Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

ESDM cuma andalkan pengendalian hadapi lonjakan konsumsi solar

ESDM cuma andalkan pengendalian hadapi lonjakan konsumsi solar solar. Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk tahun anggaran 2014 terancam jebol. Salah satu penyebabnya adalah konsumsi solar triwulan I yang tercatat melonjak 3,9 persen dibanding tahun lalu.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menyatakan pihaknya tidak mungkin mengusulkan tambahan kuota kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kendati akan ada pembahasan APBN Perubahan. Solusi yang diambil pemerintah berkutat pada aspek pengendalian distribusi. Terutama melalui kewajiban pencampuran 10 persen biofuel sawit dengan solar untuk industri.

"Akan lebih berat lagi subsidi kita, makanya tidak ada penambahan kuota. Karena yang naik solar, makanya solar kita kurangi dengan biofuel. Kalau itu berjalan solarnya kan kurang banyak," ujarnya di Jakarta, Senin (28/4).

Orang lain juga bertanya?

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM Edy Hermantoro berpendapat serupa. Dia mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Pengatur Usaha Hilir Migas (BPH Migas) supaya menjalankan Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2013 secara konsisten.

"Memang solar naik, kita coba pengendalian-pengendalian. Untuk itu kan selalu dikaji dengan BPH, keputusan menteri nomor 1 kan sudah jelas, misalnya yang tidak boleh membeli (BBM Bersubsidi) kendaraan pakai stiker," kata Edy.

Dalam triwulan I 2014, PT Pertamina selaku pelaksana tugas penyaluran distribusi BBM subsidi telah menyalurkan premium sekitar 7,1 juta kiloliter atau sekitar 22 persen dari kuota sebesar 32,32 juta KL. Realisasi tersebut naik 1,63 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013

Untuk Solar, Pertamina mendapat kuota sebesar 14,14 juta KL tahun ini. Dalam tiga bulan pertama tahun ini, Pertamina telah menyalurkan sebanyak 3,85 juta KL.

"Realisasi penyaluran solar bersubsidi menunjukkan kenaikan lebih besar yaitu 3,91 persen dari periode yang sama sebesar 3,7 juta KL," kata Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir. (mdk/bim)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jadi Menteri ESDM, Bahlil Beri Perintah Selesaikan Aturan Pembatasan Konsumsi Pertalite dan Solar dalam Tiga Pekan
Jadi Menteri ESDM, Bahlil Beri Perintah Selesaikan Aturan Pembatasan Konsumsi Pertalite dan Solar dalam Tiga Pekan

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah memberikan arahan kepada jajarannya untuk menyelesaikan kebijakan tersebut.

Baca Selengkapnya
Harga Solar Seharusnya Rp12.100 per Liter, Pemerintah Bakal Beri Subsidi Rp3.000 per Liter di 2025
Harga Solar Seharusnya Rp12.100 per Liter, Pemerintah Bakal Beri Subsidi Rp3.000 per Liter di 2025

Arifin mengatakan perlu peran BPH Migas dan PT Pertamina, sekaligus pemerintah daerah dalam pengendalian dan pengawasan BBM bersubsidi melalui digitalisasi.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Turunkan Target Bauran Energi Baru Terbarukan, Apa Dampaknya?
Pemerintah Turunkan Target Bauran Energi Baru Terbarukan, Apa Dampaknya?

Pemerintah seharusnya mengevaluasi faktor penyebab kegagalan pencapaian target investasi energi terbarukan selama ini.

Baca Selengkapnya
Tak Semua Kendaraan Boleh Beli Solar Subsidi, Pemerintah Ungkap Alasan Begini
Tak Semua Kendaraan Boleh Beli Solar Subsidi, Pemerintah Ungkap Alasan Begini

Pembatasan konsumen Solar subsidi ini nantinya akan diatur langsung di dalam peraturan presiden.

Baca Selengkapnya
Siap-Siap, Menteri Bahlil Pangkas Kuota Solar Subsidi untuk Tahun 2025
Siap-Siap, Menteri Bahlil Pangkas Kuota Solar Subsidi untuk Tahun 2025

Bahlil mengatakan bahwa penurunan ini didorong oleh rencana efisiensi penyaluran BBM bersubsidi tahun 2025 agar lebih tepat sasaran.

Baca Selengkapnya
Cara Pemerintah Agar Subsidi BBM Tepat Sasaran
Cara Pemerintah Agar Subsidi BBM Tepat Sasaran

Implementasi upaya agar subsidi BBM tepat sasaran diserahkan ke kepemimpinan Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Biodiesel B40 akan menjadi wajib digunakan mulai tanggal 1 Januari 2025
Biodiesel B40 akan menjadi wajib digunakan mulai tanggal 1 Januari 2025

Pemerintah telah menyiapkan program ini dengan bauran solar yang mencakup 40 persen bahan bakar nabati berbasis minyak sawit

Baca Selengkapnya
Kementan Sebut Kehadiran B50 Bukti Komitmen Sediakan Energi  pada Komoditas Pertanian
Kementan Sebut Kehadiran B50 Bukti Komitmen Sediakan Energi pada Komoditas Pertanian

Tantangan pengembangan biodiesel B50 kedepan bukan hanya pada pemenuhan bahan baku dari CPO tetapi di aspek hilir.

Baca Selengkapnya
Perkebunan Indonesia Expo (Bunex) 2024: Optimalkan Potensi Kelapa Sawit Solusi Energi Terbarukan
Perkebunan Indonesia Expo (Bunex) 2024: Optimalkan Potensi Kelapa Sawit Solusi Energi Terbarukan

Dalam rangkaian acara Bunex kali ini juga digelar Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri oleh pelbagai narasumber yang kompeten

Baca Selengkapnya
Pemerintah Butuh Rp800 Triliun buat Tambah Kapasitas Pembangkit Listrik
Pemerintah Butuh Rp800 Triliun buat Tambah Kapasitas Pembangkit Listrik

Pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 68 gigawatt (GW) dalam 10 tahun ke depan.

Baca Selengkapnya
Ada Aturan Carbon Capture Storage, Pemerintah Harus Jaga Harga Listrik Tetap Terjangkau
Ada Aturan Carbon Capture Storage, Pemerintah Harus Jaga Harga Listrik Tetap Terjangkau

Saat ini, belum ada landasan hukum khusus yang mengatur mekanisme pelaksanaan CCS di sektor ketenagalistrikan.

Baca Selengkapnya
Menko Airlangga Tegaskan Tak Batasi Konsumsi Pertalite dan Solar, tapi Penyaluran Lebih Tepat Sasaran
Menko Airlangga Tegaskan Tak Batasi Konsumsi Pertalite dan Solar, tapi Penyaluran Lebih Tepat Sasaran

Sehingga, penyaluran BBM subsidi bisa menyasar konsumen yang lebih tepat sasaran, agar tidak dipakai oleh masyarakat yang tidak berhak.

Baca Selengkapnya