menilai masih perlu melihat berbagai faktor sebelum mengambil keputusan. Wiratmaja tidak mau berspekulasi soal penghapusan Premium di Jakarta. "Kita bahas dulu saja, beberapa faktor harus kita pertimbangkan," ucap Wiratmadja.
-
Apa yang dibahas DPR dengan bos PT Timah? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha.
-
Kapan pelipatan surat suara DPRD DKI dimulai? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Kapan surat serah terima dibuat? Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat pada hari ini, Senin tanggal 12 September 2022 bertempat di PT. Kapanlagi Youniverse, Jl. RP. Soeroso No.18, RT.9/RW.5, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350 oleh dan di antara:
-
Dimana sertipikat aset Pemda diserahkan? Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023).
-
Siapa yang membuat surat pernyataan? Yang bertanda tangan di bawah ini :Nama : Anton SyahputraNISN : 88765463544578Kelas : XI IPS – 3Sekolah : SMA Negeri 1 MedanAlamat : Jl. Amal No. 123, Medan Dengan ini menyatakan mengakui kesalahan yang sudah saya lakukan berupa absen sekolah selama 5 hari berturut – turut tanpa pemberitahuan, terhitung dari tanggal 15 Februari 2020 s/d 19 Februari 2020.
-
Bagaimana proses pembuatan surat hibah? Surat hibah adalah dokumen hukum yang dibuat dan ditandatangani oleh dua pihak, yaitu pihak yang memberikan hibah (pemberi hibah) dan pihak yang menerima hibah (penerima hibah).
"Faktornya yang Premium ini kan BBM subsidi untuk angkutan umum, kalau di tengah kota tidak ada berarti isinya yang non subsidi dong, salah satunya itu, jadi banyak yang dipertimbangkan," katanya.
Sementara itu, Direktur Pemasaran PT Pertamina (Persero), Ahmad Bambang menilai sangat mungkin Premium dihilangkan dari Jakarta. Hal ini akan menekan jumlah impor Premium. Sementara ketersediaan Pertamax dan Pertalite, Pertamina sudah siap apabila kebutuhan meningkat.
"Kan cuma pindah saja. Enggak pakai Premium berarti yang pakai Premium (pindah) ke Pertamax. Nah, berarti impor Premium berkurang. kita sebetulnya impor Premium sudah mulai berkurang," jelas Ahmad.
"Itu posisi jadi diubah ke Pertamax dan Pertalite. Kebetulan Pertalite juga sudah kita produksi sendiri semua. Sementara Pertamax sudah banyak yang kita produksi sendiri. Jadi enggak masalah," imbuhnya.
Namun demikian, Ahmad mengaku belum menghitung soal penghematan yang akan tercapai jika Premium dihilangkan dan semua beralih ke Pertalite atau Pertamax.
"Saya bingung kalau ditanya penghematan. Jakara itu provinsi konsumsi BBM paling besar. Dia itu lebih dari 20 persen dari seluruh Indonesia. Kalau itu berkurang enak banget bagi Pertamina," ujarnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pertamina memilki BBM dengan oktan lebih rendah dari 92, yaitu RON 90 yang selama ini dijual dengan nama produk Pertalite.
Baca Selengkapnya
Penghapusan Pertalite bukan hanya putusan satu instansi saja. Banyak hal juga yang perlu dipertimbangkan.
Baca Selengkapnya
Wamenkumham telah ditetapkan tersangka dugaan suap
Baca Selengkapnya
Beberapa waktu lalu, Bahlil Lahadalia sempat menyentil proses pemenuhan syarat oleh Freeport Indonesia terkait perpanjangan IUPK.
Baca Selengkapnya
Supres RUU Perampasan Aset sudah dikirimkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal Mei 2023.
Baca Selengkapnya
Heru berujar, dia belum membaca RUU yang dimaksud.
Baca Selengkapnya
Menurut Menteri ESDm, itu wajar dilakukan saat harga minyak dunia turun imbas gencatan senjata Israel dan Hamas.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengungkapkan bahwa sampai saat ini belum ada rapat bahkan keputusan soal pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
Baca Selengkapnya
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menanggapi soal rencana pembatasan BBM bersubsidi dan rencana BBM baru yang ramah lingkungan.
Baca Selengkapnya